PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 146-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 146-pmk-01-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Unit non Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 2. Manajemen Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Manajemen SDM adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, menjunjung etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. PNS Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut PNS Kemenkeu adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Kementerian Keuangan. 5. PNS non Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut PNS non Kemenkeu adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada kementerian/lembaga di luar Kementerian Keuangan. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Instansi Asal adalah instansi di luar Kementerian Keuangan yang menjadi tempat kerja terakhir PNS non Kemenkeu sebelum ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon. 8. Unit Asal adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang menjadi tempat kerja terakhir PNS Kemenkeu sebelum ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon. 9. Unit Eselon I Pembina adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang menaungi Unit non Eselon. 10. Unit Kerja Pembina adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan kepegawaian pada Unit Eselon I Pembina.

BAB Kesatu

Definisi

Pasal 1

Koreksi

BAB 2

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

Koreksi

(1) Unit non Eselon menyusun kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan komposisi PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Unit non Eselon menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Kerja Pembina dan ditembuskan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia. (3) Penyusunan dan penyampaian kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai perencanaan sumber daya manusia yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Dalam hal Unit non Eselon membutuhkan PNS dari luar Unit Eselon I Pembina, Pimpinan Unit non Eselon menyampaikan kebutuhan dimaksud kepada Unit Kerja Pembina dan ditembuskan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

(1) PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Administrasi kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Unit Kerja Pembina berdasarkan usulan dari Unit non Eselon bagi PNS Kemenkeu; dan b. Instansi Asal berdasarkan usulan dari Unit non Eselon bagi PNS non Kemenkeu.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang berasal dari PNS pada Unit non Eselon dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang berasal dari PNS pada Unit non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit non Eselon untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina. (3) Dalam hal Pimpinan Unit non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus non PNS, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang berasal dari PNS dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Pembina untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina.

Pasal 11

(1) Jangka waktu penempatan/penugasan PNS pada Unit non Eselon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun. (2) Unit non Eselon harus menyampaikan rekomendasi terkait perpanjangan atau pengakhiran penempatan/ penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan/penugasan PNS berakhir kepada: a. Unit Kerja Pembina bagi PNS yang diangkat pada jabatan pelaksana di Unit non Eselon; dan b. Unit Kerja Pembina atau unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Eselon I Pembina, yang ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia, bagi PNS yang diangkat pada jabatan selain pelaksana di Unit non Eselon. (3) Dalam hal rekomendasi pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diusulkan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan/ penugasan PNS berakhir maka jangka waktu penempatan/penugasan PNS pada Unit non Eselon diperpanjang untuk 2 (dua) tahun. (4) Perpanjangan dan pengakhiran PNS dalam jabatan pada Unit non Eselon dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kebutuhan organisasi. (5) Dalam hal penempatan/penugasan PNS pada Unit non Eselon berakhir, berlaku ketentuan: a. bagi PNS Kemenkeu, dikembalikan pada Unit Eselon I Pembina/Unit Asal/Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lain sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan dapat diangkat dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan struktural/fungsional terakhir sebelum PNS yang bersangkutan ditempatkan/ ditugaskan pada Unit non Eselon sesuai dengan ketersediaan formasi; dan b. bagi PNS non Kemenkeu, dikembalikan pada Instansi Asal atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Selama penempatan/penugasan pada Unit non Eselon, status kepegawaian PNS berada di Unit Kerja Pembina atau unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Eselon I Pembina untuk dan atas nama Menteri Keuangan. (2) Pengalaman yang diperoleh PNS Kemenkeu selama penempatan/penugasan di Unit non Eselon dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam penilaian talent. (3) PNS Kemenkeu yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon dapat diusulkan menjadi calon talent Kementerian Keuangan. (4) Dalam hal selama menjalankan penempatan/penugasan pada Unit non Eselon PNS Kemenkeu ditetapkan sebagai talent melalui Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Pimpinan Unit Eselon I, maka penempatan/penugasan di Unit non Eselon merupakan proses pengembangan talent bagi yang bersangkutan.

BAB 3

Pangkat dan Jabatan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

(1) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan pada Unit non Eselon dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Kewenangan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengangkatan dan penetapan dalam jabatan Kepala, Direktur Utama, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Satuan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan; b. pengangkatan dan penetapan dalam jabatan Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan pelaksana dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan; c. pengangkatan dan penetapan dalam jabatan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b di lingkungan Unit Eselon I Pembina dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina untuk dan atas nama Menteri Keuangan; d. pengangkatan dan penetapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/a dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Pembina untuk dan atas nama Menteri Keuangan; dan e. pengangkatan dan penetapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi PNS golongan I/a sampai dengan golongan III/a dapat dilaksanakan oleh Pejabat Administrator yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan karier/administrasi kepegawaian pada Unit Kerja Pembina untuk dan atas nama Menteri Keuangan. (3) Dalam hal kewenangan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit non Eselon yang berkenaan maka dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Proses pengisian untuk pengangkatan dan penetapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. proses manajemen talenta untuk pengisian dari PNS Kemenkeu; dan/atau b. mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk pengisian dari PNS Kemenkeu dan/atau PNS non Kemenkeu, dalam hal terdapat kebutuhan organisasi.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Setiap PNS harus memiliki kompetensi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan, yang terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui uji kompetensi. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti oleh PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon. (4) Pengelolaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit non Eselon berkoordinasi dengan Unit Kerja Pembina sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan. (5) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh Unit non Eselon kepada Unit Kerja Pembina.

Pasal 14

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Standar kompetensi jabatan untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Unit non Eselon ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Manajemen Kinerja

Pasal 15

Koreksi

(1) Manajemen kinerja PNS pada Unit non Eselon, terdiri atas: a. penilaian kinerja/sasaran kinerja pegawai; b. penilaian perilaku; c. dialog kinerja; dan d. penetapan penilaian kinerja dan perilaku PNS. (2) Implementasi manajemen kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja dan dialog kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 16

(1) Unit non Eselon berkoordinasi dengan Unit Kerja Pembina untuk menunjuk pejabat yang menjadi pengelola kinerja. (2) Pejabat yang menjadi pengelola kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Unit non Eselon untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina. (3) Penilaian dan penetapan penilaian kinerja dan perilaku Pimpinan Unit non Eselon yang berasal dari PNS dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina. (4) Penilaian kinerja dan perilaku bagi PNS selain Pimpinan Unit non Eselon pada Unit non Eselon dilakukan oleh atasan langsung pada Unit non Eselon. (5) Penetapan penilaian kinerja dan perilaku PNS pada Unit non Eselon dilakukan oleh atasan langsung pada Unit non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; dan b. memiliki pangkat dan golongan yang sama atau lebih tinggi dari PNS yang dinilai. (6) Dalam hal atasan langsung PNS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan penilaian kinerja dan perilaku dilakukan secara hierarki oleh pejabat lain yang menduduki jabatan lebih tinggi dari PNS yang dinilai dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b. (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat lain pada Unit non Eselon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penetapan penilaian kinerja dan perilaku dapat dilaksanakan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina bagi PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/e; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Pembina atau unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang ditunjuk bagi PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/b; dan c. Pejabat Administrator yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan karier/administrasi kepegawaian pada Unit Kerja Pembina atau unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang ditunjuk bagi PNS golongan I/a sampai dengan golongan III/d. (8) Penunjukan pejabat yang MENETAPKAN kinerja dan perilaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Pimpinan Unit non Eselon untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I Pembina.

Pasal 17

(1) Pengembangan kompetensi PNS Kemenkeu dilaksanakan melalui: a. tahapan perencanaan; b. tahapan pelaksanaan; dan c. tahapan pemantauan dan evaluasi. (2) Pengembangan kompetensi PNS Kemenkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Pengembangan kompetensi bagi PNS non Kemenkeu dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Instansi Asal. (4) Pengembangan kompetensi bagi PNS pada Unit non Eselon dilaksanakan oleh Unit non Eselon/Unit Eselon I Pembina/unit yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan di Kementerian Keuangan.

Pasal 18

Pasal 19

(1) PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon memperoleh pengembangan karier secara adil dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mutasi dan promosi yang dilaksanakan oleh Unit non Eselon, Unit Eselon I Pembina dan/atau Sekretariat Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi PNS Kemenkeu dapat dilakukan mutasi dan/atau promosi baik di lingkungan Unit non Eselon atau di luar Unit non Eselon dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan b. bagi PNS non Kemenkeu hanya dapat diberikan mutasi dan/atau promosi di lingkungan Unit non Eselon. (3) Pelaksanaan pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai manajemen talenta dan/atau manajemen karier/mutasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB 6

Pengembangan Kompetensi dan Karier

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

(1) PNS Kemenkeu yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon dapat diberikan kesempatan pengembangan kompetensi melalui pemberian tugas belajar, izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan/izin belajar, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang akan mengikuti seleksi tugas belajar yang bukan dengan biaya sendiri dan dilakukan di dalam jam kerja, PNS yang bersangkutan dikembalikan terlebih dahulu ke Unit Kerja Pembina; b. bagi yang akan mengikuti seleksi tugas belajar dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kerja atau izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan/izin belajar, PNS yang bersangkutan tetap menjalankan tugas pada Unit non Eselon; c. tugas belajar dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan sepanjang: 1) mendapatkan persetujuan atasan langsung pada Unit non Eselon; 2) jurusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan Unit Eselon I Pembina; dan 3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. bagi yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang lain, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) PNS non Kemenkeu yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon dapat diberikan kesempatan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar, izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan/izin belajar, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang akan mengikuti seleksi tugas belajar yang bukan dengan biaya sendiri dan dilakukan di dalam jam kerja, PNS yang bersangkutan dikembalikan terlebih dahulu ke Instansi Asal; b. bagi yang akan mengikuti seleksi tugas belajar yang dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kerja atau izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan/izin belajar, PNS yang bersangkutan tetap menjalankan tugas pada Unit non Eselon; c. tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan sepanjang: 1) mendapatkan persetujuan atasan langsung pada Unit non Eselon; 2) mendapatkan persetujuan dari Instansi Asal; dan 3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. bagi yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang lain, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 19

Pasal 20

Untuk menjamin keselarasan antara kualifikasi dan kompetensi PNS dengan kebutuhan Unit non Eselon, Unit non Eselon berkoordinasi dengan Unit Kerja Pembina menyusun pola karier Unit non Eselon yang terintegrasi dengan pola karier Unit Eselon I Pembina.

BAB 8

Penghargaan

Pasal 21

Koreksi

(1) Bagi PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pada Unit non Eselon, dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS Kemenkeu pada Unit non Eselon juga dapat diberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan mengenai penghargaan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. (4) Pemberian penghargaan bagi PNS pada Unit non Eselon dikoordinasikan oleh: a. Unit Kerja Pembina bagi PNS Kemenkeu; dan b. Instansi Asal bagi PNS non Kemenkeu dan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Mekanisme pencegahan, penegakan, pengawasan, serta evaluasi kode etik dan kode perilaku terhadap PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Unit non Eselon dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kode etik dan kode perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Selain wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib mematuhi disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. (4) Penegakan disiplin bagi PNS pada Unit non Eselon, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. atasan langsung yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS pada Unit non Eselon merupakan pejabat yang melakukan penetapan penilaian kinerja dan perilaku; b. atasan langsung yang melakukan proses penelitian sebagai dasar pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pejabat yang melakukan penilaian kinerja dan perilaku; dan c. penetapan pejabat yang berwenang menghukum/MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS pada Unit non Eselon, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB 9

Kode Etik dan Kode Perilaku serta Disiplin

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

(1) PNS dapat diberhentikan dari jabatan pada Unit non Eselon dikarenakan antara lain: a. jangka waktu penempatan pada Unit non Eselon berakhir dan tidak diperpanjang; b. mengundurkan diri; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. ditempatkan/ditugaskan secara penuh di luar jabatan; atau e. memasuki masa pensiun sebagai PNS. (2) Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan dikarenakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan kepada Pimpinan Unit non Eselon dan ditembuskan kepada Unit Kerja Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan, kecuali untuk alasan lain yang mendesak sesuai pertimbangan dari pejabat yang berwenang; dan b. dapat dikembalikan pada Unit Asal/Instansi Asal/Unit Kerja Pembina/unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lain sesuai dengan kebutuhan organisasi/Instansi Asal. (3) Bagi PNS yang akan menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Unit non Eselon dan ditembuskan kepada Unit Kerja Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara. (4) Pemberhentian dari jabatan pada Unit non Eselon dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Peraturan Menteri Nomor 146-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 7

Pasal 20

Pasal 21

BAB 8

Pasal 21

Pasal 22

BAB 9

Pasal 22

Pasal 23

BAB 10

Pasal 23

Pasal 24

BAB 11

Pasal 24

Pasal 25

BAB 12

Pasal 25

Pasal 26

BAB 13

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 14

Pasal 27

Pasal 28