PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 145-pmk-07-2018 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi

PERMEN Nomor 145-pmk-07-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 6. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 7. Dokumen Rencana Aksi Pascabencana Gempa yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang ditetapkan oleh kepala daerah. 8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 10. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 14. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 16. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 18. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 22. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DANA BAGI HASIL

Pasal 3

Koreksi

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH SDA. (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. DBH Pajak Penghasilan; b. DBH Pajak Bumi dan Bangunan; dan c. DBH CHT. (3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara; b. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; c. DBH SDA Kehutanan; d. DBH SDA Perikanan; dan e. DBH SDA Panas Bumi. (4) Penyaluran DBH Pajak dan/atau DBH SDA triwulan IV Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan bulan November 2018 sebesar selisih antara pagu alokasi DBH Pajak dan/atau DBH SDA Tahun Anggaran 2018 dengan DBH Pajak dan/atau DBH SDA yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2018. (5) Penyaluran DBH Pajak dan/atau DBH SDA triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperhitungkan dengan lebih bayar DBH.

Pasal 4

(1) Penggunaan DBH CHT triwulan IV Tahun Anggaran 2018 seluruhnya dapat diprioritaskan untuk program kegiatan pelayanan kesehatan untuk penanggulangan pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah. (2) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keselarasan kegiatan pelayanan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari luar APBD. (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa DBH CHT yang output kegiatannya belum tercapai, sisa DBH CHT tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

Pasal 6

Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dengan memperhatikan Dokumen Rencana Aksi.

Pasal 7

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan realisasi penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Desember 2019.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sampai dengan Tahun 2017 untuk mendanai kegiatan penanganan pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah. (2) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan kembali sesuai dengan peruntukan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai prioritas pertama. (3) Pemanfaatan sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyaluran DAK Fisik tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan per jenis per bidang paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan b. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (3) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik, yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang yang sama dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada bidang/subbidang yang output kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai: a. kegiatan DAK Fisik pada bidang yang sama atau bidang lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019; atau b. kegiatan untuk penanganan pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah.

Pasal 15

(1) Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan per jenis per bidang dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus; b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (3) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (2) Dalam hal pada jenis dan bidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

BAB V

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

Pasal 18

Koreksi

(1) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah; b. Dana Bantuan Operasional Pendidikan anak Usia Dini; c. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; e. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; f. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana; g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah; dan h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. (2) Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2018 yang belum disalurkan ke RKUD, dilakukan sebesar perkiraan kebutuhan riil Tahun Anggaran 2018 berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. (3) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2017 pada RKUD. (4) Tahapan dan waktu penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (5) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau dipercepat dalam hal terdapat rekomendasi dari kementerian/lembaga pengampu yang merekomendasikan untuk dilakukan penyaluran DAK Nonfisik secara sekaligus dan/atau dipercepat. (6) Kementerian/lembaga pengampu menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November 2018. (7) Penyaluran DAK Nonfisik sekaligus dan/atau dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara bersamaan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat minggu kedua bulan Desember 2018. (8) Rekomendasi kementerian/lembaga pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

Pasal 19

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan di RKUD, sisa DAK Nonfisik dimaksud tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyaluran Tahun Anggaran 2019. (2) Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan sesuai petunjuk teknis DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2018.

Pasal 20

(1) Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (2) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. (3) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2019. (4) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau dipercepat dalam hal terdapat kementerian/lembaga pengampu yang menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan penyaluran DAK Nonfisik secara sekaligus dan/atau dipercepat. (5) Kementerian/lembaga pengampu menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Februari 2019. (6) Penyaluran DAK Nonfisik sekaligus dan/atau dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bersamaan untuk triwulan I dan triwulan II paling lambat minggu kedua bulan Februari 2019. (7) Rekomendasi kementerian/lembaga pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

Pasal 21

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan September 2019 dan disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018. (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan serta rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

Pasal 22

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan semester I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juni 2019. (2) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Nonfisik semester II Tahun Anggaran 2018 dan semester I Tahun Anggaran 2019. (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

BAB VII

DANA DESA

Pasal 26

Koreksi

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan November 2018. (2) Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 dari RKUD ke RKD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa tahap III diterima di RKUD.

Pasal 27

Koreksi

(1) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019 sebesar 20% (dua puluh persen); b. tahap II paling cepat bulan Maret 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019 sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2019 sebesar 40% (empat puluh persen). (2) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dari RKUD ke RKD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 28

(1) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa: 1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan 2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; b. tahap II berupa: 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018; dan 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018; c. tahap III berupa: 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019; dan 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 29

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa tahun 2019 dari Kepala Desa; b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa; c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa.

Pasal 30

(1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh bupati/wali kota dan/atau bupati/wali kota belum menyampaikan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tetap melakukan penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 31

Bupati/wali kota tidak menunda penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2019, dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(1) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap I; dan b. tahap III berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II; dan 2. laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan disampaikan melalui aplikasi oleh Kepala Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing tahap disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen yang sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit). (5) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap II paling lambat tanggal 10 Desember 2018; dan b. tahap III paling lambat tanggal 17 Desember 2018. (6) Penyaluran DAK Fisik per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

(1) Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa: 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019; 2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang Tahun Anggaran 2018; 3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan 4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang; b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan tahap I; dan c. tahap III berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan 2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang. (2) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing tahap disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direviu oleh Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan serta laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan disampaikan melalui aplikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen yang sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit). (7) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling lambat tanggal 21 Agustus; b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan c. tahap III paling lambat tanggal 16 Desember. (8) Dalam hal tanggal 21 Agustus, 21 Oktober, dan 16 Desember bertepatan dengan hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat pada hari kerja berikutnya. (9) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Peraturan Menteri Nomor 145-pmk-07-2018 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB X

Pasal 35