PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 145-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima

PERMEN Nomor 145-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan dan INDONESIA Eximbank. 2. Perusahan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan/atau konsorsium yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship. 3. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum dan/atau konsorsium yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan. 4. Penerima Jaminan (Obligee) adalah pihak pemberi pekerjaan yang mengadakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 5. Terjamin (Principal) adalah penyedia barang/jasa yang mengikatkan diri dengan Penerima Jaminan (Obligee) dalam perjanjian/kontrak dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. 6. Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan kepada Terjamin (Principal) atas kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak dan jika tidak dilaksanakan maka Penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sebesar nilai jaminan. 7. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan (Obligee) kepada Penjamin yang disebabkan karena Terjamin (Principal) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh penyedia barang/jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian/bentuk perikatan lainnya. 16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 17. Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. 18. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. 19. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan tertulis dari penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. 20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 21. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 22. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB III

JENIS KEGIATAN YANG DIBAYAR SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA DAN BENTUK JAMINAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. (2) Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. (3) Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Pasal 4

(1) Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. pemberian uang muka kerja; b. sewa menyewa; c. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko; d. kontrak penyelenggaraan beasiswa; e. pekerjaan pemeliharaan; f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara; g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/atau h. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan. (2) Pembayaran sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran sewa atas: a. tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin; atau b. jaringan/akses untuk operasionalisasi piranti lunak, untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker. (3) Pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pekerjaan pemeliharaan yang merupakan masa uji coba dan/atau pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pokok, dan atas segala cacat/kerusakan/kekurangan yang terjadi selama masa tersebut menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa. (4) Pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam hal penyedia barang/jasa mempersyaratkan pembayaran terlebih dahulu. (5) Pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima juga dilakukan untuk tagihan pihak ketiga yang diajukan kepada KPPN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa: a. surat jaminan; b. SPKPBJ; atau c. komitmen penyedia barang/jasa.

Pasal 11

SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Jaminan berupa SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk kegiatan: a. sewa menyewa yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan c. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.

Pasal 13

(1) Penggunaan SPKPBJ untuk kegiatan jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pembayaran kegiatan jasa asuransi/pengambil alih risiko untuk: a. pegawai/nonpegawai yang melaksanakan tugas tertentu dan/atau yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memberikan perlindungan terhadap aset/barang milik negara; dan/atau c. penugasan tertentu dari pemerintah kepada Perusahaan Asuransi. (2) Kegiatan jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko untuk memberikan perlindungan terhadap aset/barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengasuransian barang milik negara. (3) Khusus pembayaran jasa asuransi yang merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas.

Pasal 14

(1) Jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk kegiatan: a. kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam skema bantuan pemerintah; b. sewa menyewa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); c. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); d. pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaan; dan e. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan. (2) Dalam hal pembayaran kontrak penyelenggaraan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilaksanakan kepada penerima beasiswa, jaminan pembayaran dilengkapi dengan komitmen dari penerima beasiswa tersebut. (3) Pengajuan penggantian uang persediaan untuk pembayaran atas kegiatan pengadaan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan setelah jurnal asing/barang/jasa diterima.

Pasal 15

(1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam perikatan yang berupa perjanjian/kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa berkenaan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaminan tidak perlu dicantumkan dalam perikatan yang berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.

BAB Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB Ketiga

Surat Jaminan

Pasal 6

Koreksi

(1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan oleh: a. Bank; b. Perusahaan Asuransi; atau c. Perusahaan Penjaminan (2) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan Bahasa INDONESIA; b. diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan operasional di INDONESIA; c. masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; d. masa pengajuan klaim oleh penerima jaminan atau kuasanya paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. masa pembayaran dari Penjamin kepada Penerima Jaminan (Obligee) paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari Penerima Jaminan atau kuasanya; f. nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa; g. isi surat jaminan paling sedikit harus memuat: 1. nama dan alamat Penerima Jaminan (Obligee); 2. penyedia barang/jasa yang ditunjuk Terjamin (Principal); 3. hak Penjamin; 4. nama paket kontrak pekerjaan; 5. nilai surat jaminan dalam angka dan huruf; 6. kewajiban pihak Penjamin untuk mencairkan surat jaminan dengan segera kepada Penerima Jaminan (Obligee); 7. masa berlaku surat jaminan; 8. dalam pembayaran klaim mengacu kepada Pasal 1832 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata; dan 9. tandatangan Penjamin; dan h. memuat klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional). (3) Dalam hal surat jaminan tidak ditulis dalam Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat jaminan tersebut harus disertai dengan salinan dalam Bahasa INDONESIA. (4) Klausula mudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/Klaim dan pernyataan wanprestasi/pemutusan kontrak dari PPK; b. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan c. Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok. (5) Klausula tidak bersyarat (unconditional) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. dalam penyelesaian Klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau penyedia barang/jasa wanprestasi; b. dalam hal terdapat sengketa antara penyedia barang/jasa dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim; c. dalam hal Penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (re- insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut; d. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran Klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal); e. dalam hal terdapat keberatan dari penyedia barang/jasa, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan f. dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee). (6) Ketentuan bahwa surat jaminan telah memenuhi klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagai lampiran dari surat jaminan. (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) PPK harus menolak surat jaminan dalam hal tidak dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB 1

Syarat Umum

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Surat jaminan dari Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan surat jaminan dari Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan tersebut telah dicatat produknya dan telah mendapatkan izin dari OJK.

BAB 2

Syarat Khusus

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

(1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat digunakan sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. (2) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran menggunakan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal terdapat addendum kontrak/perjanjian berupa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang pengembalian uang mukanya belum lunas, dan/atau pekerjaan pemeliharaan, Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pemeliharaan harus diganti/diperpanjang masa berlakunya paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan pemeliharaan tersebut setelah adendum kontrak/perjanjian.

Pasal 9

(1) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh penjamin yang berada di wilayah kerja KPPN berkenaan. (2) Dalam hal tertentu, surat jaminan dapat diterbitkan oleh Penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.

Pasal 10

Surat jaminan untuk pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri baik untuk porsi rupiah murni pendamping atau porsi pinjaman/hibah luar negeri, sepanjang tidak diatur lain dalam naskah pinjaman/hibah luar negeri berkenaan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGUJIAN DAN PENATAUSAHAAN JAMINAN SERTA PENYELESAIAN TAGIHAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Jaminan yang berupa surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi lampiran dalam pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK. (2) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa surat jaminan harus disertai dengan surat pernyataan dari penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (3) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa komitmen dari penyedia barang/jasa cukup melampirkan perjanjian/kontrak/SPK pengadaan barang/jasa yang memuat komitmen penyedia barang/jasa. (4) Jaminan berupa komitmen dari penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditatausahakan dan diawasi oleh PPK.

Pasal 17

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi lampiran dalam pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM.

Pasal 18

(1) PPSPM melakukan pengujian atas keaslian dan keabsahan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk jaminan berupa surat jaminan: 1. konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau 2. konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin; dan b. bentuk jaminan berupa SPKPBJ, konfirmasi kepada penyedia barang/jasa. (3) Terhadap surat jaminan dan SPKPBJ yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM melakukan: a. penyimpanan dan penatausahaan terhadap: 1. asli Jaminan Uang Muka; 2. asli Jaminan Pemeliharaan; 3. asli SPKPBJ; dan/atau 4. fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan b. penyampaian kepada KPPN sebagai lampiran SPM, terhadap: 1. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; 2. fotokopi Jaminan Uang Muka; dan/atau 3. fotokopi Jaminan Pemeliharaan. (4) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh PPSPM kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disertai dengan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN. (5) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN.

Pasal 19

(1) Asli Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah uang muka telah diperhitungkan lunas dan/atau sisa uang muka telah disetorkan ke kas negara. (2) Asli Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan/atau bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima. (3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikembalikan kepada penyedia barang/jasa oleh KPPN melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan dan/atau bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima.

Pasal 20

Tata cara pengujian dan penyelesaian tagihan, penerbitan SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK/WANPRESTASI PEKERJAAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak atas pengadaan barang/jasa, KPA/PPK menerbitkan: a. surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak; dan b. Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP). (2) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/SPK pengadaan barang/jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan: a. surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. (4) Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak. (5) Nilai pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan piutang negara. (6) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan SPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Berdasarkan Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK. (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui Klaim jaminan. (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut: a. jaminan berupa surat jaminan untuk pembayaran uang muka dan pekerjaan pemeliharaan yang ditatausahakan dan diawasi oleh Satker, Klaim/pencairan jaminan dilakukan oleh KPA/PPK; b. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN, Klaim/pencairan jaminan dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK; c. jaminan berupa SPKPBJ yang ditatausahakan dan diawasi oleh PPSPM, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK; dan d. jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa yang ditatausahakan dan diawasi oleh PPK, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK.

Pasal 24

(1) KPA/PPK melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a kepada Penjamin sebagai penagihan kedua, dengan tembusan kepada Kepala KPPN. (2) Penjamin melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (3) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin tidak bersedia melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, KPA/PPK mengajukan Klaim melalui Kantor Pusat Penjamin sebagai penagihan ketiga. (4) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin. (5) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penjamin tidak bersedia melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, KPA menyampaikan adanya kegagalan Klaim/pencairan jaminan kepada Kepala KPPN.

Pasal 25

Pasal 26

Klaim oleh KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau Klaim oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan sebelum berakhirnya masa Klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Pasal 27

(1) KPA memberitahukan kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan kepada BPK, BPKP dan APIP, atas: a. kegagalan Klaim/pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau b. pemberitahuan kegagalan klaim/pencairan jaminan dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). (2) Pemberitahuan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan SP3 sebagai penagihan keempat. (3) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP3/penagihan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/jasa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN. (5) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurusan piutang negara.

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi kegagalan Klaim jaminan yang disebabkan oleh: a. pengajuan Klaim jaminan melewati masa Klaim yang ditetapkan dalam surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau b. masa berlaku jaminan sudah lewat karena tidak dilakukan perpanjangan masa berlaku jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia barang/jasa harus menyetorkan seluruh piutang negara yang menjadi kewajibannya. (2) Penyelesaian pengurusan piutang negara pada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sepenuhnya oleh KPA/PPK. (3) Kerugian negara yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian negara.

Pasal 29

(1) Kepala KPPN melaporkan daftar nama Penerbit Jaminan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan, atas: a. pemberitahuan kegagalan Klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau b. kegagalan Klaim/pencairan jaminan yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara beserta nilai uang yang masih belum dikembalikan kepada negara. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan menyampaikan daftar Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara kepada OJK sebagai bahan evaluasi dan pembinaan oleh OJK. (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan mencantumkan daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara dalam daftar nama Penjamin yang telah memperoleh ijin dan/atau mencatatkan produknya di OJK yang secara periodik diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan daftar dari OJK.

Pasal 30

(1) KPPN dilarang menerima surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) sampai dengan Penjamin melunasi seluruh kewajiban pengembalian ke kas negara. (2) KPPN segera menyampaikan informasi melalui laman resmi KPPN dan/atau surat pemberitahuan kepada seluruh Satker yang berada dalam wilayah kerjanya untuk tidak menggunakan surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara disebabkan oleh keterlambatan penyampaian Klaim dari Penerima Jaminan (Obligee) dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Klaim oleh Penerima Jaminan (Obligee).

Pasal 31

(1) PPK melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dan huruf d kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan kedua. (2) Penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (3) Dalam hal sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa tidak bersedia melakukan pengembalian ke kas negara, PPK menyampaikan penagihan ketiga kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (4) Penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. (5) Dalam hal sampai dengan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya penagihan ketiga dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyedia barang/jasa tidak melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara berdasarkan penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN. (6) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurusan piutang negara. (7) Dikecualikan dari ayat (5), untuk pembayaran yang dokumen perikatannya berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan. (8) Penyelesaian pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diupayakan sepenuhnya oleh PPK.

Pasal 32

(1) Pengembalian ke kas negara oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4), dan/atau oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4), disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (2) Setoran pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai: a. pengembalian belanja dengan menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan; atau b. penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (3) Bukti penerimaan negara atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA. (4) Berdasarkan setoran pengembalian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPA dan KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran atas pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), penyedia barang/jasa dapat meminta pengembalian kepada KPA . (2) Berdasarkan permintaan pengembalian oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA mengajukan permintaan pengembalian atas kelebihan setoran kepada KPPN. (3) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyetoran yang dibukukan sebagai pengembalian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan, pembayaran pengembalian dilakukan mengikuti mekanisme pengembalian belanja; atau b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL). (4) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyetoran yang dibukukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran pengembalian dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya; dan b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Pasal 34

(1) Pengembalian atas kelebihan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme pengembalian belanja setelah KPA dan KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4). (2) Tata cara pengajuan dan pembayaran kelebihan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (3) Tata cara pengajuan dan pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara.

BAB Kesatu

Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dan Klaim Jaminan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Klaim Surat Jaminan oleh KPPN

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran oleh Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, KPA/PPK menyampaikan surat/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan surat permintaan pencairan/ Klaim kepada Kepala KPPN. (2) Berdasarkan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasinya, Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK untuk melakukan Klaim, serta surat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterimanya, Kepala KPPN melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya kepada Penjamin sebagai penagihan kedua. (3) Penjamin melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (4) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN mengajukan klaim melalui Kantor Pusat Penjamin sebagai penagihan ketiga, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (5) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin. (6) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kegagalan Klaim/ pencairan jaminan kepada KPA/PPK dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga terkait. (7) Surat permintaan pencairan/klaim jaminan kepada Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 145-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

Pasal 31