PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 144-pmk-06-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA OLEH BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

PERMEN Nomor 144-pmk-06-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan. 3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas Penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 4. Menteri Keuangan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 5. Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 6. Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disebut Aset Kelolaan adalah aset yang dikelola oleh LMAN yang dapat dijadikan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang dan memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial. 7. Aset Layanan Konsultasi yang selanjutnya disebut Aset Konsultasi adalah aset Mitra yang dikerjasamakan dengan LMAN dalam rangka meningkatkan nilai tambah aset. 8. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10. Direktur Utama adalah pemimpin LMAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal. 11. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Aset Kelolaan pada saat tertentu. 13. Mitra adalah pihak yang melakukan perikatan dalam rangka Pemanfaatan Aset Kelolaan dengan LMAN. 14. Pihak Lain adalah pihak selain Menteri Keuangan, Direktur Jenderal, dan Direktur Utama. 15. Seleksi Pemilihan adalah bentuk pemilihan Mitra guna pengalokasian hak Pemanfaatan atas pengelolaan Aset Kelolaan melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi. 16. Lelang Hak Menikmati Barang adalah bentuk pemilihan Mitra dengan lelang atas hak yang memberi wewenang untuk menikmati atau memanfaatkan Aset Kelolaan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang. 17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Kelolaan yang dilakukan oleh LMAN, dengan tidak mengubah status kepemilikan. 18. Sewa Guna adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang. 19. Kerja Sama Pendayagunaan yang selanjutnya disingkat KSPd adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan melalui pembangunan aset baru pada Aset Kelolaan oleh Mitra, yang selanjutnya dilakukan pendayagunaan oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu. 20. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan dengan pelaksanaan pengembangan bisnis atas Aset Kelolaan antara LMAN dan Mitra secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. 21. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disingkat KSM adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari Mitra, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan LMAN. 22. Pemakaian Sementara adalah Pemanfaatan sebagian Aset Kelolaan oleh Mitra dalam jangka waktu dan dengan kriteria tertentu tanpa dikenakan biaya Pemanfaatan. 23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Kelolaan berupa BMN. 24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Kelolaan berupa BMN kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 25. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Kelolaan berupa BMN yang dilakukan antara LMAN dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Aset Kelolaan kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 27. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Aset Kelolaan berupa BMN. 28. Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan Aset Kelolaan berupa BMN dari daftar BMN pada LMAN dengan menerbitkan keputusan Direktur Utama, untuk membebaskan LMAN dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Kelolaan LMAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 30. Tarif Pemanfaatan adalah imbal hasil tetap/variabel, kompensasi, imbalan jasa (fee), pembagian pendapatan, pembagian keuntungan, dan/atau manfaat lain yang diterima atau didapatkan oleh LMAN dari hasil Pemanfaatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah ditentukan jumlah dan waktu pembayaran, dalam bentuk uang ataupun selain uang. 31. Faktor Penyesuai adalah besaran persentase atau indeks yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan atas Pemanfaatan Aset Kelolaan.

BAB 4

Periode dan Jangka Waktu Sewa Guna

Pasal 16

Koreksi

Sewa Guna dilakukan dengan menggunakan periode sebagai berikut: a. periode tahun; b. periode bulan; c. periode hari; atau d. periode jam.

Pasal 17

Koreksi

(1) Jangka waktu Sewa Guna dapat dilakukan: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; b. lebih dari 5 (lima) tahun dan paling lama 50 (lima puluh) tahun, untuk Mitra Sewa Guna: 1. dengan nilai keekonomian yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun; atau 2. ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan. (2) Jangka waktu Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 18

(1) Mitra Sewa Guna dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa Guna kepada Direktur Utama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Mitra Sewa Guna paling lambat: a. 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa Guna, untuk Sewa Guna dengan periode per tahun; atau b. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa Guna, untuk Sewa Guna dengan periode per bulan. (3) Perpanjangan jangka waktu Sewa Guna hanya dapat diajukan permohonannya sepanjang Mitra Sewa Guna telah memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian Sewa Guna periode berjalan. (4) Direktur Utama melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. permohonan dapat disetujui, Direktur Utama menerbitkan surat persetujuan; atau b. permohonan tidak dapat disetujui, Direktur Utama menerbitkan surat penolakan disertai alasannya. (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Direktur Utama dan Mitra Sewa Guna menandatangani perjanjian Sewa Guna.

Pasal 19

Komponen perhitungan tarif Sewa Guna terdiri atas: a. tarif pokok Sewa Guna; dan b. Faktor Penyesuai.

Pasal 20

(1) Tarif pokok Sewa Guna merupakan nilai wajar atas Sewa Guna Aset Kelolaan. (2) Nilai wajar atas Sewa Guna Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penilaian dari Penilai.

Pasal 21

(1) Faktor Penyesuai ditentukan dengan mempertimbangkan: a. tujuan Sewa Guna; b. periode Sewa Guna; c. tingkat risiko; d. tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return); dan/atau e. rasio kelayakan tarif. (2) Faktor Penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase dan/atau indeks.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Mitra Sewa Guna perorangan dapat diberikan Faktor Penyesuai dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan: a. Sewa Guna dengan tujuan non bisnis atau sosial; dan b. hanya dapat diberikan terhadap Aset Kelolaan dengan kategori non komersial. (2) Faktor Penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang Mitra Sewa Guna menyertakan dokumen yang dapat membuktikan Mitra Sewa Guna dapat diberikan Faktor Penyesuai.

Pasal 24

Besaran Faktor Penyesuai untuk periodesitas Sewa Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); atau d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal 25

(1) Dalam kondisi tertentu, Direktur Utama dapat MENETAPKAN besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna dalam persentase tertentu, berdasarkan permohonan Mitra Sewa Guna. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penugasan pemerintah atas suatu proyek strategis nasional dan/atau industri strategis yang dilaksanakan oleh Pihak Lain sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh PRESIDEN; b. bencana alam; c. bencana non alam; atau d. bencana sosial. (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pasal 26

(1) Tarif Sewa Guna atas objek Sewa Guna ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Pengenaan tarif Sewa Guna dapat ditentukan berdasarkan volume dalam periode tertentu. (3) Direktur Utama dapat MENETAPKAN tarif Sewa Guna dalam katalog Sewa Guna, yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau ulang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penetapan katalog Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Utama setelah berkoordinasi dengan Pengelola Barang.

BAB 5

Formula Tarif Sewa Guna

Pasal 19

Koreksi

Komponen perhitungan tarif Sewa Guna terdiri atas: a. tarif pokok Sewa Guna; dan b. Faktor Penyesuai.

Pasal 20

Koreksi

(1) Tarif pokok Sewa Guna merupakan nilai wajar atas Sewa Guna Aset Kelolaan. (2) Nilai wajar atas Sewa Guna Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penilaian dari Penilai.

Pasal 21

(1) Faktor Penyesuai ditentukan dengan mempertimbangkan: a. tujuan Sewa Guna; b. periode Sewa Guna; c. tingkat risiko; d. tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return); dan/atau e. rasio kelayakan tarif. (2) Faktor Penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase dan/atau indeks.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Mitra Sewa Guna perorangan dapat diberikan Faktor Penyesuai dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan: a. Sewa Guna dengan tujuan non bisnis atau sosial; dan b. hanya dapat diberikan terhadap Aset Kelolaan dengan kategori non komersial. (2) Faktor Penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang Mitra Sewa Guna menyertakan dokumen yang dapat membuktikan Mitra Sewa Guna dapat diberikan Faktor Penyesuai.

Pasal 24

Besaran Faktor Penyesuai untuk periodesitas Sewa Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); atau d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal 25

(1) Dalam kondisi tertentu, Direktur Utama dapat MENETAPKAN besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna dalam persentase tertentu, berdasarkan permohonan Mitra Sewa Guna. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penugasan pemerintah atas suatu proyek strategis nasional dan/atau industri strategis yang dilaksanakan oleh Pihak Lain sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh PRESIDEN; b. bencana alam; c. bencana non alam; atau d. bencana sosial. (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pasal 26

(1) Tarif Sewa Guna atas objek Sewa Guna ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Pengenaan tarif Sewa Guna dapat ditentukan berdasarkan volume dalam periode tertentu. (3) Direktur Utama dapat MENETAPKAN tarif Sewa Guna dalam katalog Sewa Guna, yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau ulang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penetapan katalog Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Utama setelah berkoordinasi dengan Pengelola Barang.

Pasal 27

(1) Mitra Sewa Guna dapat melakukan Sewa Guna kembali kepada Pihak Lain dengan persetujuan Direktur Utama. (2) Sewa Guna kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sebagian dan/atau keseluruhan Aset Kelolaan. (3) Dalam kondisi tertentu, Direktur Utama dapat memberikan persetujuan Sewa Guna kembali dengan menyesuaikan: a. jangka waktu Sewa Guna; dan b. besaran tarif Sewa Guna. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian jangka waktu atau besaran tarif Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan atau adendum perjanjian Sewa Guna.

BAB 7

Pembayaran Sewa Guna

Pasal 28

Koreksi

(1) Pembayaran uang Sewa Guna dilakukan setelah penandatanganan perjanjian Sewa Guna. (2) Pembayaran uang Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. sekaligus; atau b. bertahap. (3) Pembayaran uang Sewa Guna secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Sewa Guna. (4) Pembayaran uang Sewa Guna secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan: a. sesuai dengan periode Sewa Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan b. dengan ketentuan: 1. pembayaran Sewa Guna tahap pertama dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Sewa Guna; dan 2. pembayaran Sewa Guna tahap berikutnya dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perjanjian Sewa Guna pada periode Sewa Guna berikutnya. (5) Pembayaran Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara transfer atau menggunakan virtual account. (6) Bukti atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Utama paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penyetoran.

Pasal 29

(1) Mitra Sewa Guna dapat diberikan penundaan pembayaran (grace period) dalam waktu tertentu tanpa dikenakan denda atas pelaksanaan Sewa Guna. (2) Penundaan pembayaran (grace period) dapat diberikan kepada Mitra Sewa Guna dalam hal Mitra Sewa Guna perlu terlebih dahulu melakukan renovasi, konstruksi, modifikasi, atau pekerjaan lainnya sebelum Mitra Sewa Guna dapat melakukan kegiatan usahanya di atas objek Sewa Guna. (3) Penundaan pembayaran (grace period) dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan, Direktur Utama dapat memberikan penundaan pembayaran (grace period) atas pelaksanaan Sewa Guna paling lama 5 (lima) tahun. (5) Penundaaan pembayaran (grace period) dapat dilakukan terhadap pembayaran sekaligus atau bertahap. (6) Dalam hal Mitra Sewa Guna diberikan penundaan pembayaran (grace period), Mitra Sewa Guna wajib melakukan pembayaran Sewa Guna paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa penundaan pembayaran (grace period).

BAB 8

Penundaaan Pembayaran (Grace Period)

Pasal 29

Koreksi

(1) Mitra Sewa Guna dapat diberikan penundaan pembayaran (grace period) dalam waktu tertentu tanpa dikenakan denda atas pelaksanaan Sewa Guna. (2) Penundaan pembayaran (grace period) dapat diberikan kepada Mitra Sewa Guna dalam hal Mitra Sewa Guna perlu terlebih dahulu melakukan renovasi, konstruksi, modifikasi, atau pekerjaan lainnya sebelum Mitra Sewa Guna dapat melakukan kegiatan usahanya di atas objek Sewa Guna. (3) Penundaan pembayaran (grace period) dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan, Direktur Utama dapat memberikan penundaan pembayaran (grace period) atas pelaksanaan Sewa Guna paling lama 5 (lima) tahun. (5) Penundaaan pembayaran (grace period) dapat dilakukan terhadap pembayaran sekaligus atau bertahap. (6) Dalam hal Mitra Sewa Guna diberikan penundaan pembayaran (grace period), Mitra Sewa Guna wajib melakukan pembayaran Sewa Guna paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa penundaan pembayaran (grace period).

Pasal 30

(1) Sewa Guna dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Mitra Sewa Guna dan Direktur Utama. (2) Perjanjian Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. jenis, luas, atau jumlah barang yang akan dilakukan Sewa Guna; d. besaran dan jangka waktu Sewa Guna, termasuk periode Sewa Guna; e. peruntukan Sewa Guna; f. tanggung jawab Mitra Sewa Guna atas biaya operasional, pemeliharaan dan pengamanan atas objek Sewa Guna selama jangka waktu Sewa Guna; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. pengakhiran Sewa Guna. (3) Sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Sewa Guna berpedoman pada ketetapan Pengelola Barang, ketetapan Direktur Utama, atau kesepakatan sementara antara Direktur Utama dan Mitra Sewa Guna. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a. Pihak Lain telah menggunakan aset sebelum menjadi Aset Kelolaan; b. belum terdapat kesepakatan atas perjanjian; c. terdapat potensi gangguan terhadap ketahanan nasional; dan/atau d. belum adanya besaran nilai wajar atas Sewa Guna. (5) Kesepakatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mengatur: a. pertimbangan kesepakatan sementara; b. para pihak; c. jenis atau luas objek Sewa Guna; d. besaran dan jangka waktu Sewa Guna, termasuk periode Sewa Guna; e. peruntukan Sewa Guna; dan f. tanggung jawab Mitra Sewa Guna atas biaya operasional, pemeliharaan, dan pengamanan atas objek Sewa Guna selama jangka waktu Sewa Guna. (6) Dalam hal Direktur Utama telah MENETAPKAN tarif Sewa Guna dalam katalog Sewa Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kesepakatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan.

(1) Besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna untuk tujuan bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap: a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, Faktor Penyesuai Sewa Guna ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen); atau b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil, Faktor Penyesuai Sewa Guna ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen). (3) Besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna untuk tujuan non bisnis ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen). (4) Besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna untuk tujuan sosial dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). (5) Besaran Faktor Penyesuai Sewa Guna untuk tujuan penyediaan infrastruktur ditetapkan sebagai berikut: a. infrastruktur transportasi: 1. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; 2. 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar udara, terminal, dan perkeretaapian; b. infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); c. infrastruktur sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); d. infrastruktur air minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen); e. infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); g. pembangkit listrik minihydro dan mikrohydro (<10 Megawatt) dan tenaga air sebesar 0% (nol persen); h. pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, tenaga bayu, tenaga biomassa, tenaga biogas, tenaga sampah, dan tenaga panas bumi sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen); i. transmisi, distribusi dan instalasi tenaga listrik sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); j. sarana persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan k. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).

Peraturan Menteri Nomor 144-pmk-06-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA OLEH BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 6

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 28

Pasal 29

BAB 8

Pasal 29

Pasal 30

BAB 9

Pasal 30

BAB 10

BAB 11