PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 144-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai

PERMEN Nomor 144-pmk-02-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Insentif di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas capaian kinerja di bidang cukai berupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan sebagai tambahan imbalan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai adalah tercapainya target Kinerja di Bidang Cukai dalam upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi barang-barang tertentu melalui instrumen pengenaan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. 3. Target Kinerja di Bidang Cukai adalah target kinerja berdasarkan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bidang Cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 5. Kantor adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, serta Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB III

BESARAN INSENTIF DAN PENGELOMPOKKAN UNIT DAN SATUAN KERJA

Pasal 5

Koreksi

(1) Besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai. (2) Kontribusi unit dan satuan kerja terhadap Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: a. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja dibidang cukai; dan b. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak Langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai. (3) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai. (4) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara tidak langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai.

Pasal 6

(1) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. unit dan satuan kerja di kantor pusat yang menangani teknis dan fasilitas di bidang Cukai; b. unit dan satuan kerja di tingkat wilayah yang menangani teknis dan fasilitas Cukai dengan akumulasi kontribusi penerimaan kantor pelayanan pada lingkup koordinasinya sebesar paling sedikit 5% (lima persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional; atau c. unit dan satuan kerja di tingkat operasional yang menangani teknis dan fasilitas Cukai dengan kontribusi penerimaan cukai sebesar paling sedikit 1% (satu persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional. (2) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi unit-unit selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1) Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan insentif sebagai berikut: a. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen); dan b. 4 (empat) kali gaji pokok dan 4 (empat) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen). (2) Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan insentif sebagai berikut: a. 2 (dua) kali gaji pokok dan 2 (dua) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen); dan b. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 September 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA FORMAT PERMOHONAN INSENTIF KOP SURAT Nomor : ………(1)………….. ………..(2)………. Lampiran : 1 (Satu) berkas Hal : Permohonan Insentif Atas Pencapaian Kinerja Di Bidang Cukai TA ……(3)…….. Yth. Menteri Keuangan Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 64E UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ………(4)…………, kami mengajukan permohonan Insentif Atas Pencapaian Kinerja Di Bidang Cukai TA …..(3)..… sejumlah …..(5)..…(…..(6)…..), berdasarkan indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai (copy terlampir). Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. Direktur Jenderal, …………(7)…………… ……..…..(8)…………… Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Inspektorat Jenderal LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN INSENTIF Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) : Diisi tanggal surat permohonan. Nomor (3) : Diisi tahun anggaran berkenaan. Nomor (4) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. Nomor (5) : Diisi jumlah Insentif yang diajukan (dalam angka). Nomor (6) : Diisi jumlah Insentif yang diajukan (dalam huruf). Nomor (7) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat permohonan. Nomor (8) : Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani surat permohonan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 144-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11