Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 Atas Kin…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2016. 2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumpulan data; dan b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 4

Koreksi

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh data pendukung yang diperlukan guna pelaksanaan penilaian yang berasal dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu.

Pasal 5

Koreksi

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga; b. pengkategorian nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan; dan c. penilaian atas Kinerja Anggaran.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai persyaratan untuk tahap seleksi berikutnya. (2) Berdasarkan hasil seleksi atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang telah memenuhi kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkategorian berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan menyeleksi kementerian negara/lembaga yang memiliki nilai Kinerja Anggaran lebih besar dari 80 (delapan puluh). (3) Hasil pengkategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi aspek: a. kuantitatif; dan b. kualitatif.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada: a. pemeringkatan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran; dan b. kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017. (2) Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan MENETAPKAN kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif pada Tahun Anggaran 2017. (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Pasal 9

Koreksi

Pedoman teknis pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Koreksi

Anggaran untuk pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan Reward K/L.

Pasal 11

Koreksi

(1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (2) Kementerian negara/lembaga mengajukan usul revisi anggaran atas dasar Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

Koreksi

(1) Insentif yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai. (2) Penggunaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan unit eselon I yang: a. berkontribusi dalam pencapaian Kinerja Anggaran; dan b. membutuhkan tambahan anggaran belanja. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 13

Koreksi

Kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyampaikan laporan atas realisasi penggunaan Insentif kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah alokasi anggaran dicairkan.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14