PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 143-pmk-01-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disingkat LDKPI merupakan unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. (2) LDKPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko. (3) LDKPI dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BAB III

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 5

Koreksi

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund), pengelolaan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, kinerja dan risiko, kepatuhan internal, komunikasi, data, dan informasi LDKPI, pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja sama LDKPI, serta pelaksanaan hubungan kelembagaan LDKPI.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund), penyusunan rencana strategis, dokumen perencanaan anggaran, rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; b. pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, kinerja dan risiko, kepatuhan internal, Barang Milik Negara, serta urusan tata usaha LDKPI; dan c. pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan hubungan kelembagaan, serta pengelolaan komunikasi, data, dan informasi LDKPI.

Pasal 7

Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Divisi Keuangan; b. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan c. Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Pasal 8

(1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund), penyusunan rencana strategis, dokumen perencanaan anggaran, rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. (2) Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, kinerja dan risiko, kepatuhan internal, Barang Milik Negara, serta urusan tata usaha LDKPI. (3) Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan hubungan kelembagaan, serta pengelolaan komunikasi, data, dan informasi LDKPI.

BAB IV

DIREKTUR INVESTASI DAN PENYALURAN DANA

Pasal 9

Koreksi

Direktur Investasi dan Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan investasi, perencanaan dan pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan pengadaan untuk keperluan hibah, dan penyelesaian transaksi (settlement), serta pemantauan dan evaluasi efektivitas pemberian hibah.

Pasal 10

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Investasi dan Penyaluran Dana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis inisiasi, analisis investasi dan rencana investasi, pengembangan investasi, pelaksanaan inisiasi dan analisis kelayakan investasi dan mitra, pelaksanaan analisis portofolio investasi, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas analisis investasi; b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan investasi, penyelesaian transaksi (settlement), pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan investasi dan pengelolaan pendapatan lainnya, serta koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban; c. penelaahan terkait program pemberian hibah, serta pemantauan dan evaluasi efektivitas pemberian hibah; dan d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, dan pelaksanaan pengadaan untuk keperluan hibah.

Pasal 11

Direktur Investasi dan Penyaluran Dana terdiri atas: a. Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi; b. Divisi Pengelolaan Investasi; c. Divisi Perencanaan Penyaluran Dana; dan d. Divisi Pelaksanaan Penyaluran Dana.

Pasal 12

(1) Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis inisiasi, analisis investasi dan rencana investasi, pengembangan investasi, pelaksanaan inisiasi dan analisis kelayakan investasi dan mitra, pelaksanaan analisis portofolio investasi, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas analisis investasi. (2) Divisi Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan investasi, penyelesaian transaksi (settlement), pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan investasi dan pengelolaan pendapatan lainnya, serta koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban. (3) Divisi Perencanaan Penyaluran Dana mempunyai tugas melakukan penelaahan terkait program pemberian hibah, serta pemantauan dan evaluasi efektivitas pemberian hibah. (4) Divisi Pelaksanaan Penyaluran Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, dan pelaksanaan pengadaan untuk keperluan hibah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LDKPI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LDKPI dan instansi terkait.

Pasal 17

Koreksi

LDKPI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LDKPI.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LDKPI harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LDKPI serta dengan instansi lain di luar LDKPI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LDKPI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

(1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

(1) Para Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dan Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. (2) Direktur Utama menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama harus melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28