PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

PERMEN Nomor 143-pmk-01-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

DIREKTORAT KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 6

Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SDM dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM, pengelolaan dan pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi; b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaaan pengelolaan keuangan, setelmen, sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi; dan c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara (BMN), dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan umum.

Pasal 8

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi; b. Divisi Keuangan; dan c. Divisi Teknologi Informasi dan Umum.

Pasal 9

(1) Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM, pengelolaan dan pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi. (2) Divisi Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan, setelmen, sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi. (3) Divisi Teknologi Informasi dan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan umum.

BAB V

DIREKTORAT PENGEMBANGAN LAYANAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pengembangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan peraturan internal serta pertimbangan hukum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pelaksanaan pengembangan layanan dan proses bisnis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan layanan; b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi, pengelolaan layanan informasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komunikasi; dan c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko, perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LPDP, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan hukum.

Pasal 12

Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko terdiri atas: a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan; b. Divisi Kerjasama dan Komunikasi; dan c. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Pasal 13

(1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pelaksanaan pengembangan layanan dan proses bisnis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta, pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan layanan. (2) Divisi Kerjasama dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi, pengelolaan layanan informasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komunikasi. (3) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko, perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LPDP, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan hukum.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDP harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar direktorat di lingkungan LPDP serta dengan instansi lain di luar LPDP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

(1) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 34

(1) Dalam menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

(1) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. (2) Direktur Utama menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama harus melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

Pasal 37

Selama organisasi dan tata kerja LPDP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja LPDP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.