PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 142-pmk-010-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127PMK0102016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE

PERMEN Nomor 142-pmk-010-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dengan mengungkapkan seluruh Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara tidak langsung melalui special purpose vehicle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat membubarkan atau melepaskan seluruh hak kepemilikan atas special purpose vehicle dengan melakukan pengalihan hak atas Harta tersebut dari semula atas nama: a. special purpose vehicle menjadi atas nama Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan; atau b. special purpose vehicle menjadi atas nama badan hukum di INDONESIA melalui proses pengalihan Harta menggunakan nilai buku. (2) Badan hukum di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak yang sama dengan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dengan mengungkapkan seluruh Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara tidak langsung melalui special purpose vehicle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (3) Dalam hal Wajib Pajak membubarkan atau melepaskan seluruh hak kepemilikan atas special purpose vehicle sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan penerapan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 4 ayat (1) UNDANG-UNDANG Pengampunan Pajak, untuk: 1. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; dan/atau 2. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan; b. Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG Pengampunan Pajak, untuk Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membubarkan atau tidak melepaskan seluruh hak kepemilikan atas special purpose vehicle sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan penerapan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG Pengampunan Pajak. (5) Keterangan atau penjelasan terkait proses pengalihan hak atas Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan dalam lampiran Surat Pernyataan. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: