PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 141-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

PERMEN Nomor 141-pmk-02-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KOORDINASI PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Jaminan selain BPJS Kesehatan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. (3) Pemberian manfaat pelayanan kesehatan oleh Penyelenggara Jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaporan dugaan kasus dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara Jaminan melalui penerbitan laporan dugaan kasus. (2) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. laporan kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf A dalam hal diduga kasus kecelakaan lalu lintas; c. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf B dalam hal diduga kasus kecelakaan kerja; dan/atau d. ketentuan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal diduga kasus penyakit akibat kerja. (3) Laporan dugaan kasus oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; b. PT Jasa Raharja (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas; c. BPJS Kesehatan dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; d. penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. pemberi kerja, pasien/Korban, keluarga, atau wali keluarga dari pasien/Korban dalam hal pasien/Korban bukan peserta Penyelenggara Jaminan. (4) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas pasien/Korban; b. status kepesertaan pasien/Korban pada Penyelenggara Jaminan; c. perkiraan kronologis dan tempat kejadian; d. perkiraan penyebab kejadian; e. pernyataan dugaan kasus; f. diagnosis klinis; dan g. tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan. (5) Pelaporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan pada kesempatan pertama.

Pasal 7

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Fasilitas Kesehatan memberikan tanda khusus (tagging) kepada pasien/Korban sekurang-kurangnya untuk keperluan pemberian layanan kesehatan, tindak lanjut layanan kesehatan berikutnya, dan pengadministrasian pembebanan biaya layanan kesehatan. (2) Tanda khusus (tagging) kepada pasien/Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kemudian berdasarkan penetapan status kasus.

Pasal 8

Dalam hal Fasilitas Kesehatan belum mempunyai perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pelaporan dugaan kasus oleh Fasilitas Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal belum ditetapkan status kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja, layanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan dilakukan sesuai kelas dan tarif layanan kesehatan yang berlaku pada Penyelenggara Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

(1) Untuk proses penggantian biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh salah satu penjamin dilakukan rekonsiliasi. (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penjamin yang terkait. (3) Besaran penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat layanan kesehatan dapat melakukan koordinasi pemberian manfaat layanan kesehatan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Jaminan selain BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB Kedua

Pelaporan Dugaan Kasus

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaporan dugaan kasus dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara Jaminan melalui penerbitan laporan dugaan kasus. (2) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. laporan kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf A dalam hal diduga kasus kecelakaan lalu lintas; c. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf B dalam hal diduga kasus kecelakaan kerja; dan/atau d. ketentuan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal diduga kasus penyakit akibat kerja. (3) Laporan dugaan kasus oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; b. PT Jasa Raharja (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas; c. BPJS Kesehatan dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; d. penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. pemberi kerja, pasien/Korban, keluarga, atau wali keluarga dari pasien/Korban dalam hal pasien/Korban bukan peserta Penyelenggara Jaminan. (4) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas pasien/Korban; b. status kepesertaan pasien/Korban pada Penyelenggara Jaminan; c. perkiraan kronologis dan tempat kejadian; d. perkiraan penyebab kejadian; e. pernyataan dugaan kasus; f. diagnosis klinis; dan g. tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan. (5) Pelaporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan pada kesempatan pertama.

Pasal 7

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Fasilitas Kesehatan memberikan tanda khusus (tagging) kepada pasien/Korban sekurang-kurangnya untuk keperluan pemberian layanan kesehatan, tindak lanjut layanan kesehatan berikutnya, dan pengadministrasian pembebanan biaya layanan kesehatan. (2) Tanda khusus (tagging) kepada pasien/Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kemudian berdasarkan penetapan status kasus.

Pasal 8

Dalam hal Fasilitas Kesehatan belum mempunyai perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pelaporan dugaan kasus oleh Fasilitas Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Penetapan Status Kasus dan Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus kecelakaan lalu lintas dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah dibuktikan dengan laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya, penjamin sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan lalu lintas. (2) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus kecelakaan lalu lintas dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan plafon jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 10

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menanggung biaya layanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai penjamin yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Penetapan status kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas didasarkan pada laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang telah diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (5) Penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai ruang lingkup jaminan. (6) Biaya penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas.

BAB 1

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 9

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus kecelakaan lalu lintas dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah dibuktikan dengan laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya, penjamin sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan lalu lintas. (2) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus kecelakaan lalu lintas dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan plafon jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 10

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menanggung biaya layanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai penjamin yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Penetapan status kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas didasarkan pada laporan Polisi atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang telah diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (5) Penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai ruang lingkup jaminan. (6) Biaya penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus kecelakaan lalu lintas.

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus kecelakaan kerja dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penjamin sebagaimana diatur dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan kerja. (2) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus kecelakaan kerja dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 13

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menanggung biaya layanan kesehatan akibat kecelakaan kerja berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sesuai dengan ketentuan mengenai penjamin yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Penetapan status kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara penetapan status kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja didasarkan pada hasil investigasi bersama Penyelenggara Jaminan atau keputusan menteri teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (5) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan. (6) Biaya penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus kecelakaan kerja.

BAB 2

Kecelakaan Kerja

Pasal 12

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus kecelakaan kerja dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penjamin sebagaimana diatur dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan kerja. (2) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus kecelakaan kerja dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/Korban yang diduga mengalami kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat jaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 13

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menanggung biaya layanan kesehatan akibat kecelakaan kerja berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sesuai dengan ketentuan mengenai penjamin yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Penetapan status kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara penetapan status kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja didasarkan pada hasil investigasi bersama Penyelenggara Jaminan atau keputusan menteri teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (5) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan. (6) Biaya penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus kecelakaan kerja.

Pasal 15

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ketentuan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sesuai lingkup kepesertaannya, memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus penyakit akibat kerja. (2) Surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/ Korban yang diduga mengalami kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 16

(1) Biaya layanan kesehatan atas dugaan kasus penyakit akibat kerja berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero). (2) Biaya layanan kesehatan atas dugaan kasus penyakit akibat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 17

(1) Penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya yang timbul untuk penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penegakan diagnosis kasus.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja menggunakan hasil penegakan diagnosis. (2) Penetapan status akhir penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (4) Penetapan status penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan.

Pasal 19

(1) Untuk penetapan dugaan kasus penyakit akibat kerja selain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan suatu forum koordinasi. (2) Biaya yang timbul dalam rangka penetapan status penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus. (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja menggunakan hasil forum koordinasi. (4) Hasil forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (6) Penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan.

BAB 3

Penyakit Akibat Kerja

Pasal 15

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja dari Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ketentuan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sesuai lingkup kepesertaannya, memberikan surat jaminan kepada Fasilitas Kesehatan atas pasien/Korban yang diduga mengalami kasus penyakit akibat kerja. (2) Surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kesempatan pertama sejak diterimanya laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja dari Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian surat jaminan bagi pasien/ Korban yang diduga mengalami kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada penjamin lainnya yang terkait.

Pasal 16

(1) Biaya layanan kesehatan atas dugaan kasus penyakit akibat kerja berdasarkan surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero). (2) Biaya layanan kesehatan atas dugaan kasus penyakit akibat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 17

(1) Penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya yang timbul untuk penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penegakan diagnosis kasus.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara penegakan diagnosis kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja menggunakan hasil penegakan diagnosis. (2) Penetapan status akhir penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (4) Penetapan status penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan.

Pasal 19

(1) Untuk penetapan dugaan kasus penyakit akibat kerja selain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan suatu forum koordinasi. (2) Biaya yang timbul dalam rangka penetapan status penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus. (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja menggunakan hasil forum koordinasi. (4) Hasil forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (6) Penetapan status akhir kasus penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pembayaran pertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan.

Peraturan Menteri Nomor 141-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32