Peraturan Menteri Nomor 140-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
PERMEN Nomor 140-pmk-06-2014 Tahun 2014
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
3. Aset Dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Aset Dalam Penguasaan, adalah Aset dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang, adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2000.
7. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah suatu Dewan yang
ditetapkan oleh PRESIDEN, diketuai oleh Gubernur Aceh selaku kepala Pemerintah Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijakan umum, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disingkat BPKS, adalah suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh DKS dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.
9. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK-BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Aset yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum secara penuh dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan Aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Aset kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada BPKS.
15. Kerjasama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan Aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan BPKS dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan Aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Pemanfaatan Aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara BPKS dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset yang dilakukan antara BPKS dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, dan swasta, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Aset dari BPKS kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada BPKS atau dari BPKS kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset dari pembukuan/daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan BPKS dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Aset.
26. Penggolongan adalah kegiatan untuk MENETAPKAN secara sistematik ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
(1) Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Aset pada BPKS, yang meliputi:
a. BMN;
b. barang yang diperoleh dari pendapatan operasional BPKS;
c. barang yang pendanaannya merupakan gabungan antara APBN dan pendapatan operasional;
d. Aset Dalam Penguasaan.
(2) Aset Dalam Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aset yang diperoleh BPKS selain dari pembiayaan APBN dan perolehan lainnya yang sah.
(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara merupakan pengelola barang milik negara.
(2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.
(3) Kepala BPKS merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Aset pada BPKS.
(1) Pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan asas:
a. fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Aset yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
b. kepastian hukum, yaitu pengelolaan Aset harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Aset harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d. efisiensi, yaitu pengelolaan Aset diarahkan agar Aset digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Aset harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan
f. kepastian nilai, yaitu pengelolaan Aset harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai Aset dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset serta penyusunan Neraca Pemerintah.
(2) Pengelolaan Aset meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan; dan
k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pasal 5
BPKS mengelola Aset berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.
Pasal 6
(1) Perencanaan kebutuhan Aset disusun dalam rencana bisnis dan anggaran BPKS dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS dan ketersediaan Aset yang ada serta kemampuan dalam menghimpun pendapatan.
(2) Perencanaan kebutuhan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga/biaya.
(3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Kepala BPKS.
(4) Standar harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
Pasal 7
(1) Penggunaan Aset dilaksanakan dengan:
a. digunakan sendiri oleh BPKS;
b. digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya;
c. dioperasikan oleh pihak lain; atau
d. dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya.
(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Dalam kondisi tertentu, Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN status Penggunaan Aset pada BPKS tanpa didahului usulan dari BPKS.
(4) Aset yang telah ditetapkan status penggunaannya pada BPKS dapat dioperasikan oleh pihak lain tanpa mengubah status Penggunaan Aset tersebut, dengan ketentuan pengoperasian Aset diperuntukkan bagi kegiatan menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS.
(5) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap Aset yang tidak digunakan lagi oleh BPKS.
(6) Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan dokumen penetapan status Penggunaan Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 8
(1) Aset yang telah ditetapkan status penggunaannya pada BPKS dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Aset tersebut.
(2) Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penggunaan sementara yang dilaksanakan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan oleh Kepala BPKS dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
(4) Pada saat jangka waktu Penggunaan sementara telah berakhir, Aset yang digunakan sementara tersebut:
a. dikembalikan kepada BPKS; dan
b. dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 48
(1) BPKS wajib melakukan pengamanan Aset.
(2) Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
Pasal 49
(1) Aset harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh BPKS.
Pasal 50
(1) Kepala BPKS bertanggung jawab atas pemeliharaan Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dalam hal Aset digunakan sementara oleh Kementerian/Lembaga, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga pengguna sementara;
b. dalam hal Aset dioperasionalkan oleh pihak lain, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak lain yang mengoperasionalkan;
c. dalam hal Aset dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan bersangkutan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap Aset yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, pemeliharaan yang timbul selama jangka waktu Penggunaan sementara dilakukan sesuai dengan kesepakatan BPKS dan Pengguna Barang lainnya.
Pasal 64
(1) Pemusnahan Aset dilakukan apabila:
a. Aset tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala BPKS.
(5) Pemusnahan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan Aset disertai dengan salinan berita acara pemusnahan.
Pasal 65
Penghapusan Aset pada BPKS meliputi:
a. Penghapusan dari pembukuan BPKS;
b. Penghapusan dari daftar BMN Pengelola.
Pasal 66
(1) Penghapusan Aset dari pembukuan BPKS dilakukan dalam hal Aset sudah tidak berada dalam penguasaan BPKS, terjadi pemusnahan, atau sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan.
(2) Penghapusan Aset dari daftar BMN Pengelola dilakukan dalam hal Aset dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan.
Pasal 67
(1) Penghapusan Aset dari pembukuan BPKS ditetapkan dalam keputusan Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2) Pelaksanaan Penghapusan Aset dituangkan dalam berita acara Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala BPKS.
(3) Penghapusan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan Penghapusan Aset ditandatangani dengan melampirkan keputusan
Penghapusan, berita acara Penghapusan dan dokumen terkait lainnya.
Pasal 68
Tata cara Penghapusan Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 69
(1) Kepala BPKS wajib melakukan Penatausahaan Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Penatausahaan Aset meliputi:
a. pembukuan;
b. inventarisasi; dan
c. pelaporan.
(3) Penatausahaan Aset dilakukan menurut penggolongan dan kodefikasi BMN.
Pasal 70
Kepala BPKS dan Pengelola Barang melakukan rekonsiliasi data Aset secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen atas Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan rekonsiliasi data aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 72
(1) Kepala BPKS melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. Penghapusan; dan
j. Penatausahaan, Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Tata cara pelaksanaan dan prosedur pengawasan dan pengendalian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 73
Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian Aset, Menteri Keuangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Aset yang dilakukan oleh BPKS.
(1) Pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan asas:
a. fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Aset yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
b. kepastian hukum, yaitu pengelolaan Aset harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Aset harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d. efisiensi, yaitu pengelolaan Aset diarahkan agar Aset digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Aset harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan
f. kepastian nilai, yaitu pengelolaan Aset harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai Aset dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset serta penyusunan Neraca Pemerintah.
(2) Pengelolaan Aset meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan; dan
k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pasal 5
BPKS mengelola Aset berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.
(1) Perencanaan kebutuhan Aset disusun dalam rencana bisnis dan anggaran BPKS dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS dan ketersediaan Aset yang ada serta kemampuan dalam menghimpun pendapatan.
(2) Perencanaan kebutuhan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga/biaya.
(3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Kepala BPKS.
(4) Standar harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
(1) Penggunaan Aset dilaksanakan dengan:
a. digunakan sendiri oleh BPKS;
b. digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya;
c. dioperasikan oleh pihak lain; atau
d. dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya.
(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Dalam kondisi tertentu, Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN status Penggunaan Aset pada BPKS tanpa didahului usulan dari BPKS.
(4) Aset yang telah ditetapkan status penggunaannya pada BPKS dapat dioperasikan oleh pihak lain tanpa mengubah status Penggunaan Aset tersebut, dengan ketentuan pengoperasian Aset diperuntukkan bagi kegiatan menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS.
(5) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap Aset yang tidak digunakan lagi oleh BPKS.
(6) Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan dokumen penetapan status Penggunaan Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 8
(1) Aset yang telah ditetapkan status penggunaannya pada BPKS dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Aset tersebut.
(2) Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penggunaan sementara yang dilaksanakan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan oleh Kepala BPKS dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
(4) Pada saat jangka waktu Penggunaan sementara telah berakhir, Aset yang digunakan sementara tersebut:
a. dikembalikan kepada BPKS; dan
b. dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(1) Bentuk Pemanfaatan Aset berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS/BSG; atau
e. KSPI.
(2) Objek Pemanfaatan Aset meliputi:
a. Aset berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. Aset selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Objek Pemanfaatan Aset berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(4) Dalam hal objek Pemanfaatan Aset berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Aset adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
(5) Aset yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(6) Aset yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(7) Pemanfaatan Aset tidak mengubah status kepemilikan Aset.
(8) Pemanfaatan Aset dilakukan oleh Kepala BPKS dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
(9) Pemanfaatan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum.
(10) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
(11) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Aset serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Aset dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
Pasal 10
(1) Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 11
Aset yang diperoleh dari hasil Pemanfaatan menjadi Aset BPKS.
(1) Bentuk Pemanfaatan Aset berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS/BSG; atau
e. KSPI.
(2) Objek Pemanfaatan Aset meliputi:
a. Aset berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. Aset selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Objek Pemanfaatan Aset berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(4) Dalam hal objek Pemanfaatan Aset berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Aset adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
(5) Aset yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(6) Aset yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(7) Pemanfaatan Aset tidak mengubah status kepemilikan Aset.
(8) Pemanfaatan Aset dilakukan oleh Kepala BPKS dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
(9) Pemanfaatan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum.
(10) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
(11) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Aset serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Aset dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
Pasal 10
(1) Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 11
Aset yang diperoleh dari hasil Pemanfaatan menjadi Aset BPKS.
Pasal 12
Sewa Aset dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan Pemanfaatan Aset yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BPKS; dan/atau
c. mencegah Penggunaan Aset oleh pihak lain secara tidak sah.
Pasal 13
(1) Pihak yang dapat menyewa Aset meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta;
d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara;
dan
e. Badan hukum lainnya.
(2) Pemerintah Daerah dapat diperlakukan sebagai penyewa sepanjang Aset yang disewa digunakan tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
Pasal 14
(1) Sewa Aset dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.
(3) Perpanjangan jangka waktu Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Permintaan perpanjangan jangka waktu Sewa Aset harus disampaikan
kepada Kepala BPKS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa Aset.
Pasal 15
(1) Kepala BPKS mengusulkan formula tarif Sewa Aset kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Berdasarkan formula tarif Sewa yang disetujui oleh Menteri Keuangan, Kepala BPKS menyusun tarif Sewa Aset.
(3) Tarif Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala BPKS kepada DKS untuk mendapatkan pertimbangan.
(4) Tarif Sewa Aset yang telah mendapatkan pertimbangan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
(5) Kepala BPKS menyampaikan tarif Sewa Aset hasil konsultasi dengan Menteri Keuangan kepada DKS untuk memperoleh penetapan persetujuan.
(6) Berdasarkan persetujuan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKS MENETAPKAN tarif Sewa Aset.
Pasal 16
(1) Pelaksanaan Sewa Aset dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(2) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra Sewa yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu Sewa;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.
Sewa Aset dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan Pemanfaatan Aset yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BPKS; dan/atau
c. mencegah Penggunaan Aset oleh pihak lain secara tidak sah.
(1) Pihak yang dapat menyewa Aset meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta;
d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara;
dan
e. Badan hukum lainnya.
(2) Pemerintah Daerah dapat diperlakukan sebagai penyewa sepanjang Aset yang disewa digunakan tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
Pasal 14
(1) Sewa Aset dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.
(3) Perpanjangan jangka waktu Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Permintaan perpanjangan jangka waktu Sewa Aset harus disampaikan
kepada Kepala BPKS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa Aset.
Pasal 15
(1) Kepala BPKS mengusulkan formula tarif Sewa Aset kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Berdasarkan formula tarif Sewa yang disetujui oleh Menteri Keuangan, Kepala BPKS menyusun tarif Sewa Aset.
(3) Tarif Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala BPKS kepada DKS untuk mendapatkan pertimbangan.
(4) Tarif Sewa Aset yang telah mendapatkan pertimbangan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
(5) Kepala BPKS menyampaikan tarif Sewa Aset hasil konsultasi dengan Menteri Keuangan kepada DKS untuk memperoleh penetapan persetujuan.
(6) Berdasarkan persetujuan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKS MENETAPKAN tarif Sewa Aset.
Pasal 16
(1) Pelaksanaan Sewa Aset dituangkan dalam perjanjian Sewa.
(2) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra Sewa yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu Sewa;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.
Pasal 17
Pinjam Pakai Aset dilaksanakan antara BPKS dan Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan Aset yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 18
Peminjam pakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai.
Pasal 19
(1) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(3) Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah Aset, sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai Aset.
(2) Perubahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Aset; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Aset.
(3) Dalam hal perubahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Aset berupa tanah dan/atau bangunan, Kepala BPKS melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan.
Pasal 21
(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai.
(2) Perjanjian Pinjam Pakai ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan;
d. jangka waktu Pinjam Pakai;
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman; dan
f. hak dan kewajiban para pihak.
Pinjam Pakai Aset dilaksanakan antara BPKS dan Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan Aset yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peminjam pakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai.
Pasal 19
(1) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(3) Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah Aset, sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai Aset.
(2) Perubahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Aset; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Aset.
(3) Dalam hal perubahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Aset berupa tanah dan/atau bangunan, Kepala BPKS melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan.
Pasal 21
(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai.
(2) Perjanjian Pinjam Pakai ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan;
d. jangka waktu Pinjam Pakai;
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman; dan
f. hak dan kewajiban para pihak.
Pasal 22
(1) KSP Aset dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset; dan/atau
b. meningkatkan pendapatan BPKS.
(2) KSP Aset dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Aset.
(3) Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh mitra KSP merupakan hasil KSP yang menjadi Aset sejak diserahkan kepada BPKS sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(4) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP setelah memperoleh persetujuan Kepala BPKS dan dilakukan addendum perjanjian KSP.
(5) Biaya persiapan dan pelaksanaan KSP sampai dengan penetapan mitra KSP dibebankan pada BPKS.
(6) Biaya persiapan dan pelaksanaan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dibebankan pada mitra KSP.
(7) Kepala BPKS melakukan pengawasan atas pelaksanaan KSP.
(8) KSP Aset dapat dilakukan dengan:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.
Pasal 23
Pasal 24
(1) Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra KSP selama jangka waktu KSP, terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.
(2) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala BPKS.
(3) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Kepala BPKS.
Pasal 25
(1) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yang telah ditentukan, meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
(2) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.
Pasal 26
(1) Pelaksanaan KSP Aset dituangkan dalam perjanjian KSP.
(2) Perjanjian KSP ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra KSP yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek KSP;
d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
e. peruntukan KSP;
f. jangka waktu KSP;
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
j. sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.
Pasal 27
(1) KSP Aset dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan Aset.
(2) KSP operasional atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Penggunaan Aset Yang Dioperasikan oleh Pihak Lain.
(3) Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasionalkan Aset, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Kepala BPKS dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.
Pasal 28
(1) Pemilihan mitra KSP dilakukan melalui tender, kecuali untuk Aset yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
(2) Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Aset yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. barang yang memiliki kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian, hubungan bilateral antar negara; atau
d. Aset lain yang ditetapkan oleh Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Penunjukan langsung mitra KSP atas Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPKS terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
Tata cara pelaksanaan KSP Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) KSP Aset dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset; dan/atau
b. meningkatkan pendapatan BPKS.
(2) KSP Aset dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Aset.
(3) Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh mitra KSP merupakan hasil KSP yang menjadi Aset sejak diserahkan kepada BPKS sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(4) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP setelah memperoleh persetujuan Kepala BPKS dan dilakukan addendum perjanjian KSP.
(5) Biaya persiapan dan pelaksanaan KSP sampai dengan penetapan mitra KSP dibebankan pada BPKS.
(6) Biaya persiapan dan pelaksanaan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dibebankan pada mitra KSP.
(7) Kepala BPKS melakukan pengawasan atas pelaksanaan KSP.
(8) KSP Aset dapat dilakukan dengan:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.
Pasal 23
Pasal 24
(1) Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra KSP selama jangka waktu KSP, terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.
(2) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala BPKS.
(3) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Kepala BPKS.
Pasal 25
(1) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yang telah ditentukan, meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
(2) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.
Pasal 26
(1) Pelaksanaan KSP Aset dituangkan dalam perjanjian KSP.
(2) Perjanjian KSP ditandatangani oleh Kepala BPKS dengan mitra KSP yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek KSP;
d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
e. peruntukan KSP;
f. jangka waktu KSP;
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
j. sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.
Pasal 27
(1) KSP Aset dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan Aset.
(2) KSP operasional atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Penggunaan Aset Yang Dioperasikan oleh Pihak Lain.
(3) Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasionalkan Aset, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Kepala BPKS dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.
Pasal 28
(1) Pemilihan mitra KSP dilakukan melalui tender, kecuali untuk Aset yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
(2) Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Aset yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. barang yang memiliki kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian, hubungan bilateral antar negara; atau
d. Aset lain yang ditetapkan oleh Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Penunjukan langsung mitra KSP atas Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPKS terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
Tata cara pelaksanaan KSP Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 30
(1) BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan:
a. BPKS memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Republik INDONESIA.
(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan BPKS sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBN.
(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dibebankan pada mitra BGS/BSG.
(5) Penetapan status penggunaan hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilakukan setelah objek dan/atau hasil BGS/BSG diserahkan kepada Menteri Keuangan.
(6) Besarnya bagian objek BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(7) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
a. wajib membayar kontribusi setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan:
1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan/atau
3. hasil BSG.
Pasal 31
(1) BGS/BSG Aset dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
(2) Mitra BGS/BSG Aset meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.
(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum INDONESIA sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
Pasal 32
(1) Objek BGS/BSG adalah Aset berupa tanah yang berada pada BPKS.
(2) Aset dapat dilakukan BGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Menteri Keuangan.
Pasal 33
(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.
(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
Pasal 34
Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan dilakukan addendum perjanjian BGS/BSG.
Pasal 35
(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
Pasal 36
(1) Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar Aset dan laporan analisis dari Penilai.
(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh tim BGS/BSG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(3) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan yang ditetapkan Menteri Keuangan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.
Pasal 37
(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh BPKS untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS.
(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
(4) Penetapan penggunaan BMN hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(5) Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKS berwenang melakukan pengelolaan Aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 38
(1) Pelaksanaan BGS/BSG Aset dituangkan dalam perjanjian BGS/BSG.
(2) Perjanjian BGS/BSG ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan mitra BGS/BSG yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGS/BSG;
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi BPKS;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
k. sanksi; dan
l. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil.
(4) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada BPKS.
(5) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) merupakan salah satu dokumen pada
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.
(6) Perubahan kepemilikan atas mitra BGS/BSG dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan BGS/BSG.
(7) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 39
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
(2) Dalam hal mitra selesai melaksanakan pembangunan:
a. mitra harus menyerahkan hasil BGS/BSG kepada Menteri Keuangan;
b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS;
c. mitra harus menyerahkan hasil BSG kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai Aset.
Pasal 40
Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender.
Pasal 41
Tata cara pelaksanaan BGS/BSG mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan:
a. BPKS memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Republik INDONESIA.
(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan BPKS sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBN.
(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dibebankan pada mitra BGS/BSG.
(5) Penetapan status penggunaan hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilakukan setelah objek dan/atau hasil BGS/BSG diserahkan kepada Menteri Keuangan.
(6) Besarnya bagian objek BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(7) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
a. wajib membayar kontribusi setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan:
1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan/atau
3. hasil BSG.
Pasal 31
(1) BGS/BSG Aset dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
(2) Mitra BGS/BSG Aset meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.
(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum INDONESIA sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
Pasal 32
(1) Objek BGS/BSG adalah Aset berupa tanah yang berada pada BPKS.
(2) Aset dapat dilakukan BGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Menteri Keuangan.
Pasal 33
(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.
(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
Pasal 34
Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan dilakukan addendum perjanjian BGS/BSG.
Pasal 35
(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
Pasal 36
(1) Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar Aset dan laporan analisis dari Penilai.
(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh tim BGS/BSG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(3) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan yang ditetapkan Menteri Keuangan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.
Pasal 37
(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh BPKS untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS.
(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
(4) Penetapan penggunaan BMN hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(5) Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKS berwenang melakukan pengelolaan Aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 38
(1) Pelaksanaan BGS/BSG Aset dituangkan dalam perjanjian BGS/BSG.
(2) Perjanjian BGS/BSG ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan mitra BGS/BSG yang sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGS/BSG;
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi BPKS;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
k. sanksi; dan
l. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil.
(4) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada BPKS.
(5) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) merupakan salah satu dokumen pada
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.
(6) Perubahan kepemilikan atas mitra BGS/BSG dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan BGS/BSG.
(7) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 39
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
(2) Dalam hal mitra selesai melaksanakan pembangunan:
a. mitra harus menyerahkan hasil BGS/BSG kepada Menteri Keuangan;
b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS;
c. mitra harus menyerahkan hasil BSG kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai Aset.
Pasal 40
Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender.
Pasal 41
Tata cara pelaksanaan BGS/BSG mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 42
(1) KSPI dilakukan dengan pertimbangan:
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi BPKS;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.
(2) Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Aset yang menjadi objek KSPI;
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
(3) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
(4) Barang hasil KSPI menjadi Aset sejak diserahkan sesuai perjanjian.
Pasal 43
Pihak yang dapat menjadi mitra KSPI terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. koperasi.
Pasal 44
(1) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
Pasal 45
(1) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Bagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak pemerintah yang menjadi pendapatan BPKS dan dapat dikelola langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
(3) Pendapatan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
Pasal 46
Tata cara pelaksanaan KSPI mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
Paragraf 7.
(1) KSPI dilakukan dengan pertimbangan:
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi BPKS;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.
(2) Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Aset yang menjadi objek KSPI;
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
(3) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
(4) Barang hasil KSPI menjadi Aset sejak diserahkan sesuai perjanjian.
Pasal 43
Pihak yang dapat menjadi mitra KSPI terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. koperasi.
Pasal 44
(1) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
Pasal 45
(1) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Bagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak pemerintah yang menjadi pendapatan BPKS dan dapat dikelola langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
(3) Pendapatan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
Pasal 46
Tata cara pelaksanaan KSPI mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
Paragraf 7.
Pasal 47
(1) Pemilihan mitra Pemanfaatan melalui tender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 40 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
(2) Tata cara pelaksanaan pemilihan mitra melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) Pemilihan mitra Pemanfaatan melalui tender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 40 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
(2) Tata cara pelaksanaan pemilihan mitra melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) BPKS wajib melakukan pengamanan Aset.
(2) Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
(1) Aset harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh BPKS.
Pasal 50
(1) Kepala BPKS bertanggung jawab atas pemeliharaan Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dalam hal Aset digunakan sementara oleh Kementerian/Lembaga, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga pengguna sementara;
b. dalam hal Aset dioperasionalkan oleh pihak lain, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak lain yang mengoperasionalkan;
c. dalam hal Aset dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain, pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan bersangkutan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap Aset yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, pemeliharaan yang timbul selama jangka waktu Penggunaan sementara dilakukan sesuai dengan kesepakatan BPKS dan Pengguna Barang lainnya.
(1) Aset yang tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS dapat dilakukan Pemindahtanganan.
(2) Pemindahtanganan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
(3) Pemindahtanganan Aset meliputi:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah.
(1) Pemindahtanganan Aset dilakukan oleh Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2) Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Pemindahtanganan.
Pasal 53
(1) Pendapatan yang diperoleh dari Pemindahtanganan Aset merupakan pendapatan Negara dan disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penjualan Aset yang pendanaannya berasal dari pendapatan operasional, pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan BPKS dan dapat dikelola langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
(3) Pendapatan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
(1) Aset yang tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS dapat dilakukan Pemindahtanganan.
(2) Pemindahtanganan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
(3) Pemindahtanganan Aset meliputi:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah.
(1) Pemindahtanganan Aset dilakukan oleh Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2) Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Pemindahtanganan.
Pasal 53
(1) Pendapatan yang diperoleh dari Pemindahtanganan Aset merupakan pendapatan Negara dan disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penjualan Aset yang pendanaannya berasal dari pendapatan operasional, pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan BPKS dan dapat dikelola langsung oleh BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK-BLU.
(3) Pendapatan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan.
Pasal 54
(1) Penjualan Aset dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi Aset yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/BPKS apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penjualan Aset dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
(3) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Aset yang bersifat khusus; atau
b. Aset lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
(4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Aset secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(6) Tata cara Penjualan Aset yang bersifat khusus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 55
Penjualan Aset berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan Penjualan kepada Menteri Keuangan;
b. Menteri Keuangan meneliti dan mengkaji usulan Penjualan yang diajukan oleh Kepala BPKS;
c. Menteri Keuangan MEMUTUSKAN untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan Penjualan dalam batas kewenangannya;
d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat:
1. Menteri Keuangan mengajukan usulan Penjualan disertai dengan pertimbangan yang diperlukan;
2. penerbitan persetujuan oleh Menteri Keuangan dilakukan setelah usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mendapat persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat.
(1) Penjualan Aset dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi Aset yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/BPKS apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penjualan Aset dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
(3) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Aset yang bersifat khusus; atau
b. Aset lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
(4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Aset secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan atau Kepala BPKS.
(6) Tata cara Penjualan Aset yang bersifat khusus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 55
Penjualan Aset berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan Penjualan kepada Menteri Keuangan;
b. Menteri Keuangan meneliti dan mengkaji usulan Penjualan yang diajukan oleh Kepala BPKS;
c. Menteri Keuangan MEMUTUSKAN untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan Penjualan dalam batas kewenangannya;
d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat:
1. Menteri Keuangan mengajukan usulan Penjualan disertai dengan pertimbangan yang diperlukan;
2. penerbitan persetujuan oleh Menteri Keuangan dilakukan setelah usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mendapat persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 56
(1) Tukar Menukar Aset dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS;
b. untuk optimalisasi Aset; dan/atau
c. tidak tersedia dana dalam APBN.
(2) Tukar Menukar Aset dilakukan dengan:
a. Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
c. Swasta; atau
d. Pemerintah Negara lain.
(3) Objek Tukar Menukar Aset, baik Aset yang dilepas maupun barang pengganti, harus berada dalam wilayah BPKS.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Aset yang dilepas berada pada wilayah kerja kantor perwakilan BPKS, maka barang penggantinya dapat berada di luar wilayah BPKS.
Pasal 57
(1) Pemilihan mitra Tukar Menukar Aset dilakukan melalui tender.
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media massa nasional.
(3) Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
(4) Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional.
(5) Dalam hal setelah pengumuman ulang:
a. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
b. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
c. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
(6) Tata cara pelaksanaan pemilihan mitra Tukar Menukar Aset melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 58
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mitra Tukar Menukar Aset dapat dipilih tanpa melalui tender dalam hal:
a. mitra Tukar Menukar Aset adalah Pemerintah Daerah;
b. mitra Tukar Menukar Aset adalah pihak yang mendapat penugasan dari Pemerintah atau BPKS dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum; atau
c. barang pengganti memiliki spesifikasi khusus yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) mitra.
(1) Tukar Menukar Aset dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS;
b. untuk optimalisasi Aset; dan/atau
c. tidak tersedia dana dalam APBN.
(2) Tukar Menukar Aset dilakukan dengan:
a. Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
c. Swasta; atau
d. Pemerintah Negara lain.
(3) Objek Tukar Menukar Aset, baik Aset yang dilepas maupun barang pengganti, harus berada dalam wilayah BPKS.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Aset yang dilepas berada pada wilayah kerja kantor perwakilan BPKS, maka barang penggantinya dapat berada di luar wilayah BPKS.
Pasal 57
(1) Pemilihan mitra Tukar Menukar Aset dilakukan melalui tender.
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media massa nasional.
(3) Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
(4) Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional.
(5) Dalam hal setelah pengumuman ulang:
a. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
b. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
c. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
(6) Tata cara pelaksanaan pemilihan mitra Tukar Menukar Aset melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 58
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mitra Tukar Menukar Aset dapat dipilih tanpa melalui tender dalam hal:
a. mitra Tukar Menukar Aset adalah Pemerintah Daerah;
b. mitra Tukar Menukar Aset adalah pihak yang mendapat penugasan dari Pemerintah atau BPKS dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum; atau
c. barang pengganti memiliki spesifikasi khusus yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) mitra.
Pasal 59
Pasal 60
(1) Hibah Aset dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
(2) Hibah Aset harus memenuhi syarat:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS.
(3) Hibah Aset dilakukan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 61
Hibah Aset dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajian internal BPKS;
b. Menteri Keuangan meneliti dan mengkaji usulan Kepala BPKS berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2);
c. Menteri Keuangan menyetujui atau tidak menyetujui terhadap usulan Hibah Aset yang diajukan oleh Kepala BPKS sesuai batas kewenangannya;
d. Kepala BPKS melakukan Hibah Aset dengan berpedoman pada persetujuan Menteri Keuangan;
e. pelaksanaan serah terima Aset dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala BPKS dan pihak penerima Hibah Aset;
f. berdasarkan berita acara serah terima, Kepala BPKS MENETAPKAN keputusan Penghapusan Aset yang dihibahkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berita acara serah terima;
g. keputusan Penghapusan Aset yang dihibahkan beserta salinan berita acara serah terima disampaikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan Penghapusan Aset tersebut dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMN disertai dengan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah Aset.
Pasal 62
Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk usulan Hibah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, harus disertai dengan:
1. rincian Aset yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi;
2. data calon penerima Hibah Aset;
3. surat pernyataan dari Kepala BPKS bahwa Hibah Aset tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah Aset dari calon penerima Hibah Aset.
b. Untuk usulan Hibah Aset berupa selain tanah dan/atau bangunan, harus disertai dengan data pendukung meliputi:
1. rincian Aset yang akan dihibahkan termasuk tahun perolehan, identitas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, dan peruntukan barang;
2. data calon penerima Hibah Aset;
3. surat pernyataan dari Kepala BPKS bahwa Hibah Aset tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah Aset dari calon penerima Hibah Aset.
c. Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala BPKS mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Aset dan Pemindahtanganan Aset diatur oleh Kepala BPKS setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan Menteri Keuangan.
(1) Hibah Aset dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
(2) Hibah Aset harus memenuhi syarat:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS.
(3) Hibah Aset dilakukan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 61
Hibah Aset dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajian internal BPKS;
b. Menteri Keuangan meneliti dan mengkaji usulan Kepala BPKS berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2);
c. Menteri Keuangan menyetujui atau tidak menyetujui terhadap usulan Hibah Aset yang diajukan oleh Kepala BPKS sesuai batas kewenangannya;
d. Kepala BPKS melakukan Hibah Aset dengan berpedoman pada persetujuan Menteri Keuangan;
e. pelaksanaan serah terima Aset dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala BPKS dan pihak penerima Hibah Aset;
f. berdasarkan berita acara serah terima, Kepala BPKS MENETAPKAN keputusan Penghapusan Aset yang dihibahkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berita acara serah terima;
g. keputusan Penghapusan Aset yang dihibahkan beserta salinan berita acara serah terima disampaikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan Penghapusan Aset tersebut dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMN disertai dengan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah Aset.
Pasal 62
Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk usulan Hibah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, harus disertai dengan:
1. rincian Aset yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi;
2. data calon penerima Hibah Aset;
3. surat pernyataan dari Kepala BPKS bahwa Hibah Aset tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah Aset dari calon penerima Hibah Aset.
b. Untuk usulan Hibah Aset berupa selain tanah dan/atau bangunan, harus disertai dengan data pendukung meliputi:
1. rincian Aset yang akan dihibahkan termasuk tahun perolehan, identitas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, dan peruntukan barang;
2. data calon penerima Hibah Aset;
3. surat pernyataan dari Kepala BPKS bahwa Hibah Aset tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS; dan
4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah Aset dari calon penerima Hibah Aset.
c. Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala BPKS mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Aset dan Pemindahtanganan Aset diatur oleh Kepala BPKS setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan Menteri Keuangan.
(1) Pemusnahan Aset dilakukan apabila:
a. Aset tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala BPKS.
(5) Pemusnahan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan Aset disertai dengan salinan berita acara pemusnahan.
(1) Penghapusan Aset dari pembukuan BPKS dilakukan dalam hal Aset sudah tidak berada dalam penguasaan BPKS, terjadi pemusnahan, atau sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan.
(2) Penghapusan Aset dari daftar BMN Pengelola dilakukan dalam hal Aset dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan.
Pasal 67
(1) Penghapusan Aset dari pembukuan BPKS ditetapkan dalam keputusan Kepala BPKS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2) Pelaksanaan Penghapusan Aset dituangkan dalam berita acara Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala BPKS.
(3) Penghapusan Aset dilaporkan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan Penghapusan Aset ditandatangani dengan melampirkan keputusan
Penghapusan, berita acara Penghapusan dan dokumen terkait lainnya.
Pasal 68
Tata cara Penghapusan Aset mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) Kepala BPKS wajib melakukan Penatausahaan Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Penatausahaan Aset meliputi:
a. pembukuan;
b. inventarisasi; dan
c. pelaporan.
(3) Penatausahaan Aset dilakukan menurut penggolongan dan kodefikasi BMN.
Kepala BPKS dan Pengelola Barang melakukan rekonsiliasi data Aset secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen atas Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan rekonsiliasi data aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(1) Kepala BPKS melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. Penghapusan; dan
j. Penatausahaan, Aset yang berada dalam penguasaannya.
(2) Tata cara pelaksanaan dan prosedur pengawasan dan pengendalian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pasal 73
Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian Aset, Menteri Keuangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Aset yang dilakukan oleh BPKS.
(1) Dalam pengelolaan Aset Dalam Penguasaan, BPKS dapat melakukan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pemanfaatan dalam bentuk lain.
(2) Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset Dalam Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BPKS.
(3) Pengelolaan Aset Dalam Penguasaan, termasuk pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75
Ketentuan mengenai pengelolaan Aset pada BPKS yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. persetujuan pengelolaan Aset pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan usulan;
b. pengelolaan Aset yang belum mendapat persetujuan sampai dengan saat berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
(1) KSP Aset dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal KSP atas Aset dilakukan terhadap penyediaan:
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
(3) Jangka waktu KSP Aset untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(4) Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan cara mitra KSP mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
(5) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS; dan
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.
(6) Perpanjangan jangka waktu KSP Aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) KSP Aset dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal KSP atas Aset dilakukan terhadap penyediaan:
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
(3) Jangka waktu KSP Aset untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(4) Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan cara mitra KSP mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
(5) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS; dan
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.
(6) Perpanjangan jangka waktu KSP Aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemilihan mitra Tukar Menukar Aset tanpa melalui tender dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan yang paling sedikit memuat:
1. pertimbangan usulan;
2. spesifikasi, harga perolehan dan nilai wajar Aset yang akan dilepas;
3. spesifikasi dan harga barang pengganti, dengan ketentuan nilai barang pengganti tersebut paling sedikit sama dengan nilai wajar Aset yang dilepas; dan
4. mitra Tukar Menukar;
b. Menteri Keuangan melakukan penelitian atas usulan yang diajukan oleh Kepala BPKS tersebut;
c. dalam hal berdasarkan penelitian, usulan Tukar Menukar dapat disetujui, maka persetujuan tersebut dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPKS;
d. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Kepala BPKS melaksanakan Tukar Menukar;
e. dalam hal berdasarkan penelitian, usulan Tukar Menukar tidak disetujui, maka pernyataan tidak setuju tersebut dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPKS disertai alasannya;
f. untuk Tukar Menukar Aset berupa tanah dan/atau bangunan, setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Kepala BPKS melakukan penelitian barang pengganti yang meliputi:
1. kesesuaian data dan spesifikasi barang pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau addendum perjanjian; dan
2. meneliti kelengkapan dokumen barang pengganti;
g. pelaksanaan Tukar Menukar dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala BPKS dan mitra Tukar Menukar;
h. berdasarkan berita acara serah terima barang, Kepala BPKS MENETAPKAN keputusan Penghapusan Aset yang dilepas paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berita acara serah terima barang dan mengusulkan penetapan status Penggunaan terhadap barang pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Usulan penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan Penghapusan Aset yang dilepas disertai dengan salinan keputusan Penghapusan Aset tersebut dan salinan berita acara serah terima barang;
j. Barang pengganti dicatat sebagai Aset oleh BPKS dalam pembukuan BPKS dan oleh Menteri Keuangan dalam Daftar BMN Pengelola.
(2) Segala tindakan yang dilakukan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Tukar Menukar Aset tanpa melalui tender, termasuk akibat hukum yang menyertainya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala BPKS.
(1) Pemilihan mitra Tukar Menukar Aset tanpa melalui tender dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala BPKS mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan yang paling sedikit memuat:
1. pertimbangan usulan;
2. spesifikasi, harga perolehan dan nilai wajar Aset yang akan dilepas;
3. spesifikasi dan harga barang pengganti, dengan ketentuan nilai barang pengganti tersebut paling sedikit sama dengan nilai wajar Aset yang dilepas; dan
4. mitra Tukar Menukar;
b. Menteri Keuangan melakukan penelitian atas usulan yang diajukan oleh Kepala BPKS tersebut;
c. dalam hal berdasarkan penelitian, usulan Tukar Menukar dapat disetujui, maka persetujuan tersebut dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPKS;
d. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Kepala BPKS melaksanakan Tukar Menukar;
e. dalam hal berdasarkan penelitian, usulan Tukar Menukar tidak disetujui, maka pernyataan tidak setuju tersebut dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPKS disertai alasannya;
f. untuk Tukar Menukar Aset berupa tanah dan/atau bangunan, setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Kepala BPKS melakukan penelitian barang pengganti yang meliputi:
1. kesesuaian data dan spesifikasi barang pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau addendum perjanjian; dan
2. meneliti kelengkapan dokumen barang pengganti;
g. pelaksanaan Tukar Menukar dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala BPKS dan mitra Tukar Menukar;
h. berdasarkan berita acara serah terima barang, Kepala BPKS MENETAPKAN keputusan Penghapusan Aset yang dilepas paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berita acara serah terima barang dan mengusulkan penetapan status Penggunaan terhadap barang pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Usulan penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan oleh Kepala BPKS kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan Penghapusan Aset yang dilepas disertai dengan salinan keputusan Penghapusan Aset tersebut dan salinan berita acara serah terima barang;
j. Barang pengganti dicatat sebagai Aset oleh BPKS dalam pembukuan BPKS dan oleh Menteri Keuangan dalam Daftar BMN Pengelola.
(2) Segala tindakan yang dilakukan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Tukar Menukar Aset tanpa melalui tender, termasuk akibat hukum yang menyertainya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala BPKS.