PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 140-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA

PERMEN Nomor 140-pmk-02-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1473), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Standar Struktur Biaya diberlakukan pada keluaran (output) barang infrastruktur, barang noninfrastruktur, jasa regulasi, dan jasa layanan nonregulasi. (2) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) barang infrastruktur adalah sebesar 6% (enam persen). (3) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) barang noninfrastruktur adalah sebesar 7% (tujuh persen). (4) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) jasa regulasi adalah sebesar 7% (tujuh persen). (5) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) jasa layanan nonregulasi adalah sebesar 9% (sembilan persen). 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Standar Struktur Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Pasal I

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Standar Struktur Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.