Koreksi Pasal 27

(1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan APBD yang mendukung program prioritas Daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. pengumpulan data APBD yang mendukung program prioritas Daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF minimal berupa: 1) anggaran; 2) realisasi; dan 3) capaian Keluaran. b. pengumpulan data indikator lainnya minimal berupa: 1) indikator pembangunan Daerah; 2) indikator Hasil; 3) indikator Dampak/Hasil Final; dan 4) indikator Manfaat. c. standardisasi dan validasi data APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan APBD; e. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan f. penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan APBD. (2) Pengintegrasian hasil Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.