Koreksi Pasal 17

(1) Pengintegrasian Pemantauan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan minimal mencakup hasil Pemantauan: a. kecepatan Belanja Daerah; b. ketepatan Belanja Daerah; c. pemenuhan belanja wajib Daerah; dan d. pencapaian Keluaran. (2) Hasil Pemantauan kecepatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil perbandingan realisasi belanja bulanan terhadap anggaran belanja Daerah. (3) Hasil Pemantauan ketepatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari hasil perbandingan kesesuaian standar biaya Daerah dengan standar harga satuan regional. (4) Hasil Pemantauan pemenuhan belanja wajib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari hasil perbandingan alokasi belanja wajib Daerah dengan ketentuan belanja wajib dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil Pemantauan pencapaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari hasil perbandingan capaian Keluaran kegiatan yang didanai oleh APBD dengan target yang telah direncanakan.