PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

PERMEN Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 3. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, atau lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 4. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik INDONESIA. 8. Letter of Commitment adalah dokumen perikatan yang berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan. 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara. 10. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas. 11. Surat Pernyataan Ketertarikan adalah pernyataan formal mengenai ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu yang disampaikan calon KSA, baik yang pernah maupun yang belum memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah sebelum pelaksanaan seleksi. 12. Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN. 13. Benchmark adalah suatu parameter untuk menentukan kelayakan terms and conditions suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan effective cost. 14. Request for Interest yang selanjutnya disingkat RFI adalah pemberitahuan awal mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 15. Surat Pernyataan Kesediaan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah surat jawaban calon KSA atas RFI yang memuat pernyataan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 16. Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RFP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya. 17. Surat Tawaran Pembiayaan adalah surat jawaban calon KSA atas RFP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB IV

ASAS UMUM

Pasal 8

Koreksi

(1) Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas. (2) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian RFI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Pasal 9

Koreksi

Kriteria calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu: a. pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah; dan/atau b. telah menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu setelah mendapat pemberitahuan dari: 1) K/L, Pemerintah Daerah, BUMN; dan/atau 2) calon penyedia barang dan jasa.

Pasal 10

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui jika terdapat calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal. (2) SKPBJ yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi paling kurang memuat: a. nama calon penyedia barang/jasa; b. nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman; c. deskripsi barang/jasa; d. mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan e. jadwal penandatanganan kontrak. (3) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan. (4) Direktur Jenderal dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Pasal 12

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Pasal 13

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN pinjaman paket, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN, dengan memperhatikan: a. volume pembiayaan; b. jenis barang/kegiatan; c. asal barang/country of origin; dan/atau d. jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 14

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang melakukan penyusunan metode perhitungan Benchmark. (2) Metode perhitungan Benchmark ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PERSIAPAN SELEKSI CALON KREDITOR SWASTA ASING

Pasal 15

Koreksi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. perhitungan Benchmark; b. penyusunan shortlist calon KSA; c. penyusunan RFI; d. penyampaian RFI kepada calon KSA yang termasuk ke dalam shortlist calon KSA; dan e. penerimaan SPKP dari calon KSA.

Pasal 16

Koreksi

Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan penyusunan shortlist untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) calon KSA yang akan menerima RFI dengan memperhatikan restriksi dari calon KSA yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jenis barang; b. asal barang; dan/atau c. jumlah outstanding pinjaman calon KSA, khususnya terhadap counterparty limit dan outstanding.

Pasal 17

(1) Calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan dapat dimasukkan ke dalam shortlist selama shortlist awal dan shortlist tambahan belum ditetapkan. (2) Surat Pernyataan Ketertarikan yang disampaikan setelah shortlist awal dan shortlist tambahan ditetapkan, selanjutnya: a. diproses untuk penyusunan shortlist seleksi berikutnya; atau b. masuk dalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaan alternatif.

Pasal 18

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA yang masuk ke dalam shortlist. (2) Calon KSA yang tertarik wajib menyampaikan SPKP kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian RFI. (3) Dalam hal jumlah calon KSA yang menyampaikan ketertarikan kurang dari 3 (tiga), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA tambahan setelah melakukan penyusunan shortlist untuk mendapatkan calon KSA tambahan. (4) Calon KSA tambahan yang akan menerima RFI paling sedikit sebesar kekurangan dari jumlah minimal 3 (tiga) calon KSA yang menyatakan ketertarikannya. (5) Proses seleksi calon KSA dinyatakan gagal apabila setelah penyampaian RFI berikutnya tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan ketertarikan.

Pasal 19

Dalam hal calon KSA bisa memperoleh jaminan dari LPKE, calon KSA dapat menyampaikan ketertarikannya dengan menawarkan pembiayaan yang dijamin oleh LPKE.

BAB VI

PELAKSANAAN SELEKSI CALON KSA

Pasal 20

Koreksi

Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi; b. penyampaian RFP kepada calon KSA yang telah memberikan SPKP; c. penerimaan Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA; d. evaluasi Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA; dan e. penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi Benchmark.

Pasal 21

(1) Panitia Seleksi menyampaikan RFP kepada calon KSA yang termasuk dalam shortlist dan telah memberikan SPKP. (2) RFP disampaikan dengan melampirkan Term of Reference yang berisi informasi mengenai kriteria Surat Tawaran Pembiayaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. (3) Surat Tawaran Pembiayaan harus disampaikan calon KSA kepada Panitia Seleksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyampaian RFP.

Pasal 22

Tawaran pembiayaan yang dapat diikutsertakan dalam seleksi dapat berbentuk: a. Single Loan, yang diberikan oleh KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; b. Club Deal, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang terpisah bagi masing-masing KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; dan/atau c. Syndicated Loan, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan oleh salah satu atau lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam satu perjanjian pinjaman untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Pasal 23

(1) Panitia Seleksi melakukan evaluasi atas Surat Tawaran Pembiayaan dengan memilih tawaran terendah atas tawaran yang diterima. (2) Pemilihan tawaran terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Benchmark. (3) Calon KSA dengan penawaran biaya pinjaman melebihi Benchmark dinyatakan gugur. (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tawaran terendah dengan nilai sama yang tidak melebihi Benchmark, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. (5) Apabila tawaran yang diajukan tetap sama antara satu calon KSA dengan lainnya, Panitia Seleksi dapat menentukan kriteria untuk memilih tawaran terbaik yang sebelumnya telah dicantumkan dalam RFP. (6) Dalam hal seluruh tawaran yang disampaikan oleh calon KSA melebihi Benchmark, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA sebelumnya, dengan memberitahukan batasan/range biaya pinjaman yang diinginkan. (7) Jika setelah penyampaian RFP berikutnya seluruh tawaran yang disampaikan calon KSA tetap melebihi Benchmark, seleksi dinyatakan gagal.

Peraturan Menteri Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34