PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERMEN Nomor 139-pmk-06-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 2

(1) Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT LPEI. (2) Penyusunan RJP dan RKAT LPEI harus memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. (3) Direktur Eksekutif menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan. (4) Dewan Direktur menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 3

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; c. posisi LPEI saat ini; d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; dan e. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP.

Pasal 4

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat pejelasan dan rincian: a. latar belakang dan sejarah LPEI; b. visi dan misi LPEI; c. tujuan LPEI; dan d. arah pengembangan LPEI. (2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian: a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya; b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan. (3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian: a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan. (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal.

Pasal 5

Dalam RJP harus dijelaskan secara rinci: a. tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai UNDANG-UNDANG tentang LPEI; b. sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target- target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya; c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI; d. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan; e. program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; f. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; g. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan; h. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun; i. proyeksi aliran kas tahunan selama 5 (lima) tahun; j. proyeksi neraca tahunan selama 5 (lima) tahun; k. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun; dan l. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan LPEI.

Pasal 6

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT; b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c. ringkasan eksekutif; d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun; e. penerapan manajemen risiko; f. kebijakan dan strategi manajemen; g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; i. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru; j. rencana perubahan jaringan kantor; k. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; l. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan m. informasi lain-lain.

Pasal 7

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat: a. indikator keuangan utama; dan b. asumsi makro dan mikro.

Pasal 8

Kinerja LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat: a. permodalan; b. kualitas aset; c. manajemen; d. rentabilitas; e. likuiditas; dan f. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Pasal 9

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling kurang memuat: a. faktor-faktor risiko; b. proses manajemen risiko; dan c. profil risiko.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling kurang memuat: a. kebijakan manajemen; b. strategi bisnis; dan c. kebijakan remunerasi.

Pasal 11

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling kurang memuat: a. neraca; b. komitmen, kontinjensi dan transaksi derivatif; c. laba rugi; d. rencana sumber dana: (i) penerbitan surat berharga; (ii) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan (iii) lainnya. e. rencana pembiayaan, penjaminan dan asuransi: (i) kepada peminjam inti; (ii) menurut sektor ekonomi; (iii) menurut jenis penggunaan; dan (iv) menurut lokasi. f. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk: (i) surat berharga; dan/atau (ii) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank INDONESIA g. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal; h. rencana permodalan; i. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu; dan j. tingkat kesehatan.

Pasal 12

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling kurang memuat: a. rencana pengembangan organisasi; dan b. rencana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 13

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling kurang memuat: a. rencana produk dan aktivitas baru; dan b. rencana pengembangan pelayanan.

Pasal 14

Rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 15

Penyusunan matriks keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

BAB Kedua

Rencana Jangka Panjang

Pasal 3

Koreksi

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; c. posisi LPEI saat ini; d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; dan e. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat pejelasan dan rincian: a. latar belakang dan sejarah LPEI; b. visi dan misi LPEI; c. tujuan LPEI; dan d. arah pengembangan LPEI. (2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian: a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya; b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan. (3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian: a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan. (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal.

Pasal 5

Dalam RJP harus dijelaskan secara rinci: a. tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai UNDANG-UNDANG tentang LPEI; b. sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target- target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya; c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI; d. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan; e. program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; f. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; g. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan; h. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun; i. proyeksi aliran kas tahunan selama 5 (lima) tahun; j. proyeksi neraca tahunan selama 5 (lima) tahun; k. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun; dan l. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan LPEI.

BAB Ketiga

Rencana Kerja Anggaran Tahunan

Pasal 6

Koreksi

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT; b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c. ringkasan eksekutif; d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun; e. penerapan manajemen risiko; f. kebijakan dan strategi manajemen; g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; i. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru; j. rencana perubahan jaringan kantor; k. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; l. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan m. informasi lain-lain.

Pasal 7

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat: a. indikator keuangan utama; dan b. asumsi makro dan mikro.

Pasal 8

Kinerja LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat: a. permodalan; b. kualitas aset; c. manajemen; d. rentabilitas; e. likuiditas; dan f. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Pasal 9

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling kurang memuat: a. faktor-faktor risiko; b. proses manajemen risiko; dan c. profil risiko.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling kurang memuat: a. kebijakan manajemen; b. strategi bisnis; dan c. kebijakan remunerasi.

Pasal 11

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling kurang memuat: a. neraca; b. komitmen, kontinjensi dan transaksi derivatif; c. laba rugi; d. rencana sumber dana: (i) penerbitan surat berharga; (ii) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan (iii) lainnya. e. rencana pembiayaan, penjaminan dan asuransi: (i) kepada peminjam inti; (ii) menurut sektor ekonomi; (iii) menurut jenis penggunaan; dan (iv) menurut lokasi. f. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk: (i) surat berharga; dan/atau (ii) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank INDONESIA g. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal; h. rencana permodalan; i. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu; dan j. tingkat kesehatan.

Pasal 12

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling kurang memuat: a. rencana pengembangan organisasi; dan b. rencana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 13

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling kurang memuat: a. rencana produk dan aktivitas baru; dan b. rencana pengembangan pelayanan.

Pasal 14

Rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 15

Penyusunan matriks keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27