PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERMEN Nomor 139-pmk-02-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja yang dibentuk sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 5. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 6. Imbalan DMO yang selanjutnya disebut DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 7. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). 8. Over Lifting kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. 9. Under Lifting kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yangdiatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. 10. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank INDONESIA, yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan, dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas.

BAB VI

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DMO FEE KONRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka memproses permintaan pembayaran DMO Fee kontraktor dan permintaan pembayaran nilai Under Lifting kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut: a. kelengkapan dokumen permintaan pembayaran DMO Fee dan Nilai Under Lifting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. kelengkapan dokumen permintaan pembayaran DMO Fee kontraktor dan permintaan pembayaran nilai Under Lifting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); c. kebenaran akurasi perhitungan matematis atas nilai DMO Fee kontraktor dan nilai Under Lifting kontraktor; dan d. penyelesaian saldo kewajiban nilai Over Lifting kontraktor yang telah jatuh tempo. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran memproses pengajuan permintaan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) terpenuhi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan: a. penghentian proses permintaan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan b. penerbitan surat pemberitahuan kepada SKK Migas untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Proses permintaan pembayaran yang dihentikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diproses kembali oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah SKK Migas memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan proses verifikasi. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Bank INDONESIA. (3) Surat permintaan pembayaran kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pembayaran dari Direktorat Jenderal Anggaran. (4) Surat permintaan pembayaran kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Satuan Kerja. (5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA memindahbukukan dana untuk pembayaran DMO Fee Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening Kontraktor yang bersangkutan. (6) Bank INDONESIA menyampaikan bukti transfer (debit note) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14