PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-01-2012 Tahun 2012 tentang MEKANISME REGISTRASI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PADA PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 139-pmk-01-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pusat LPSE Kementerian Keuangan, adalah unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 2. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 3. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan cara online dan offline. 4. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dipersyaratkan dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha/perusahaan perseorangan, atau perorangan. 5. Verifikasi Lapangan adalah verifikasi secara langsung ke kantor/lokasi usaha yang dilakukan oleh petugas Verifikasi untuk memastikan kebenaran data Registrasi. 6. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik. 7. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multi user (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. 8. Administrator, yang selanjutnya disebut Admin, adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan belum terdaftar sebagai admin dari Penyedia Barang/Jasa lain. 9. Softcopy adalah file yang berisikan hasil pemindaian dokumen yang menjadi syarat Registrasi dalam bentuk format PDF. 10. Update data adalah perubahan data dan/atau pemutakhiran data Registrasi Penyedia Barang/Jasa. 11. E-mail adalah surat elektronik Penyedia Barang/Jasa yang digunakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan dicantumkan dalam formulir keikutsertaan. 12. Vendor Management adalah pengelolaan data Penyedia Barang/Jasa melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling. 13. Penilaian Kinerja Penyedia adalah proses untuk mengukur kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pusat LPSE Kementerian Keuangan, adalah unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 2. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 3. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan cara online dan offline. 4. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dipersyaratkan dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha/perusahaan perseorangan, atau perorangan. 5. Verifikasi Lapangan adalah verifikasi secara langsung ke kantor/lokasi usaha yang dilakukan oleh petugas Verifikasi untuk memastikan kebenaran data Registrasi. 6. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik. 7. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multi user (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. 8. Administrator, yang selanjutnya disebut Admin, adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan belum terdaftar sebagai admin dari Penyedia Barang/Jasa lain. 9. Softcopy adalah file yang berisikan hasil pemindaian dokumen yang menjadi syarat Registrasi dalam bentuk format PDF. 10. Update data adalah perubahan data dan/atau pemutakhiran data Registrasi Penyedia Barang/Jasa. 11. E-mail adalah surat elektronik Penyedia Barang/Jasa yang digunakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan dicantumkan dalam formulir keikutsertaan. 12. Vendor Management adalah pengelolaan data Penyedia Barang/Jasa melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling. 13. Penilaian Kinerja Penyedia adalah proses untuk mengukur kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 4

Koreksi

Proses Registrasi Penyedia Barang/Jasa terdiri dari: a. proses Registrasi secara online; dan b. proses Registrasi secara offline.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyedia Barang/Jasa yang ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. a. Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu melakukan Registrasi secara online pada website www.lpse.depkeu.go.id; b. Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa melakukan Registrasi secara offline dengan datang ke kantor LPSE Kementerian Keuangan; c. Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan membawa dokumen, yang terdiri dari: 1) Formulir Keikutsertaan; 2) Formulir Surat Penunjukan dan KTP Admin; 3) Surat Kuasa; 4) Form Pendaftaran (Form Penyedia); 5) KTP seluruh Direksi/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan; 6) NPWP; 7) Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Kontruksi (SIUJK)/Ijin Usaha, sesuai dengan bidang masing-masing; 8) Tanda Daftar Perusahaan; 9) Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir (jika ada perubahan); 10) Surat Keterangan Domisili; 11) Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir; dan 12) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) bulan terakhir. d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) dibuat sesuai format yang dapat diunduh pada website LPSE Kementerian Keuangan di www.lpse.depkeu.go.id; e. Keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat pula dalam bentuk softcopy, masing-masing satu file dalam format PDF; f. Pada saat melakukan Registrasi secara offline, Penyedia Barang/Jasa wajib memperlihatkan asli dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) dan angka 6) sampai dengan angka 12), sedangkan untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) cukup diperlihatkan salinannya. (2) Penggantian E-mail Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan hanya dapat diganti 1 (satu) kali dengan dilengkapi alasan penggantian E-mail dari Direktur Utama atau pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan c.q. Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi. (3) Penggantian E-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor layanan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. (4) Prosedur tentang penggantian E-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan persyaratan dalam memperoleh User ID dan Password dan bukan merupakan proses pelaksanaan prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 7

(1) Petugas Registrasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan memeriksa kelengkapan dokumen Registrasi offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. (2) Dokumen Registrasi yang dinyatakan lengkap diteruskan kepada petugas Verifikasi, sedangkan dokumen Registrasi yang tidak lengkap dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk dilengkapi. (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan Registrasi, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c: a. asli dokumen angka 1) sampai dengan angka 4) dan keseluruhan soft copy dokumen disimpan untuk menjadi arsip Pusat LPSE Kementerian Keuangan; dan b. asli dokumen angka 5) sampai dengan angka 12) dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 8

(1) Registrasi secara offline dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pendaftaran online. (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan Registrasi secara offline sampai dengan lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka data pendaftaran Penyedia Barang/Jasa bersangkutan akan dihapus dari data base sistem LPSE Kementerian Keuangan. (3) Penyedia Barang/Jasa yang data pendaftarannya telah dihapus dari data base sistem LPSE Kementerian Keuangan dapat mendaftar kembali.

BAB IV

USER ID DAN PASSWORD PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 12

Koreksi

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan User ID dan Password kepada Penyedia Barang/Jasa. (2) User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinon-aktifkan apabila: a. dokumen persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terbukti tidak otentik dan/atau tidak valid; b. penyedia pindah alamat tanpa pemberitahuan dan tidak ditemukan ketika dilakukan Verifikasi Lapangan; c. tidak melakukan pembaharuan (update) dokumen pada waktu habis masa berlakunya; d. dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun, Penyedia Barang/Jasa tidak mengikuti pelelangan secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan; atau e. Penyedia Barang/Jasa ada pada status daftar hitam. (3) Penon-aktifan User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui E-mail. (4) User ID dan Password yang dinon-aktifkan dapat diaktifkan kembali apabila masa berlaku daftar hitam habis, atau: a. kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c telah diperbaiki oleh Penyedia Barang/Jasa; dan/atau b. Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pengaktifan kembali terhadap penon-aktifan yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (5) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab penuh atas User ID dan Password yang telah diterima. (6) Penyalahgunaan User ID dan Password oleh pihak lain menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa selaku pemilik User ID dan Password bersangkutan. (7) Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi berupa penon-aktifan User ID dan Password.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat perubahan data, Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pembaharuan (update) data dengan menyampaikan softcopy dokumen perubahan tersebut kepada Pusat LPSE Kementerian Keuangan. (2) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap setiap data/informasi yang disampaikan.

Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-01-2012 Tahun 2012 tentang MEKANISME REGISTRASI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PADA PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19