PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 138-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

PERMEN Nomor 138-pmk-06-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Aset adalah kekayaan Negara yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/ PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. 2. Aset Kredit adalah tagihan Bank Asal terhadap para debiturnya dan/atau pinjaman Pemerintah yang disalurkan melalui BPPN, atau tagihan Pemerintah dalam bentuk lainnya. 3. Bank Asal adalah bank-bank yang masuk dalam program penyehatan dengan status Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over (BTO) dan Bank peserta Program Rekapitalisasi. 4. Restrukturisasi Aset Kredit adalah upaya perbaikan terhadap kondisi Aset Kredit yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. 5. Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/ apartemen berikut benda-benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan atau kelengkapannya. 6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. 7. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan guna memperoleh kembali Aset Properti. 8. Nilai Pasar, yang dalam ilmu akuntansi disebut sebagai Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. 9. Penetapan Status Penggunaan adalah kegiatan MENETAPKAN status Aset Properti kepada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara untuk digunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10. Nominee adalah nama perorangan yang digunakan oleh Bank Asal dalam mengambil alih jaminan utang dan/atau dicantumkan dalam dokumen kepemilikan barang. 11. Aset Saham adalah Aset yang berupa bukti kepemilikan suatu Perseroan Terbatas. 12. Penawaran Terbatas adalah penawaran atas Aset Saham pada perusahaan tertutup kepada pihak- pihak tertentu dengan mengacu pada anggaran dasar perusahaan dan/atau perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku. 13. Aset Reksadana adalah Aset yang berupa unit penyertaan sebagai bukti investasi dalam portofolio efek reksadana melalui Manajer Investasi. 14. Aset Obligasi adalah Aset yang berupa surat utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. 15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 17. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 18. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Aset. 19. Direktorat adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. 21. Kantor Pelayanan adalah unit vertikal pelayanan pada Kantor Wilayah. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 138-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 4

Pasal 15B

Pasal 16

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 42A

Pasal 42B

Pasal 42C

Pasal 58

Pasal 58A

Pasal II