PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 137-pmk-01-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup merupakan unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BAB III

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

Koreksi

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, kerumahtanggaan, kehumasan, dan layanan informasi, pengelolaan sistem informasi teknologi dan basis data Dana Lingkungan Hidup, serta koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, rencana bisnis dan anggaran tahunan, pengelolaan anggaran dan keuangan, penyelesaian transaksi atas beban operasional, penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja, serta penyelenggaraan akuntansi atas setiap transaksi; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan, pengelolaan komunikasi kehumasan, serta pemberian layanan informasi; dan c. perencanaan, analisis, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi atas sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi, serta pengelolaan basis data Dana Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Divisi Anggaran dan Akuntansi; b. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia; dan c. Divisi Sistem Informasi dan Teknologi.

Pasal 8

(1) Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, rencana bisnis dan anggaran tahunan, pengelolaan anggaran dan keuangan, penyelesaian transaksi atas beban operasional, penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja, serta penyelenggaraan akuntansi atas setiap transaksi. (2) Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan, pengelolaan komunikasi kehumasan, serta pemberian layanan informasi. (3) Divisi Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi atas sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi, serta pengelolaan basis data Dana Lingkungan Hidup.

BAB IV

DIREKTUR PENGHIMPUNAN DAN PENGEMBANGAN DANA

Pasal 9

Koreksi

Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana penghimpunan dan pengembangan dana, mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran layanan, pengembangan dan penempatan dana pada instrumen investasi, pengelolaan kerja sama pendanaan, setelmen Dana Lingkungan Hidup, pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana penghimpunan dana, mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran layanan, serta pengelolaan kerja sama pendanaan; b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan serta penempatan dana pada instrumen investasi; dan c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana setelmen Dana Lingkungan Hidup, pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 11

Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana terdiri atas: a. Divisi Penghimpunan Dana dan Pengembangan Layanan; b. Divisi Pengembangan Dana; dan c. Divisi Setelmen Pembiayaan.

Pasal 12

(1) Divisi Penghimpunan Dana dan Pengembangan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana penghimpunan dana, mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran layanan, serta pengelolaan kerja sama pendanaan. (2) Divisi Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan serta penempatan dana pada instrumen investasi. (3) Divisi Setelmen Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana setelmen Dana Lingkungan Hidup, pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya.

BAB V

DIREKTUR PENYALURAN DANA

Pasal 13

Koreksi

Direktur Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya, penyaluran dana pinjaman, dana program, dana bagi hasil dan syariah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana, serta pelaksanaan pembinaan kepada penerima dana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Penyaluran Dana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan bahan rekomendasi potensi penyaluran, penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya, serta penyaluran pinjaman, dana program, dana bagi hasil dan syariah; dan b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas penyaluran pinjaman, dana program, dan dana bagi hasil dan syariah, serta pelaksanaan pembinaan terhadap penerima dana pinjaman, dana program, dan dana bagi hasil dan syariah terkait lingkungan hidup.

Pasal 15

Direktur Penyaluran Dana terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Pinjaman; b. Divisi Penyaluran Dana Program; c. Divisi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Syariah; dan d. Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan.

Pasal 16

(1) Divisi Penyaluran Pinjaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan bahan rekomendasi potensi penyaluran pinjaman, penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran pinjaman, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran pinjaman, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya atas penyaluran pinjaman. (2) Divisi Penyaluran Dana Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan bahan rekomendasi potensi penyaluran dana program, penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana program, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana program, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya atas penyaluran dana program. (3) Divisi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan bahan rekomendasi potensi penyaluran dana bagi hasil dan syariah, penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana bagi hasil dan syariah, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana bagi hasil dan syariah, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya atas penyaluran dana bagi hasil dan syariah. (4) Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas penyaluran pinjaman, dana program, dan dana bagi hasil dan syariah, serta pelaksanaan pembinaan terhadap penerima dana pinjaman, dana program, dan dana bagi hasil dan syariah terkait lingkungan hidup.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 24

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

Pasal 25

Koreksi

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup serta dengan instansi lain di luar Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

(1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

(1) Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. (2) Direktur Utama menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama harus melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37