PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 136-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAGI PELANGGAN GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PERMEN Nomor 136-pmk-02-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah berupa bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan listrik untuk pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) golongan industri, bisnis, dan sosial. 2. Rekening Minimum adalah rekening minimal yang dibayar oleh konsumen sebesar jam nyala minimum yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) atau sebesar jam nyala minimum yang disepakati dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. 3. Biaya beban atau abonemen adalah kompenen biaya dalam rekening listrik yang besarnya tetap dan dihitung berdasarkan daya tersambung (daya langganan). 4. Tagihan Listrik adalah tagihan penggunaan daya listrik yang dikeluarkan secara resmi oleh PT PLN (Persero). 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masaing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 15. Asersi Manajemen adalah bagian dari Laporan Keuangan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahunan.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Dana Bantuan dialokasikan pada BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2020. (2) Pengalokasian dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Berdasarkan alokasi dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi dana Bantuan kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Pasal 5

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN. (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran KPA BUN melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk MENETAPKAN PPK dan PPSPM. (4) Keputusan penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerja.

Pasal 6

Berdasarkan pemberitahuan alokasi dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi dana Bantuan kepada KPA BUN dan meminta KPA BUN untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan.

Pasal 7

(1) Untuk pengajuan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA BUN menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: a. Kerangka Acuan Kerja; b. Rincian anggaran biaya yang memuat jumlah dana Bantuan yang akan dibayarkan; c. Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan; dan d. Dokumen perhitungan kebutuhan Bantuan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN. (3) Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara paralel dengan proses penerbitan DIPA BUN dan tidak melampaui jangka waktu penerbitan DIPA BUN.

Pasal 8

(1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi dana Bantuan pada BA 999.08. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 mengajukan izin penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan. (3) Persetujuan izin penggunaan anggaran BA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DIPA BUN. (4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

Koreksi

(1) PT PLN (Persero) memperhitungkan Bantuan sebagai pengurang Tagihan Listrik bagi pelanggan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020. (2) Dalam hal Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperhitungkan dalam Tagihan Listrik karena periode penagihan sudah terlampaui, Bantuan dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang Tagihan Listrik bulan berikutnya.

Pasal 10

(1) Terhadap pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direksi PT PLN (Persero) mengajukan tagihan pembayaran Bantuan kepada KPA BUN setiap bulan. (2) Tagihan pembayaran Bantuan untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada hari kerja pertama bulan berkenaan setelah PT PLN (Persero) menerbitkan Tagihan Listrik pelanggan. (3) Tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Bantuan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. data perhitungan selisih antara pemakaian riil dan Rekening Minimum, yang terdiri atas: 1) data Tagihan Listrik per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan; 2) data realisasi pemakaian riil per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan; 3) data rekening minimum per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan; dan 4) perhitungan jumlah Bantuan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); dan d. data biaya beban atau abonemen.

Pasal 11

(1) Berdasarkan tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PPK yang ditunjuk KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bersama dengan PT PLN (Persero). (2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen berupa data Tagihan Listrik, data realisasi pemakaian riil, data Rekening Minimum, dan data biaya beban atau abonemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA BUN setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN tidak dapat memproses tagihan pembayaran Bantuan pada bulan berkenaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada PT PLN (Persero). (5) Dalam hal tagihan pembayaran Bantuan belum dapat diproses pada bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi PT PLN (Persero) dapat mengajukan kembali tagihan pembayaran Bantuan pada bulan berikutnya. (6) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Bantuan kepada PT PLN (Persero) dan/atau instansi terkait lainnya. (7) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat membentuk tim verifikasi. (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh PPK dan Direksi PT PLN (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.

Pasal 12

(1) Berdasarkan tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan dana Bantuan dalam DIPA BUN. (2) Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan Penyaluran Bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan oleh PPK terhadap administrasi Kuitansi Tagihan Penyaluran Bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN. (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN. (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT PLN (Persero).

Pasal 14

Pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 15

Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat sementara.

Pasal 16

(1) PT PLN (Persero) menyusun Asersi Manajemen Bantuan paling lambat tanggal 15 Januari 2021. (2) Berdasarkan Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN menyusun Asersi manajemen hasil verifikasi Bantuan setelah melakukan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). (3) Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dan Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Asersi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (3) Besaran final Bantuan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Bantuan antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selisih kurang pembayaran Bantuan tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Bantuan antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kelebihan pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 425918 (Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu).

Pasal 19

Direksi PT PLN (Persero) bertanggungjawab secara formal dan material atas: a. pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan; b. kebenaran data perhitungan Bantuan pelanggan listrik; dan c. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Bantuan.

Pasal 20

KPA bertanggungjawab atas penyaluran dana Bantuan kepada PT PLN (Persero).

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23