PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 135-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

PERMEN Nomor 135-pmk-01-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BAB V

DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 13

Koreksi

Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan internal, penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, penelaahan aspek hukum dan penyusunan perjanjian Investasi Pemerintah.

Pasal 14

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pembangunan budaya kepatuhan, penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas organisasi, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas; b. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta pengendalian atas risiko, dan pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal investasi dan pengaruhnya pada resiko bisnis PIP secara keseluruhan; dan c. penyusunan kajian masalah hukum dan pelaksanaan negosiasi atas perjanjian Investasi Pemerintah dan penyiapan koordinasi penyusunan perjanjian investasi, pendokumentasian atas seluruh dokumen legal, dan koordinasi penelaahan aspek hukum pelaksanaan investasi.

Pasal 15

Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko terdiri atas: a. Divisi Kepatuhan Internal; b. Divisi Manajemen Risiko; dan c. Divisi Hukum.

Pasal 16

(1) Divisi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan budaya kepatuhan pelaksanaan tugas organisasi, penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas organisasi, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. (2) Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko, pengendalian atas resiko, pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal investasi dan pengaruhnya pada risiko bisnis PIP secara keseluruhan, serta pemantauan keseluruhan proses kerja dan bisnis. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Divisi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan negosiasi atas perjanjian investasi, koordinasi penyusunan perjanjian investasi, pendokumentasian atas seluruh dokumen legal, dan koordinasi penelaahan aspek hukum pelaksanaan investasi.

BAB VI

DIREKTORAT PORTOFOLIO INVESTASI PINJAMAN

Pasal 17

Koreksi

Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan investasi pinjaman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta, serta pihak lain yang ditetapkan berdasarkan arahan investasi (investment guidelines).

Pasal 18

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian rekomendasi tentang peluang dan potensi investasi pinjaman; b. pelaksanaan seleksi calon mitra sesuai strategi, batasan dan arah investasi; c. pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan investasi; dan d. pelaksanaan monitoring investasi dan menindaklanjuti rekomendasi pengendalian risiko investasi.

Pasal 19

Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman terdiri atas: a. Divisi Pinjaman Wilayah Barat; b. Divisi Pinjaman Wilayah Tengah; dan c. Divisi Pinjaman Wilayah Timur.

Pasal 20

(1) Divisi Pinjaman Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis awal atas potensi investasi pinjaman, perencanaan dan seleksi terhadap pihak- pihak yang potensial, tindak lanjut investasi, serta monitoring atas investasi terhadap Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta di wilayah INDONESIA Bagian Barat yaitu Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Provinsi dan Kabupaten di Sumatera. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Divisi Pinjaman Wilayah Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis awal atas potensi investasi pinjaman, perencanaan dan seleksi terhadap pihak- pihak yang potensial, tindak lanjut investasi, serta monitoring atas pelaksanaan investasi terhadap Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta di wilayah INDONESIA Bagian Tengah yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan. (3) Divisi Pinjaman Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis awal atas potensi investasi pinjaman, perencanaan dan seleksi terhadap pihak- pihak yang potensial, tindak lanjut investasi, serta monitoring atas pelaksanaan investasi terhadap Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta di wilayah INDONESIA Bagian Timur yaitu Jawa Timur, serta seluruh Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

BAB VII

DIREKTORAT PORTOFOLIO INVESTASI NON PINJAMAN

Pasal 21

Koreksi

Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan investasi berupa penyertaan modal, surat berharga, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), penugasan khusus, dan kerja sama investasi luar negeri.

Pasal 22

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian rekomendasi tentang peluang dan potensi investasi penyertaan modal, surat berharga, KPS dan kerjasama investasi luar negeri; b. pelaksanaan seleksi calon mitra sesuai strategi, batasan dan arah investasi penyertaan modal, KPS dan kerjasama investasi luar negeri; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan para pihak untuk pelaksanaan investasi penugasan khusus dan kerjasama investasi luar negeri; d. pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan investasi; e. pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan investasi dan menindaklanjuti rekomendasi pengendalian risiko investasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman terdiri atas: a. Divisi Penyertaan Modal dan Surat Berharga; b. Divisi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); dan c. Divisi Kerjasama Investasi Luar Negeri.

Pasal 24

(1) Divisi Penyertaan Modal dan Surat Berharga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis awal atas potensi investasi penyertaan modal dan investasi surat berharga untuk jangka panjang, perencanaan dan seleksi, tindak lanjut, serta monitoring atas pelaksanaan investasi penyertaan modal dan investasi surat berharga untuk jangka panjang. (2) Divisi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis atas kebijakan investasi KPS, koordinasi dengan para pihak dan tindak lanjut, serta monitoring atas pelaksanaan investasi KPS dan penugasan khusus. (3) Divisi Kerjasama Investasi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan analisis atas potensi kerjasama investasi luar negeri, perencanaan dan seleksi, koordinasi dengan para pihak dan tindak lanjut, serta monitoring atas pelaksanaan kerjasama investasi luar negeri.

Peraturan Menteri Nomor 135-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB XII

Pasal 39

BAB XIII

Pasal 40

Pasal 41

BAB XIV

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44