PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 134-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERMEN Nomor 134-pmk-06-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah Badan setingkat Kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2005. 3. BMN Eks BRR NAD-Nias adalah BMN Program dan BMN Operasional yang berasal dan tercatat pada Neraca Penutup BRR NAD-Nias sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. 4. Tim Likuidasi Badan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tim Likuidasi, adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009. 5. Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Wilayah Aceh dan Kepulauan Nias. 6. Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah penetapan status penggunaan BMN Eks BRR NAD- Nias untuk Kementerian Negara/Lembaga dari Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias. 7. Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias adalah tindakan pengalihan kepemilikan BMN Eks BRR NAD–Nias dengan cara hibah atau penggantian biaya pengadaan. 8. Hibah adalah pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana atau Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian. 9. Daftar Barang Milik Negara, selanjutnya disebut Daftar BMN, adalah daftar yang berada pada Pengelola BMN yang memuat data BMN yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 10. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang berada pada Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh Pengguna Barang dan data BMN Pengguna Barang. 11. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang dan data BMN Kuasa Pengguna Barang. 12. Dokumen Kepemilikan Sementara adalah dokumen dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah untuk BMN Eks BRR NAD–Nias berupa tanah, faktur/kuitansi pembelian untuk BMN Eks BRR NAD–Nias berupa kendaraan bermotor atau kendaraan/alat berat lainnya, akta hibah untuk BMN Eks BRR NAD–Nias yang diperoleh dari hibah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dipergunakan untuk sementara waktu sebagai dasar dalam menyatakan kepemilikan atas suatu barang sampai dengan terbitnya dokumen kepemilikan yang sah. 13. Penghapusan BMN Eks BRR NAD–Nias adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar BMN Eks BRR NAD–Nias dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMN Eks BRR NAD–Nias dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 14. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 15. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 8

Koreksi

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD–Nias dilakukan dalam rangka: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; atau b. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Pihak Lain dalam rangka pelayanan umum.

Pasal 9

Koreksi

Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias yang diajukan oleh Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara qq Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi: a. BMN Eks BRR NAD–Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau b. BMN Eks BRR NAD–Nias yang belum diserahterimakan sampai dengan BRR NAD Nias mengakhiri masa tugas.

Pasal 10

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunannya; b. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD–Nias yang telah diserahterimakan.

Pasal 11

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD–Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunannya; b. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD–Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

(1) Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dan menerbitkan surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias. (3) Berdasarkan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan surat keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias diikuti dengan serah terima kepada Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. (4) Serah terima BMN Eks BRR NAD–Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. Pengguna Barang yang bersangkutan wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

BAB VI

PEMINDAHTANGANAN BMN EKS BRR NAD-NIAS DENGAN HIBAH

Pasal 13

Koreksi

Hibah atas BMN Eks BRR NAD–Nias dapat dilakukan kepada: a. Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana; b. Masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami; c. Lembaga/yayasan pendidikan; d. Lembaga/yayasan sosial; dan/atau e. Lembaga/yayasan keagamaan.

Pasal 14

Koreksi

Rekomendasi Hibah yang diajukan oleh Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara qq Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi: a. BMN Eks BRR NAD–Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau b. BMN Eks BRR NAD–Nias yang belum diserahterimakan sampai dengan BRR NAD Nias mengakhiri masa tugas.

Pasal 15

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD–Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; b. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD–Nias yang telah diserahterimakan.

Pasal 16

(1) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD–Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; b. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD–Nias yang akan dihibahkan. (2) Berita Acara Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dan oleh Pengguna Barang/Pihak Lain penerima Hibah.

Pasal 17

(1) Rekomendasi penyelesaian persetujuan Hibah untuk beberapa penerima Hibah dapat diajukan dalam 1 (satu) surat dengan ketentuan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara atau Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai masing-masing calon penerima Hibah beserta nilainya disebutkan secara rinci. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan.

Pasal 18

(1) Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan penetapan Hibah dan menerbitkan surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD–Nias. (3) Berdasarkan penetapan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan surat keputusan penetapan Hibah diikuti dengan serah terima BMN Eks BRR NAD–Nias kepada Penerima Hibah yang bersangkutan. (4) Serah terima BMN Eks BRR NAD–Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. Pemerintah Daerah penerima Hibah wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah; dan b. Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN eks BRR NAD-Nias.

BAB VII

PEMINDAHTANGANAN BMN EKS BRR NAD-NIAS DENGAN PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN

Pasal 19

Koreksi

Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias dengan penggantian biaya pengadaan dilakukan terhadap: a. BMN Eks BRR NAD–Nias yang sejak awal tidak direncanakan untuk dihibahkan, yang tercermin pada dokumen anggaran; dan/atau b. BMN Eks BRR NAD–Nias yang dipindahtangankan langsung kepada Pihak Lain.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengajuan rekomendasi Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias dengan penggantian biaya pengadaan oleh Tim Likuidasi kepada Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. penjelasan pengusulan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias dengan penggantian biaya pengadaan; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD–Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan; c. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD- Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan d. Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD–Nias yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan. (2) Berita Acara Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dan oleh Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias.

Pasal 21

(1) Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias dengan cara penggantian biaya pengadaan dan menerbitkan surat keputusan Penghapusan BMN eks BRR NAD-Nias. (3) Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyerahkan BMN Eks BRR NAD–Nias kepada Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD–Nias yang telah diserahterimakan kepada Pihak Lain dari Daftar BMN Eks BRR NAD–Nias dan dari Daftar BMN. (5) Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias harus membayar uang pengganti biaya pengadaan sebesar realisasi anggaran untuk pengadaan BMN Eks BRR NAD–Nias tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias. (6) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias tidak sepakat dengan nilai penggantian berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, maka Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang beranggotakan Penilai dari DJKN dan wakil dari Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD– Nias. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan klarifikasi terhadap BMN Eks BRR NAD–Nias yang didasarkan pada data dan/atau fakta yang objektif dan relevan, untuk menentukan besaran nilai BMN Eks BRR NAD–Nias bersangkutan. (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk wakil dari Tim Likuidasi dan/atau wakil dari Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD–Nias sebagai pendamping Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Besaran nilai yang ditetapkan oleh Tim bersifat final dan menjadi dasar besaran penggantian biaya pengadaan.

Peraturan Menteri Nomor 134-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27