Peraturan Menteri Nomor 134-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentan…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Valuation Advice adalah petunjuk tentang cara penghitungan nilai pabean terhadap barang yang akan diimpor, yang berisi perlakuan atas biaya atau nilai yang harus ditambahkan, dikurangkan, atau tidak termasuk pada nilai transaksi, yang tidak mencantumkan besaran nilai pabean, yang diterbitkan atas permintaan Importir. 4. Materi Substansi adalah komponen nilai atau biaya yang menjadi unsur penambah, pengurang, atau tidak termasuk dalam nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Direktur adalah direktur atau pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor bersangkutan yang memenuhi persyaratan tertentu. (2) Dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean ditentukan secara hierarki sesuai dengan ketentuan mengenai nilai pabean sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka penghitungan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Importir dapat mengajukan permohonan Valuation Advice kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan petunjuk mengenai perlakuan biaya dan/atau nilai atas barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. (2) Permohonan Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan oleh Importir yang telah memiliki identitas dalam rangka akses kepabeanan; b. diajukan atas 1 (satu) Materi Substansi; c. Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding; d. Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam proses audit kepabeanan dan cukai; e. barang impor tersebut belum diajukan pemberitahuan pabean; dan f. barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh Importir.

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan Valuation Advice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dapat disampaikan secara tertulis. (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, yang dapat berupa dokumen pemesanan pembelian (purchase order), konfirmasi pemesanan (confirmation order), kontrak penjualan (sales contract), faktur (invoice), letter of credit (L/C), atau dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan b. dokumen yang berkaitan dengan Materi Substansi nilai pabean yang diajukan, dapat berupa: 1. perjanjian/kontrak (assist, royalti, merek dagang, lisensi, hak cipta, garansi, agen/ perantara, proceeds); 2. polis asuransi; 3. dokumen pengangkutan; dan/atau 4. dokumen yang terkait dengan komponen pembentuk nilai pabean. (5) Dalam hal dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa asing, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Terhadap pengajuan permohonan Valuation Advice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Direktur dapat menyampaikan permintaan tambahan data dan/atau dokumen secara elektronik melalui sistem aplikasi kepada Importir paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. (3) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan tambahan data dan/atau dokumen dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Terhadap permintaan tambahan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir harus menyerahkan data dan/atau dokumen yang diminta paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat permintaan tambahan data dan/atau dokumen. (5) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta Importir untuk memberikan penjelasan secara lisan mengenai Materi Substansi yang sedang diajukan permohonan dalam hal: a. data dan/atau dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan b. tambahan data dan/atau dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memadai untuk dapat diberikan Valuation Advice. (6) Permintaan penjelasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (7) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan penjelasan secara lisan dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Penjelasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihadiri dan diberikan oleh Importir paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat penyampaian permintaan penjelasan secara lisan. (9) Penjelasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan ke dalam Berita Acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan Valuation Advice ditolak dalam hal: a. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak sesuai; b. Importir tidak menyerahkan tambahan data dan/atau dokumen yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); atau c. Importir tidak menghadiri dan memberikan penjelasan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8). (2) Atas penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Valuation Advice dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penerbitan Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama: a. 30 (tiga puluh) hari kerja, untuk Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan; atau b. 40 (empat puluh) hari kerja, untuk Importir lainnya, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

Koreksi

(1) Terhadap Valuation Advice yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan perubahan berdasarkan permohonan dari Importir yang bersangkutan. (2) Perubahan terhadap Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang: a. diajukan atas Materi Substansi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan b. terdapat data dan/atau dokumen baru yang menurut Importir dapat mengakibatkan hasil Valuation Advice yang berbeda. (3) Untuk melakukan perubahan terhadap Valuation Advice, Importir mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Valuation Advice diterbitkan, dengan melampirkan data dan/atau dokumen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serta Valuation Advice yang dimohonkan untuk diubah. (4) Permohonan perubahan terhadap Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (5) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan perubahan terhadap Valuation Advice dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Permohonan perubahan terhadap Valuation Advice hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pasal 10

Koreksi

Valuation Advice yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Valuation Advice pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, sepanjang kondisi transaksi pada saat importasi sesuai dengan kondisi transaksi yang tercantum dalam Valuation Advice tersebut.

Pasal 11

Koreksi

(1) Valuation Advice yang diterbitkan digunakan oleh Importir sebagai petunjuk untuk kesamaan penentuan unsur biaya dan/atau nilai penambah, pengurang, atau tidak termasuk pada nilai pabean, antara Importir dan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor. (2) Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor.

Pasal 12

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas melakukan penelitian dan/atau penetapan nilai pabean, penelitian ulang, dan/atau audit kepabeanan harus mengikuti petunjuk yang tercantum dalam Valuation Advice. (2) Penelitian dan penetapan nilai pabean terhadap pemberitahuan pabean impor yang dilampiri dengan Valuation Advice dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

Pasal 13

(1) Valuation Advice tidak berlaku dalam hal: a. kondisi transaksi barang impor berbeda dengan kondisi transaksi yang tercantum dalam Valuation Advice; b. digunakan oleh Importir yang berbeda dengan Importir tercantum dalam Valuation Advice; atau c. Pejabat Bea dan Cukai memiliki alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak mengikuti petunjuk yang tercantum dalam Valuation Advice. (2) Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bukti dan/atau data berdasarkan dokumen berupa invoice, kontrak, kesepakatan, atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

Pasal 14

Koreksi

(1) Valuation Advice dicabut dalam hal: a. data yang diberitahukan pada permohonan yang diajukan oleh Importir tidak akurat dan tidak benar berdasarkan: 1. informasi hasil pemeriksaan dokumen pada saat pengeluaran barang dari kawasan pabean (Customs Clearance); dan/atau 2. temuan Pejabat Bea dan Cukai setelah proses pengeluaran barang dari kawasan pabean (Post Customs Clearance); b. terdapat perubahan ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang dapat mempengaruhi hasil Valuation Advice; dan/atau c. terdapat pertimbangan lain berdasarkan international best practice maupun referensi terkait nilai pabean. (2) Dalam hal Valuation Advice dicabut, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat pencabutan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Pencabutan Valuation Advice sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Importir yang bersangkutan.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.04/2018 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN (VALUATION ADVICE) A. FORMAT PERMOHONAN VALUATION ADVICE PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi nomor surat permohonan perusahaan saat mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi tanggal surat permohonan perusahaan saat mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan. Angka (6) : Diisi nama penanggung jawab/pimpinan perusahaan. Angka (7) : Diisi nomor telepon perusahan yang dapat dihubungi. Angka (8) : Diisi nomor faksimile perusahaan yang dapat dihubungi. Angka (9) : Diisi email perusahaan atau pihak perusahaan yang menangani permohonan. Angka (10) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (11) : Diisi nama dan uraian jenis barang secara detail. Angka (12) : Diisi dengan lengkap dan jelas merek, tipe atau model. Angka (13) : Diisi negara asal barang akan diimpor. Angka (14) : Diisi pelabuhan muat barang akan diimpor. Angka (15) : Diisi rencana jumlah pengapalan atas barang yang akan diimpor. Angka (16) : Diisi nama identitas penjual/supplier. Angka (17) : Diisi alamat penjual/supplier. Angka (18) : Diisi nama rencana pelabuhan pemasukan tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (19) s.d. (20) : Diberi tanda check (√) sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Angka (21, 23, 25, dan 27) : Diisi sesuai dengan gambaran/fakta transaksi sebenarnya menurut Importir. Angka (22, 24, 26, dan 28) : Diisi sesuai dengan penjelasan gambaran/ fakta transaksi sebenarnya menurut Importir. Angka (29) : Diisi sesuai dengan gambaran/fakta (flow chart dan narasi) mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan Importir. Angka (30) : Diisi materi/komponen biaya yang dimintakan pendapat, seperti assist, royalti, merek dagang, lisensi, hak cipta, garansi, komisi, proceeds, asuransi, pengangkutan, atau komponen pembentuk nilai pabean lainnya. Angka (31) : Diisi pendapat pemohon atas materi/komponen biaya yang dimintakan pendapat (ditambahkan atau tidak) menurut Importir. Angka (32) : Diberi tanda check (√) atas dokumen yang dilampirkan. Angka (33) : Diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan pemohon atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat permintaan tambahan data dan/atau dokumen terkait Valuation Advice. Angka (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan pemohon Valuation Advice. Angka (6) : Diisi nomor surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan pemohon. Angka (7) : Diisi tanggal surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan pemohon. Angka (8) : Diisi data Valuation Advice yang diajukan permohonan. Angka (9) : Diisi kekurangan data dan/atau dokumen. Angka (10) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENJELASAN LISAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT ……………(1)……………….. JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013 TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www.beacukai.go.id PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id Nomor : S- /BC…..../20........ ..........(2).......... Sifat : Lampiran : Hal : Permintaan Penjelasan Lisan Kepada Yth. Pimpinan Perusahaan ........(3)......... Nomor Pokok Wajib Pajak ........(4)........ Alamat ........(5)........ Sehubungan dengan permohonan Valuation Advice Saudara nomor .............…..(6)................. tanggal ............(7)............., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut Saudara mengajukan permohonan Valuation Advice dengan data sebagai berikut: .........(8)......... a. ............. b. ............. c.dst 2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk menjelaskan Materi Substansi yang sedang Saudara ajukan, kiranya saudara dapat menjelaskan secara lisan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat ini, dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada nomor telepon .........(9)......... Demikian disampaikan untuk dimaklumi. Direktur ............(1)......... ……………(10)................ NIP............(11).............. PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat permintaan tambahan data dan atau informasi terkait Valuation Advice. Angka (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan pemohon Valuation Advice. Angka (6) : Diisi nomor surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan. Angka (7) : Diisi tanggal surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan. Angka (8) : Diisi data Valuation Advice yang diajukan permohonan. Angka (9) : Diisi nomor telepon untuk mengkonfirmasi. Angka (10) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. D. FORMAT BERITA ACARA PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi nomor berita acara penjelasan lisan. Angka (3) : Diisi nama hari pelaksanaan kegiatan penjelasan lisan. Angka (4) : Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan penjelasan lisan. Angka (5) : Diisi bulan pelaksanaan kegiatan penjelasan lisan. Angka (6) : Diisi tahun pelaksanaan kegiatan penjelasan lisan. Angka (7) : Diisi tempat pelaksanaan kegiatan penjelasan lisan. Angka (8) : Diisi nomor surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan. Angka (9) : Diisi tanggal surat permohonan Valuation Advice dari perusahaan. Angka (10) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang meminta penjelasan secara lisan. Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang meminta penjelasan secara lisan. Angka (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang meminta penjelasan secara lisan. Angka (13) : Diisi nama pimpinan perusahaan atau yang mewakili. Angka (14) : Diisi nomor identitas pimpinan perusahaan atau yang mewakili. Angka (15) : Diisi alamat pimpinan perusahaan atau yang mewakili. Angka (16) : Diisi nomor telepon pimpinan perusahaan atau yang mewakili yang dapat dihubungi. Angka (17) : Diisi nama perusahaan. Angka (18) : Diisi jabatan pimpinan perusahaan atau yang mewakili. Angka (19) : Diisi dokumen yang diserahkan pada saat penjelasan lisan. Angka (20) : Diisi daftar pertanyaan yang diajukan pada saat penjelasan lisan. Angka (21) : Diisi daftar jawaban yang disampaikan pada saat penjelasan lisan. Angka (22) : Diberi tanda check (√) sesuai dengan pernyataan dari Importir bahwa informasi/data sudah disampaikan. E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN VALUATION ADVICE PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi dari pimpinan perusahaan pemohon atau yang namanya tercantum dalam nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (6) : Diisi nomor surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (7) : Diisi tanggal surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (8) : Diisi perihal permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (9) : Diisi kesimpulan hasil penelitian permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (10) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. F. FORMAT VALUATION ADVICE VALUATION ADVICE Nomor : /VA/BC……/20…. (1) Sehubungan dengan surat permohonan Valuation Advice Saudara nomor .....…(2)....…. tanggal ....…(3)….... atas nama : I. Nama Perusahaan : .......(4)....... NPWP : .......(5)....... Alamat Perusahaan : .......(6)....... II. Pemasok : .......(7)...... Alamat : .......(8)...... Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor …. tentang …. dan penelitian yang telah dilakukan, dengan ini dinyatakan bahwa: Ringkasan transaksi berdasarkan permohonan ..........(9).......... Kesimpulan ........(10).......... Rencana pelabuhan pemasukan: ..........(11).......... Valuation Advice ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: d. kondisi transaksi barang impor berbeda dengan kondisi transaksi yang tercantum dalam Valuation Advice; e. digunakan oleh Importir yang berbeda dengan Importir sebagaimana tercantum dalam Valuation Advice; f. Pejabat Bea dan Cukai memiliki alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak mengikuti petunjuk yang tercantum dalam Valuation Advice; atau g. Terdapat pencabutan keputusan Valuation Advice. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan, Pemohon dapat mengajukan perubahan dengan dilengkapi data dan/atau dokumen pendukung lain. …….(12)………..,……(13)…............ a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur ………(14)……… ………..(15)……….... NIP…….(16)……...... KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013 Tembusan: 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Direktur ………(17)……… 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ………(18)……… 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ………(19)……… PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nomor Valuation Advice. Angka (2) : Diisi nomor surat permohonan pengajuanValuation Advice. Angka (3) : Diisi tanggal surat permohonan pengajuanValuation Advice. Angka (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan, yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (6) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (7) : Diisi nama pemasok atas barang impor yang diajukan permohonan Valuation Advice. Angka (8) : Diisi alamat pemasok atas barang impor yang diajukan permohonan Valuation Advice. Angka (9) : Diisi ringkasan transaksi barang impor. Angka (10) : Diisi kesimpulan dari Valuation Advice. Angka (11) : Diisi nama rencana pelabuhan pemasukan tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (12) : Diisi nama tempat diterbitkannya Valuation Advice. Angka (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkan Valuation Advice. Angka (14) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (15) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (16) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (17) : Diisi nama Direktorat yang berkepentingan dengan Valuation Advice. Angka (18) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan/bandar udara tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (19) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyerahan pemberitahuan pabean. G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN VALUATION ADVICE PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi nomor surat permohonan perusahaan saat mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi tanggal surat permohonan perusahaan saat mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan. Angka (6) : Diisi nomor telepon, faksimile dan/atau email perusahaan atau pihak perusahaan yang menangani permohonan. Angka (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Angka (8) : Diisi nomor Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (9) : Diisi tanggal penerbitan Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (10) : Diisi materi/komponen biaya yang dimintakan perubahan. Angka (11) : Diisi pendapat dan alasan pemohon atas materi diajukan perubahan menurut Importir. Angka (12) : Diisi nama dokumen pendukung tambahan dan permohonan awal Valuation Advice serta diberi tanda check (√) atas dokumen yang dilampirkan. Angka (13) : Diisi daftar nama dokumen pada saat permohonan awal Valuation Advice. Angka (14) : Diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan pemohon atau yang namanya tercantum dalam nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. H. FORMAT VALUATION ADVICE PENGGANTI VALUATION ADVICE PENGGANTI Nomor : /VA.P/BC…./20…. (1) Sehubungan dengan surat permohonan perubahan Valuation Advice Saudara nomor ....…(2)….... tanggal .......(3)….... atas nama: I. Nama Perusahaan : ...........(4)............ Nomor Pokok Wajib Pajak : ...........(5)............ Alamat Perusahaan : ...........(6)............ ............................ II. Pemasok : ...........(7)............ Alamat : ...........(8)............ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor ....... tentang ..... dan penelitian yang telah dilakukan, dengan ini dinyatakan bahwa: Kesimpulan Valuation Advice sebelumnya ..........(9).......... Ringkasan transaksi berdasarkan permohonan perubahan .........(10)......... Kesimpulan .........(11)......... Rencana pelabuhan pemasukan : ..........(12)......... Valuation Advice ini mencabut Valuation Advice nomor ...........(13)........... tanggal ..........(14)........ Valuation Advice ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 1) kondisi transaksi barang impor berbeda dengan kondisi transaksi yang tercantum dalam Valuation Advice; 2) digunakan oleh Importir yang berbeda dengan Importir sebagaimana tercantum dalam Valuation Advice; 3) Pejabat Bea dan Cukai memiliki alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak mengikuti petunjuk yang tercantum dalam Valuation Advice; atau 4) Terdapat pencabutan keputusan Valuation Advice. ...……(15)…..…., ......…(16).....…. a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur ………..(17)………. ………...(18)……… NIP…….(19)……... KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013 TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www beacukai go id Tembusan: 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Direktur ………(20)……… 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ………(21)……… 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ………(22)……… PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nomor surat Valuation Advice Pengganti. Angka (2) : Diisi nomor surat permohonan pengajuan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi tanggal surat permohonan pengajuan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan, yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (6) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan Valuation Advice. Angka (7) : Diisi nama pemasok atas barang impor yang diajukan permohonan Valuation Advice. Angka (8) : Diisi alamat pemasok atas barang impor yang diajukan permohonan Valuation Advice. Angka (9) : Diisi kesimpulan Valuation Advice sebelumnya. Angka (10) : Diisi ringkasan transaksi berdasarkan permohonan perubahan. Angka (11) : Diisi kesimpulan Valuation Advice Pengganti. Angka (12) : Diisi nama pelabuhan pemasukan tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (13) : Diisi nomor Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (14) : Diisi tanggal Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (15) : Diisi nama tempat diterbitkannya Valuation Advice Pengganti. Angka (16) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkan Valuation Advice Pengganti. Angka (17) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (18) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (19) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (20) : Diisi nama Direktorat yang berkepentingan dengan penetapan Valuation Advice Pengganti. Angka (21) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan/bandar udara tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (22) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyerahan pemberitahuan pabean. I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERUBAHAN VALUATION ADVICE KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT ………….(1)………… JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013 TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www.beacukai.go.id PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id Nomor : S- ….…. /BC……/20 .........(2)......... Sifat : Lampiran : Hal : Pemberitahuan Penolakan Perubahan Valuation Advice Yth. Pimpinan ..........(3).......... Nomor Pokok Wajib Pajak............ (4)............ Alamat ..........(5).......... Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...........(6)........... tanggal ...........(7)........... hal Perubahan Valuation Advice nomor ...........(8)........... tanggal ...........(9)........... dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan perubahan Valuation Advice atas nomor tersebut diatas. 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa .........(10)........... 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Saudara ditolak dan Saudara dapat tetap menggunakan Valuation Advice sebagaimana tersebut diatas. Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum. a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur ..........(1).......... ...............(11)............... NIP .........(12)............... Tembusan: Direktur Jenderal Bea dan Cukai PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan perubahan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan pemohon perubahan Valuation Advice. Angka (6) : Diisi nomor surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (7) : Diisi tanggal surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (8) : Diisi nomor Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (9) : Diisi tanggal Valuation Advice yang diajukan perubahan. Angka (10) : Diisi kesimpulan hasil penelitian permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan Valuation Advice. Angka (11) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (12) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. J. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN VALUATION ADVICE PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan pencabutan Valuation Advice. Angka (3) : Diisi nama perusahaan. Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. Angka (5) : Diisi alamat perusahaan. Angka (6) : Diisi nomor Valuation Advice yang dicabut. Angka (7) : Diisi tanggal Valuation Advice yang dicabut. Angka (8) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Valuation Advice. Angka (9) : Diisi tanggal mulai diberlakukannya pencabutan Valuation Advice yang bersangkutan. Angka (10) : Diisi nama Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga. Angka (12) : Diisi nama Direktorat yang berkepentingan dengan Valuation Advice yang dicabut. Angka (13) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan/bandar udara tempat penyerahan pemberitahuan pabean. Angka (14) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyerahan pemberitahuan pabean. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 134-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai terhadap Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15