PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 133-pmk-04-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

PERMEN Nomor 133-pmk-04-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 213) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Tempat Lain berupa kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean. (2) Penetapan Tempat Lain sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. (3) Penetapan Tempat Lain sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dari: a. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; atau b. kepala bidang yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan pabean, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi kriteria: a. kawasan perbatasan dimaksud belum pernah dimohonkan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebelumnya; b. terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan/atau barang impor; dan c. memiliki batas-batas tertentu untuk lalu lintas barang ekspor dan/atau barang impor. (5) Pihak yang mengelola kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Pabean.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA