PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 132-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

PERMEN Nomor 132-pmk-02-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas: a. tambahan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan kecuali tambahan pinjaman baru dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam sepanjang tidak menambah selisih lebih dari nilai bersih pinjaman; b. pergeseran anggaran antarfungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga; dan/atau c. Pergeseran anggaran antar-Program kecuali untuk: 1. memenuhi kebutuhan Belanja Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sama; 2. pergeseran anggaran antarProgram dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 3. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau 4. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur/ struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian/Lembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 2. Ketentuan revisi anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sehingga ketentuan revisi anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ruang lingkup revisi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sehingga ruang lingkup revisi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 132-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Pasal 17

Pasal I

Pasal 17

Pasal II