PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 131-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

PERMEN Nomor 131-pmk-05-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak sapi. 2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. 3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi. 4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS. 6. Perusahaan Pembibitan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan telah memenuhi ijin usaha pembibitan yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pembibitan. 7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi, yang Calon Peserta/ Peserta KUPS terdaftar sebagai anggotanya. 8. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta. 10. Satuan Biaya adalah daftar uraian jenis dan volume kegiatan serta jumlah maksimum biaya per satuan volume kegiatan yang dapat dibiayai dengan KUPS, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang dikuasakan. 11. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS. 12. Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana yang berisi ketentuan mengenai penyediaan pendanaan, penyaluran, persyaratan, penatausahaan, dan pembayaran subsidi bunga KUPS, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. 13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 14. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang anggotanya terdiri dari wakil- wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB VII

MEKANISME PENDANAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN Bank Pelaksana berdasarkan permohonan bank yang bersangkutan. (2) Bank Pelaksana paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyampaikan komitmen tertulis penyediaan dana sejumlah tertentu guna pendanaan KUPS. b. berkedudukan atau memiliki kantor operasional di wilayah provinsi penyaluran KUPS.

Pasal 12

Bank Pelaksana MENETAPKAN Peserta berdasarkan penilaian terhadap kelayakan Calon Peserta sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUPS yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku. (2) Kewajiban, hak, tugas, dan tanggung jawab Bank Pelaksana, serta ketentuan-ketentuan lain terkait dengan pendanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan sanksi KUPS oleh Bank Pelaksana, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.

Pasal 14

Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan plafon KUPS untuk masing-masing Bank Pelaksana, dengan didasarkan pada pertimbangan: a. pembiayaan KUPS yang dirinci per tahun yang disampaikan oleh Menteri Pertanian; b. kemampuan Pemerintah menyediakan Subsidi Bunga; c. usul/komitmen penyediaan dana KUPS oleh Bank Pelaksana; dan d. pendapat Komite Kebijakan.

Pasal 15

(1) Bank Pelaksana menyusun rencana penyaluran KUPS berdasarkan plafon KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Satuan Biaya. (2) Rencana Penyaluran KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.

Pasal 16

Penyaluran KUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank pelaksana dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang KUPS.

Peraturan Menteri Nomor 131-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24