PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 131-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

PERMEN Nomor 131-pmk-011-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan, diubah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengusaha Pabrik yang memiliki keterkaitan dari aspek: a. permodalan; b. manajemen kunci; dan/atau c. penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen); dianggap sebagai pengusaha yang memiliki Hubungan Keterkaitan. (2) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, dalam hal: a. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada pabrik lainnya; b. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada 2 (dua) pabrik atau lebih pada masing-masing pabrik; c. Terdapat 2 (dua) pabrik atau lebih yang modalnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada masing-masing pabrik dimiliki oleh pihak yang sama; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan merupakan pemegang saham terbesar dalam pabrik tersebut; e. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan merupakan kreditur terbesar dalam pabrik tersebut; atau f. Pengusaha Pabrik yang melakukan penjaminan terhadap Pengusaha Pabrik lainnya dalam rangka peminjaman modal. (3) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek manajemen kunci, dalam hal: a. komisaris atau direksi suatu pabrik hasil tembakau menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan; b. Pengusaha Pabrik yang berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian tertentu mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus Pengusaha Pabrik hasil tembakau lainnya; c. Pengusaha Pabrik menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan; atau d. terdapat karyawan tertentu suatu pabrik hasil tembakau berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan. (4) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek bahan baku, yaitu penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen). (5) dihapus. (6) dihapus. (7) Dikecualikan dari ketentuan Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pengusaha Pabrik yang hanya mengusahakan hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan golongan III dan/atau jenis hasil tembakau tanpa golongan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau yang hanya mengusahakan hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan golongan III dan/atau jenis hasil tembakau tanpa golongan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif cukai hasil tembakau. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 131-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal II