Koreksi Pasal 3

(1) Jenis layanan produk informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dapat berupa: a. layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar; b. layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah; c. layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah; dan d. data geospasial dasar yang digunakan untuk pembuatan peta dasar. (2) Formula untuk menghitung tarif layanan produk informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar = 𝐵𝑀𝑂𝐼𝐺𝐷 × (1 + (𝑌1 + 𝑌2 + ⋯+ 𝑌𝑛 𝑛 )) 𝑛 b. layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah = 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑇𝑀𝐾 𝑥 𝐿𝑇 𝑥(1 + (𝑌1 + 𝑌2 + ⋯𝑌𝑛 𝑛 )) 𝑛 c. layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah = 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑆𝐴𝐺 𝑥 (𝐿𝑇+ 𝐿𝐵) 𝑥(1 + (𝑌1 + 𝑌2 + ⋯𝑌𝑛 𝑛 )) 𝑛 d. data geospasial dasar yang digunakan untuk pembuatan peta dasar berupa data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) INDONESIA Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS) dan data Real Time Kinematic (RTK) Online Correction = 𝐵𝑀𝑂𝐶𝑂𝑅𝑆 × (1 + (𝑌1 + 𝑌2 + ⋯+ 𝑌𝑛 𝑛 )) 𝑛 (3) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 𝐵𝑀𝑂𝐼𝐺𝐷 merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar. b. 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑇𝑀𝐾 merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. c. 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑆𝐴𝐺 merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah. d. 𝐵𝑀𝑂𝐶𝑂𝑅𝑆 merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam pembuatan peta dasar berupa data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) INDONESIA Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS) dan data Real Time Kinematic (RTK) Online Correction. e. 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯+ 𝑌𝑛 merupakan nilai inflasi sebagaimana tercantum dalam UNDANG-UNDANG tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. f. 𝑛 merupakan selisih tahun penetapan tarif baru dengan tahun penetapan tarif terakhir. g. 𝐿𝑇 merupakan luas tanah berdasarkan data sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya; dan h. 𝐿𝐵 merupakan luas bangunan berdasarkan data informasi geospasial tematik. (4) Besaran 𝐵𝑀𝑂𝐼𝐺𝐷, 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑇𝑀𝐾, 𝐵𝑀𝑂𝑃𝑆𝐴𝐺 dan 𝐵𝑀𝑂𝐶𝑂𝑅𝑆 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.