Koreksi Pasal 12

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). -- 13 -- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat: a. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan kepada wajib pajak; b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan; c. melakukan peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan; d. meminta informasi dan/atau keterangan kepada pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau e. melakukan pembahasan atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. (3) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dikirim oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. (4) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dikirim oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. (5) Dalam hal wajib pajak memenuhi seluruh, sebagian, atau tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan: a. berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan; dan/atau b. berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. (6) Dalam hal wajib pajak memenuhi sebagian atau tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melanjutkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. (7) Dokumen berupa: -- 14 -- a. surat permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. surat permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; c. surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; d. surat panggilan dalam rangka pembahasan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; e. berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan f. berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.