Peraturan Menteri Nomor 128-pmk-07-2022 Tahun 2022 tentan...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1424) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 18

Koreksi

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; b. tahap II berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan c. tahap III berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021. (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; b. tahap II paling lambat tanggal 27 September 2022; dan c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan b. tahap II berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021. (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; dan b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021. (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa. (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa: a. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau b. surat pernyataan kepala Desa yang menyatakan bahwa anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena: 1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/atau 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka. (8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD. (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran. (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara. (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. (17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh bupati/wali kota. (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy). (19) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 33 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), ayat (9d), dan ayat (9e), serta ayat (10) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Koreksi

(1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; b. kehilangan mata pencaharian; c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti; e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. (1a) Keluarga penerima manfaat BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD. (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat: a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan c. jumlah keluarga penerima manfaat. (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu. (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. (9a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat. (9b) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a). (9c) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. (9d) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) kepada bupati/wali kota. (9e) Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil. 4. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Koreksi

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa. (2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi: a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa. (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa. (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (5a) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat bupati/wali kota kepada kepala Desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Koreksi

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui: a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa; b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa; c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa; d. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021; e. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD; dan f. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD. (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022. (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022. (4) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (5) Dalam hal penyelesaian sisa Dana Desa di RKUD melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, penyelesaian sisa Dana Desa dimaksud diperhitungkan pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023. (6) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. (7) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022. (8) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023. (9) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. 6. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa: a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya. (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima. (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan. (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. bupati/wali kota; dan/atau c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), dan ayat (4e), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Koreksi

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan. (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan. (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan. (4a) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati/wali kota telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4b) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali. (4c) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (4d) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali. (4e) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4d) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan. (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan: a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. surat rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4c), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati/ wali kota, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 8. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 50A, sehingga Pasal 50A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil. (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada periode bersangkutan. (5) Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil. (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda. (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Koreksi

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan: a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil: a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena: 1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/atau 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka. (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022. (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa. (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. (7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati/wali kota. 10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Koreksi

(1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. (2) Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2. (3) Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa. (4) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa. (5) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat. (6) Daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh bupati/wali kota. (7) Penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar. (8) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada: a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa; b. kegiatan penanganan stunting di desa; c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau d. kegiatan prioritas lainnya. (10) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a menggunakan data percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (11) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum menjadi penerima BLT Desa berdasarkan peraturan kepala Desa atau surat keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat. (12) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (13) Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Desa setiap Desa se-kabupaten/kota yang akan disalurkan kembali ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati/wali kota. (14) Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 128-pmk-07-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal I

Pasal 17

Pasal I

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 42

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 50A

Pasal 51

Pasal 52

Pasal II