PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 125-pmk-02-2010 Tahun 2010 tentang SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

PERMEN Nomor 125-pmk-02-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 5

(1) Dana untuk keperluan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dialokasikan dalam APBN. (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran MENETAPKAN Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (3) Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA untuk mengajukan usulan penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK). (6) SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA. (7) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan. (8) DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 6

(1) Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Pasal 7

(1) Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA melakukan Verifikasi atas pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur Verifikasi diatur oleh Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA.

Pasal 8

(1) Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dapat diberikan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahap pertama paling banyak sebesar ½ x pagu anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam rangka penyediaan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, baik yang sudah disalurkan maupun yang masih berada di Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam tahun berkenaan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis bagi proses pengajuan tagihan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. (4) Pembayaran tahap selanjutnya diberikan melalui perhitungan dari nilai yang tercantum pada Berita Acara Verifikasi penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dikurangi pembayaran tahap pertama. (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

Pasal 9

Koreksi

(1) PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri: a. Berita Acara Verifikasi; b. kuitansi pembayaran; c. rekapitulasi berita acara penyerahan beras ke pemerintah daerah; d. rekapitulasi delivery order per kabupaten per kecamatan; dan e. dokumen lain yang dipersyaratkan Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA. (2) Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut: a. pemeriksaan keabsahan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; b. pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran; c. memperhitungkan pajak-pajak yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan d. mencocokkan tanda tangan PPK dengan spesimen yang diterima. (3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan, dengan dilampiri: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari KPA/PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Faktur pajak dan SSP (bila ada); c. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Dalam hal Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA akan mengajukan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan dilampiri: a. Surat Pernyataan Ketersediaan Beras dari Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA dengan nilai minimal sebesar pembayaran subsidi tahap pertama; b. Faktur pajak dan SSP (bila ada); c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KPA.

Pasal 11

(1) Dalam hal kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum mencukupi, Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dapat mengajukan kredit perbankan kepada bank umum milik negara dan/atau bank devisa. (2) Untuk dapat mengajukan kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dapat mengajukan permohonan jaminan kredit kepada Menteri Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri Master Budget Perusahaan Umum (PERUM) BULOG sebagai bahan evaluasi bagi Menteri Keuangan. (4) Besaran kredit perbankan yang dijamin oleh Pemerintah didasarkan pada hasil evaluasi Master Budget Perusahaan Umum (PERUM) BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

(1) Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya Verifikasi atas pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk belanja subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. (3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN AUDIT SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 13

Koreksi

Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 14

Koreksi

Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Perusahaan Umum (PERUM) BULOG wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan operasional, yang memuat laporan jumlah persediaan, pengadaan, penyaluran, dan pendapatan hasil penjualan beras berikut biaya yang timbul serta proyeksi operasi sampai dengan akhir tahun setiap triwulan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara cq. Deputi Agro Industri, Kertas, Percetakan dan Penerbitan-Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2) Bank pemberi kredit Perusahaan Umum (PERUM) BULOG wajib menyampaikan laporan penyaluran kredit bagi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG setiap triwulan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Deputi Agro Industri, Kertas, Percetakan dan Penerbitan-Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG. (3) Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dan bank pemberi kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi serta laporan realisasi hasil penerimaan dan penjualan komoditi gabah/beras Perusahaan Umum (PERUM) BULOG secara keseluruhan pada setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Deputi Agro Industri, Kertas, Percetakan dan Penerbitan-Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

(1) Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. (3) Apabila berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa jumlah dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ditanggung pemerintah lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran dimaksud harus disetor ke Kas Negara oleh Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dengan menggunakan Kode Akun 423913 (penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu). (4) Apabila berdasarkan laporan hasil audit dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari pemerintah kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : ……………(1)……………… 1. Nama Satuan Kerja : (2) 2. Kode Satuan Kerja : (3) 3. Tanggal/Nomor DIPA : (4) 4. Sub Kegiatan : (5) 5. Klasifikasi Belanja : (6) Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ……….(7)………. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut : No. Akun Penerima Uraian Bukti Jumlah Tanggal Nomor (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Jumlah Rp. (15) Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penyaluran subsidi tersebut di atas, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja……….(16)……………..untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………..(17)……………………… Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (18) Nama NIP LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.02/2010 TENTANG SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) No. Uraian Isian (1) Diisi dengan nomor penerbitan SPTB (2) Disi dengan nama satuan kerja bersangkutan (3) Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan (4) Diisi dengan tanggal dan nomor penerbitan DIPA (5) Diisi dengan kode sub kegiatan yang yang tercantum dalam DIPA (6) Diisi dengan kode klasifikasi belanja yang tercantum dalam DIPA (7) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (8) Diisi dengan nomor urut (9) Diisi dengan kode mata anggaran keluaran belanja subsidi yang tercantum dalam DIPA (10) Diisi dengan nama pihak penerima pembayaran (Perusahaan Umum (PERUM) BULOG) (11) Diisi dengan penyaluran pada masing-masing divre pada periode terkait (12) Diisi dengan tanggal penerbitan Berita Acara Verifikasi per divre (13) Diisi dengan nomor penerbitan Berita Acara Verifikasi per divre (14) Diisi dengan jumlah dana yang dibayarkan (15) Diisi dengan akumulasi jumlah dana yang dibayarkan (16) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (17) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SPTB (18) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI KEMENTERIAN/LEMBAGA ……………(KOP SURAT) SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ……….…………………………….(1) NIP : ……………………………………..(2) Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran…….(3) Satker : ………………………………..……(4) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Tagihan sebesar Rp……….(5)…….(dengan huruf) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah telah diverifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi tanggal…(6)…. Nomor ....(7)… oleh Tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa Penggguna Anggaran dengan surat No………………..(8). Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ……………………..(9), …………… Kuasa Pengguna Anggaran (10) (Nama lengkap) NIP LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.02/2010 TENTANG SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI No. Uraian Isian (1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat (2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat (3) Diisi dengan nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (4) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (5) Diisi dengan jumlah rupiah tagihan (6) Diisi dengan tanggal Berita Acara Verifikasi (7) Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi (8) Diisi dengan nomor Surat Keputusan Tim Verifikasi (9) Diisi dengan tempat tinggal, bulan, tahun penandatanganan surat (10) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/ cap dinas MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEMENTERIAN/LEMBAGA ……………(KOP SURAT) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ……….…………………………….(1) NIP : ……………………………………..(2) Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran…….(3) Satker : ………………………………..……(4) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Perhitungan Subsidi……………(5)….. sebesar Rp……….(6)….(dengan huruf) telah diverifikasi dan dihitung dengan benar berdasarkan ……………..(7)…………….. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran Subsidi ……………(8)…… tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke rekening Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ……………………..(9), …………… Kuasa Pengguna Anggaran (10) (Nama lengkap) NIP LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.02/2010 TENTANG SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK No. Uraian Isian (1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat (2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat (3) Diisi dengan nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (4) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (5) Diisi dengan jenis subsidi (6) Diisi dengan jumlah rupiah penyaluran subsidi (7) Diisi dengan dokumen bukti penyaluran subsidi (8) Diisi dengan jenis subsidi (9) Diisi dengan tempat tinggal, bulan, tahun penandatanganan surat (10) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Peraturan Menteri Nomor 125-pmk-02-2010 Tahun 2010 tentang SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21