PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 124-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BENIH NASIONAL DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

PERMEN Nomor 124-pmk-02-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Cadangan Benih Nasional, yang selanjutnya disingkat CBN adalah sejumlah tertentu benih padi, jagung (hibrida dan komposit), dan kedelai yang memenuhi spesifikasi teknis, merupakan milik pemerintah pusat yang pengadaannya bersumber dari dana APBN, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO). 2. Bantuan Langsung Benih Unggul, yang selanjutnya disingkat BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu tanaman pangan yang disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompok tani) yang telah ditetapkan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan kesadaran penggunaan benih unggul sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO).

(1) Pembayaran CBN dan BLBU dapat dilakukan setelah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran memenuhi kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut : a. Perjanjian dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero); b. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan. (2) Kelengkapan dokumen pendukung BLBU dilampiri pula dengan Berita Acara Hasil Verifikasi. (3) Verifikasi dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) atau Direksi PT Pertani (Persero) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian,selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (4) Verifikasi dalam rangka pembayaran BLBU dilakukan terhadap dokumen pendukung yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian dapat membentuk tim yang melibatkan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan instansi terkait lainnya. (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan dan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) atau Direksi PT Pertani (Persero) berdasarkan Kertas Kerja hasil verifikasi yang telah dilakukan dan disepakati oleh Tim/pihak-pihak yang melakukan verifikasi. (7) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Pertani (Persero) untuk diaudit oleh Auditor yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Pertani (Persero) wajib menyimpan dokumen pendukung yang terkait dengan CBN dan BLBU secara lengkap dan tertib dan sewaktu- waktu dapat disajikan apabila di kemudian hari diperlukan untuk evaluasi, pemeriksaan atau administrasi lainnya.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menunjuk : a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/ yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen; dan b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (3) Berdasarkan DIPA untuk keperluan CBN dan BLBU yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan menyampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan CBN dilampiri: a. Kuitansi pembayaran; b. Perjanjian Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum/Public Service Obligation (PSO) Pengelolaan CBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1); c. Surat pernyataan ketersediaan benih untuk stok CBN di gudang dan penangkaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan d. Surat pernyataan kesanggupan penyaluran CBN dalam rangka pemulihan dan pengembangan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk keperluan BLBU dilampiri: a. Kuitansi pembayaran; b. Perjanjian Pelaksanaan BLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); c. Berita Acara Hasil Verifikasi Pelaksanaan BLBU. (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendaharawan Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALLATA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.02/2009 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BENIH NASIONAL DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL. SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN BENIH PADI, KEDELAI, JAGUNG HIBRIDA DAN JAGUNG KOMPOSIT UNTUK CADANGAN BENIH NASIONAL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................. Jabatan : ............................................................................................. Alamat : ............................................................................................. Bertindak untuk dan atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero), dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa stok benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit untuk keperluan Cadangan Benih Nasional telah tersedia di gudang dan penangkaran PT Sang Hyang Seri (Persero). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk keperluan pencairan dana dan pengelolaan Cadangan Benih Nasional. Jakarta,tanggal ..................... MENGETAHUI : DIREKTUR UTAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PT SANG HYANG SERI (PERSERO) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATERAI Rp6.000,00 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.02/2009 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BENIH NASIONAL DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYALURAN CADANGAN BENIH NASIONAL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................. Jabatan : ............................................................................................. Alamat : ............................................................................................. Bertindak untuk dan atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero), dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa PT Sang Hyang Seri (Persero) sanggup menyalurkan Cadangan Benih Nasional yang meliputi benih padi inbrida, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit untuk keperluan pemulihan dan pengembangan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk keperluan pencairan dana dan pengelolaan Cadangan Benih Nasional. Jakarta,tanggal ..................... MENGETAHUI : DIREKTUR UTAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PT SANG HYANG SERI (PERSERO) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATERAI Rp6.000,00 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 124-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BENIH NASIONAL DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12