PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 123-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing

PERMEN Nomor 123-pmk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2059), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR TEMPAT PELAYANAN KEPABEANAN ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING 1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara 3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Provinsi Sumatera Barat 4. Nongsa Point Marina, Batam, Provinsi Kepulauran Riau 5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung 7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8. Pelabuhan Benoa, Badung, Provinsi Bali 9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah 11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur 13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Provinsi Maluku 15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku 16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku 17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat 18. Pelabuhan Biak, Biak, Provinsi Papua 19. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Provinsi Kepulauan Riau MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI