PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 122-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN Nomor 122-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat. 2. Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dana Taperum PNS adalah dana yang dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah, untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan. 3. Bank Penyimpan Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Bank Penyimpan Dana adalah bank tempat menyimpan Dana Taperum PNS. 4. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Bapertarum PNS adalah pengelola tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. 5. Tim Likuidasi adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang keanggotaan dan pelaksanaaan tugasnya sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. 6. Surat Perintah Pencairan Deposito adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening deposito yang disampaikan kepada bank untuk mencairkan deposito ke rekening giro tujuan. 7. Surat Instruksi Pemindahan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening giro yang disampaikan kepada bank untuk memindahkan saldo giro ke rekening giro tujuan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

BAB II

TATA CARA PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

Pasal 2

Koreksi

(1) Dana Taperum PNS dalam Peraturan Menteri ini merupakan dana yang: a. terhimpun sejak Bapertarum PNS dibubarkan; dan b. berbentuk deposito dan/atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannya. (2) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: a. giro; b. piutang; dan/atau c. aset lainnya. (3) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang dikelola oleh Menteri Keuangan. (4) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (5) Tim Likuidasi melakukan penghitungan dan penetapan atas Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Hasil penghitungan dan penetapan atas Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada: a. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Komite Tapera; dan d. Komisioner BP Tapera. (7) Dana Taperum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialihkan kepada BP Tapera.

Pasal 3

(1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (SKP-PFK). (2) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Komisioner BP Tapera; b. Kepala satuan kerja (satker) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai selaku KPA atas penerimaan dan pembayaran dana PFK pegawai; dan c. KPPN Jakarta II. (3) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Komisioner BP Tapera mengajukan permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada Menteri Keuangan c.q. KPA satker Pengembalian Penerimaan PFK Pegawai. (2) Berdasarkan Permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Satker Pengembalian Penerimaan PFK Pegawai melakukan pembayaran Dana Taperum PNS kepada BP Tapera. (3) Permintaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai dana perhitungan fihak ketiga.

Pasal 5

Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d, BP Tapera membuka rekening giro pada bank yang sama dengan masing-masing bank tempat menyimpan rekening Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan Dana Taperum PNS dimaksud.

Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d, Komisioner BP Tapera menyampaikan surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS kepada: a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya; dan b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito, giro, piutang, dan/atau aset lainnya, beserta hasil pemupukannya. (2) Surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner BP Tapera, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1): a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana, atas Dana Taperum PNS yang berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya. (2) Surat Perintah Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana dengan tembusan kepada BP Tapera dan Tim Likuidasi. (5) Penyampaian Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: a. spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Deposito dan Surat Instruksi Pemindahan Dana; b. salinan surat pengangkatan jabatan; dan c. salinan kartu identitas.

Pasal 8

(1) Untuk Dana Taperum PNS berupa piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan BP Tapera menyusun dan menandatangani berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera, dengan diketahui oleh Tim Likuidasi. (2) Berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pihak-pihak terkait. (4) Berita acara pengalihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung antara lain berupa kartu piutang per debitur disertai dengan histori transaksinya.

Pasal 9

(1) Untuk Dana Taperum PNS berupa aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk kas atau setara kas. (2) Aset dalam bentuk kas atau setara kas hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di rekening giro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (3) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan Dana Taperum PNS kepada BP Tapera melalui penerbitan Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (4) Format dan penyampaian Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana melakukan pencairan serta pemindahbukuan Dana Taperum PNS ke rekening giro BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan/atau giro telah bersaldo nihil, Bank Penyimpan Dana menutup rekening deposito dan giro dimaksud. (3) Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dilampiri dokumen berupa: a. bukti nota debet pemindahbukuan; dan b. pernyataan penutupan rekening deposito dan giro yang telah bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pencairan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Pencairan Deposito dan Surat Instruksi Pemindahan Dana diterima oleh Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana.

Pasal 11

Bank Penyimpan Dana tidak mengenakan biaya apapun dalam rangka pencairan, pemindahbukuan, dan penutupan rekening.

Pasal 12

(1) Setelah BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara sendiri-sendiri menyusun berita acara penyelesaian pengalihan Dana Taperum PNS bersama dengan BP Tapera. (2) Berita acara penyelesaian pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya yang dikelola oleh Menteri Keuangan; b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito, giro, dan aset lainnya, beserta hasil pemupukannya yang dikelola oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Ketua Tim Likuidasi; dan d. Komisioner BP Tapera. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS. (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Pengalihan Dana Taperum PNS yang Berbentuk Deposito dan/atau Jenis Investasi Lain Beserta Hasil Pemupukannya

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Bank Penyimpan Dana tidak mengenakan biaya apapun dalam rangka pencairan, pemindahbukuan, dan penutupan rekening.

Pasal 12

BAB III

PENGEMBALIAN DANA TAPERUM PNS OLEH BP TAPERA

Pasal 13

Koreksi

(1) Berdasarkan pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pencairan serta pemindahbukuan Dana Taperum PNS ke rekening giro BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), BP Tapera melaksanakan pengembalian Dana Taperum PNS kepada: a. Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. (2) BP Tapera bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rangka pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera dapat berkoordinasi dengan: a. Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. PT Taspen (Persero), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 14

(1) Pengembalian Dana Taperum PNS untuk PNS aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditampung dalam rekening dana tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. (2) BP Tapera menyediakan informasi yang bisa diakses oleh setiap PNS aktif untuk mengetahui saldo awal peserta tabungan perumahan rakyat. (3) Pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara serentak.

Pasal 15

(1) Pengembalian Dana Taperum PNS untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS. (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Dana Taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan, BP Tapera menyimpan Dana Taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya. (3) Dalam rangka mengusahakan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP Tapera menyediakan dan memperbarui informasi yang dapat diakses oleh PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau oleh ahli warisnya jika PNS meninggal dunia. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nama Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia; b. jumlah uang hak pengembalian Dana Taperum PNS; dan c. status pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. (5) Penyimpanan dalam rekening tersendiri dan usaha pengembalian atas Dana Taperum PNS oleh BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (6) Pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) memperhitungkan hasil pemupukan selama dana dimaksud dialihkan ke BP Tapera.

Pasal 16

(1) Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) masih terdapat Dana Taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, BP Tapera mengajukan permohonan penetapan status Dana Taperum PNS dimaksud sebagai dana tidak bertuan kepada pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Berdasarkan putusan pengadilan yang MEMUTUSKAN bahwa status Dana Taperum PNS sebagai dana tidak bertuan untuk disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera menyetorkan dana dimaksud ke rekening kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 17

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pengembalian Dana Taperum PNS diatur oleh BP Tapera dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 122-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21