Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/ata…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang tercantum dalam surat penetapan dan bertanggung jawab untuk melunasi utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang mengajukan penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Pemohon yang mengalami kesulitan keuangan. (2) Penundaan pembayaran bagi Pemohon yang mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dalam membayar utangnya dengan melakukan penelitian terhadap: a. laporan keuangan; dan b. kredibilitas Pemohon.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penelitian terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan tingkat likuiditas keuangan dan kemampuan Pemohon untuk melunasi utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda. (2) Penelitian terhadap kredibilitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan: a. Pemohon tidak mempunyai kewajiban penundaan pembayaran sebelumnya yang tidak dibayar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan; b. Pemohon tidak mempunyai tunggakan utang; dan c. Pemohon tidak dalam status diblokir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Tunggakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi utang bea masuk, bea keluar, termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan, selain yang diajukan penundaan pembayaran.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penelitian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan yang terdiri atas beberapa rasio keuangan, yaitu: a. rasio likuiditas yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancarnya; b. rasio solvabilitas yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total utang; dan c. rasio rentabilitas yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas. (2) Pemohon yang mengalami kesulitan likuiditas keuangan dinyatakan mampu untuk melunasi utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal memenuhi kriteria: a. rasio likuiditas ≥ 0,50 (nol koma lima puluh) dalam 1 (satu) tahun terakhir; b. rasio solvabilitas ≥ 0,50 (nol koma lima puluh) dalam 1 tahun terakhir; dan c. rasio rentabilitas bernilai ≥ -2,00 (negatif dua koma nol nol) dalam 1 (satu) tahun terakhir (hanya berlaku untuk nilai ekuitas positif).

Pasal 6

Koreksi

(1) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo surat penetapan. (2) Atas penundaan pembayaran yang diberikan, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (3) Perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. pokok utang dalam hal penundaan pembayaran yang diberikan berupa pengunduran terhadap jangka waktu pembayaran; atau b. sisa utang dalam hal penundaan pembayaran yang diberikan berupa pembayaran secara bertahap.

Pasal 7

Koreksi

(1) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis sesuai dengan tempat Pemohon penundaan pembayaran melunasi tagihan. (2) Dalam hal tempat Pemohon penundaan pembayaran melunasi tagihan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk nilai tagihan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), permohonan penundaan pembayaran diajukan kepada Direktur Jenderal u.p Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan b. untuk nilai tagihan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), permohonan penundaan pembayaran diajukan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. (3) Dalam hal tempat Pemohon penundaan pembayaran melunasi tagihan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk nilai tagihan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), permohonan penundaan pembayaran diajukan kepada Direktur Jenderal u.p Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan b. untuk nilai tagihan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), permohonan penundaan pembayaran diajukan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. (4) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo penetapan. (5) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. fotokopi penetapan; b. skema rencana penundaan pembayaran yang paling sedikit memuat: 1. jangka waktu pengunduran; atau 2. jumlah besaran pembayaran secara bertahap, dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau customs bond, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik dengan opini paling rendah wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi penilaian kinerja keuangan perusahaan; dan e. laporan keuangan periode berjalan termasuk laporan kas berjalan. (7) Dalam hal laporan keuangan tahun terakhir belum diaudit oleh akuntan publik, Pemohon wajib melampirkan: a. laporan keuangan periode sebelumnya yang sudah diaudit; b. laporan keuangan tahun terakhir; dan c. laporan keuangan periode berjalan termasuk laporan kas berjalan. (8) Dalam hal Pemohon tidak diwajibkan membuat laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemohon wajib melampirkan pembukuan atau catatan kas perusahaan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Atas permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan proses pemeriksaan administrasi dan penelitian dokumen permohonan oleh: a. unit yang menangani perbendaharaan, untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; b. bidang yang menangani perbendaharaan, untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau c. sub direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang penerimaan, untuk direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. (2) Pemeriksaan administrasi dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemeriksaan dan penelitian terhadap: a. surat permohonan; b. kelengkapan lampiran surat permohonan; c. jangka waktu permohonan; d. kredibilitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan e. laporan keuangan, pembukuan, atau catatan kas perusahaan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Atas permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar. (2) Permohonan penundaan pembayaran dapat disetujui dalam hal: a. surat permohonan sesuai; b. lampiran permohonan lengkap; c. memenuhi jangka waktu yang ditetapkan; d. Pemohon memenuhi persyaratan laporan keuangan sesuai penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan e. Pemohon mempunyai kredibilitas yang baik sesuai dengan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (3) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran disetujui, Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan: a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran ditolak: a. Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan; b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau c. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran disetujui, Pemohon wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau customs bond. (2) Nilai jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar tagihan yang diajukan penundaan pembayaran ditambah bunga atas penundaan. (3) Jaminan wajib diserahkan paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo surat penetapan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan jaminan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan atau tidak melunasi tagihan pajak dalam rangka impor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat penetapan, dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemblokiran di bidang kepabeanan. (2) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran disetujui: a. surat teguran atas tagihan utang bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau b. surat peringatan untuk tagihan bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, ditunda penerbitannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 12

Koreksi

(1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran dicabut; atau b. seluruh tagihan telah dibayar lunas. (2) Pencabutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal: a. jaminan tidak diserahkan sampai dengan jatuh tempo surat penetapan; b. Pemohon tidak melunasi tagihan sampai dengan batas waktu penundaan; c. Pemohon tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan; atau d. Pemohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. (3) Pencabutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan atas nama Direktur Jenderal, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran diterbitkan oleh Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan atas nama Direktur Jenderal; b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal; atau c. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal, dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan pemberian penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya ketentuan mengenai pencabutan, dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal pemberian penundaan pembayaran dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jaminan dicairkan untuk membayar utang bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga, dalam hal Pemohon sudah menyerahkan jaminan; dan/atau b. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan utang bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. (5) Dalam hal keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan dinyatakan tidak berlaku karena seluruh tagihan telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jaminan dikembalikan kepada Pemohon. (6) Tata cara pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan di bidang kepabeanan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Terhadap tagihan bea masuk, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang telah jatuh tempo dapat diberikan penundaan pembayaran tertentu berupa pembayaran secara bertahap. (2) Penundaan pembayaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengajukan permohonan penundaan pembayaran tertentu kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini; b. terhadap Pemohon belum diterbitkan surat paksa; dan c. jaminan yang diserahkan berupa jaminan bank. (3) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemohon dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dikalikan pokok utang dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan b. pembayaran secara bertahap menggunakan formulir skema pembayaran bertahap menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penagihan aktif dilanjutkan dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Pemberian penundaan pembayaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda; dan 2. Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 146/PMK.04/2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 966); dan b. Nomor 86/PMK.04/2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 790), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA A. FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan. Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (4) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (5) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau alamat Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nomor (6) : diisi nama pemohon. Nomor (7) : diisi jabatan pemohon. Nomor (8) : diisi nama perusahaan pemohon. Nomor (9) : diisi alamat perusahaan pemohon. Nomor (10) : diisi nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (11) : diisi nomor Surat Penetapan. Nomor (12) : diisi tanggal Surat Penetapan. Nomor (13) : diisi alasan permohonan diajukan. Nomor (14) : diisi tanda tangan dan nama jelas pemohon. B. FORMAT SKEMA RENCANA PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 1. PENUNDAAN PEMBAYARAN BERUPA PENGUNDURAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN 2. PENUNDAAN PEMBAYAAN BERUPA PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP/PENGANGSURAN Keterangan: Skema rencana penundaan pembayaran diisi sesuai dengan jenis penundaan pembayaran yang diajukan dalam surat permohonan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi jumlah bulan, penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (2) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diajukan pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (3) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diajukan pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (4) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diajukan pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (5) : diisi besaran bunga penundaan pembayaran, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) dikali jangka waktu pengunduran sesuai angka (1) dikalikan dengan jumlah tagihan sesuai angka (2), angka (3), dan/atau angka (4). Nomor (6) : diisi jumlah seluruh tagihan yang harus dibayar meliputi penjumlahan tagihan pokok sesuai angka (2), angka (3), dan/atau angka (4) ditambah besaran bunga sesuai angka (5). Nomor (7) : diisi tanggal jatuh tempo tagihan sesuai pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (8) : diisi urutan bulan penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (9) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan pengangsuran. Nomor (10) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan pengangsuran. Nomor (11) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan pengangsuran. Nomor (12) : diisi besaran bunga pengangsuran, dihitung dengan formula: 2% (dua persen)dikali jumlah sisa tagihan bulan sebelumnya sesuai tagihan dalam angka (9), angka (10), dan/atau angka (11). Nomor (13) : diisi jumlah seluruh tagihan yang harus dibayar pada bulan berjalan pengangsuran meliputi penjumlahan tagihan pokok sesuai angka (9), angka (10), dan/atau angka (11) ditambah besaran bunga sesuai angka (12). Nomor (14) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan sesuai pada bulan berjalan pengangsuran. C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan. Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (4) : diisi nama direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. Nomor (5) : diisi nama Kantor Pelayanan tempat mengajukan permohonan. Nomor (6) : diisi alamat Kantor Pelayanan atau alamat direktorat evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. Nomor (7) : diisi nama Pemohon. Nomor (8) : diisi jabatan Pemohon. Nomor (9) : diisi nama perusahaan. Nomor (10) : diisi alamat perusahaan. Nomor (11) : diisi nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (12) : diisi tanda tangan dan nama jelas Pemohon di bawah meterai. D. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BERUPA PENGUNDURAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan pemberian penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (3) : diisi hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk dapat memberikan penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran. Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan. Nomor (6) : diisi nama Pemohon. Nomor (7) : Nomor diisi nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (8) : diisi alamat perusahaan. Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan. Nomor (10) : diisi jumlah tagihan dalam angka. Nomor (11) : diisi jumlah tagihan dalam huruf. Nomor (12) : diisi nilai tagihan yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka. Nomor (13) : diisi nilai tagihan yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf. Nomor (14) : diisi bulan saat realisasi pelunasan atas penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu. Nomor (15) : diisi jangka waktu pemberian penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu. Nomor (16) : diisi tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu. Nomor (17) : diisi nama direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. Nomor (18) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (19) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (20) : diisi nama Direktur yang menerbitkan surat penetapan. Misalnya: Direktur Audit. Nomor (21) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan pemberian penundaan pembayaran berupa pengunduran jangka waktu pembayaran ditetapkan. Nomor (22) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan. Nomor (23) : diisi nama Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor (24) : diisi Nomor Induk Pegawai Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. E. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BERUPA PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan pemberian penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (3) : diisi hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk dapat memberikan penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan. Nomor (6) : diisi nama Pemohon. Nomor (7) : Nomor diisi nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (8) : diisi alamat perusahaan. Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan. Nomor (10) : diisi jumlah tagihan dalam angka. Nomor (11) : diisi jumlah tagihan dalam huruf. Nomor (12) : diisi nilai tagihan yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka. Nomor (13) : diisi nilai tagihan yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf. Nomor (14) : diisi jangka waktu penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (15) : diisi tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap. Nomor (16) : diisi nama direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan. Nomor (17) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (18) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (19) : diisi nama Direktur yang menerbitkan surat penetapan. Misalnya: Direktur Audit. Nomor (20) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan pemberian penundaan pembayaran berupa pembayaran secara bertahap ditetapkan. Nomor (21) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan. Nomor (22) : diisi nama Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor (23) : diisi Nomor Induk Pegawai Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nama direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penolakan. Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penolakan. Nomor (3) : diisi nomor surat. Nomor (4) : diisi tanggal surat. Nomor (5) : diisi perihal surat. Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pemohon. Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan. Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan. Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan. Nomor (10) : diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan. Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani. Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani. G. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PENCABUTAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pemberian persetujuan penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang akan dicabut. Nomor (3) : diisi perihal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang akan dicabut. Nomor (4) : diisi nama Pemohon. Nomor (5) : diisi besaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi yang telah disetujui ditunda dalam angka. Nomor (6) : diisi besaran utang bea masuk, bea keluar, dan/ atau sanksi administrasi yang telah disetujui ditunda dalam huruf. Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Nomor (8) : nama direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan, Nomor (9) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (10) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pemberian persetujuan penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Nomor (11) : diisi tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pemberian persetujuan penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pemberian persetujuan penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Nomor (13) : diisi nama Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai Direktur/Kepala Kantor yang menandatangani. H. FORMAT SKEMA RENCANA PENUNDAAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP ATAS TAGIHAN YANG SUDAH JATUH TEMPO Catatan: Dalam hal penundaan pembayaran diajukan setelah tanggal jatuh tempo, bunga dihitung maksimal. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi jumlah besaran bea masuk yang pembayarannya secara bertahap. Nomor (2) : diisi jumlah besaran bea keluar yang pembayarannya secara bertahap. Nomor (3) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang pembayarannya secara bertahap. Nomor (4) : diisi besaran bunga pembayaran secara bertahap, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x jumlah sisa tagihan bulan sebelumnya sesuai tagihan dalam angka (1), angka (2), dan/atau angka (3). Nomor (5) : diisi jumlah seluruh tagihan yang harus dibayar meliputi penjumlahan tagihan pokok sesuai angka (1), angka (2), dan/ atau angka (3), ditambah besaran bunga sesuai angka (4). Nomor (6) : diisi tanggal jatuh tempo tagihan pembayaran untuk bulan berjalan pembayaran secara bertahap. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 122-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15