PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 121-pmk-07-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

PERMEN Nomor 121-pmk-07-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. 4. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 7. Tunggakan adalah jumlah kewajiban Pinjaman Pemerintah Daerah yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, denda, dan/atau biaya lainnya, yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah dan telah melewati tanggal jatuh tempo, sesuai ketentuan naskah perjanjian pinjaman. 8. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Dana Jaminan Penugasan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, dan/atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar Tunggakan yang Gagal Bayar kepada PT SMI yang dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola Dana Jaminan Penugasan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perhitungan Tunggakan. (2) Berdasarkan hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. (3) Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat: a. jumlah Tunggakan beserta lampiran hasil perhitungan Tunggakan; b. Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi; dan c. Pernyataan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pelaksanaan rekonsiliasi pemotongan DAU dan/atau DBH akan dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (4) Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi atas hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan; (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. (6) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan/amandemen;dan c. jumlah dan rincian Tunggakan. (7) Dalam hal Pemerintah daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi, hasil perhitungan Tunggakan dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat Permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Berita Acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau surat pemberitahuan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan b. salinan Naskah Perjanjian Pinjaman Pemerintah Daerah bersangkutan beserta perubahan/amandemen.

Pasal 7

(1) Berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH. (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah Daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan/amandemen; c. jumlah Tunggakan; d. jenis dana yang dipotong sebagai penyelesaian Tunggakan; e. besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH; dan f. waktu pelaksanaan pemotongan. (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH. (4) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima lengkap; dan/atau b. salinan Berita Acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diterima lengkap.

Pasal 8

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH. (2) Tata cara pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 9

(1) Untuk setiap pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka penyelesaian Tunggakan yang Bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPM.

Pasal 10

Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH dari tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah dicatat dalam akun Penerimaan Nonanggaran.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelesaian tunggakan untuk penggantian Dana Jaminan Penugasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran Tunggakan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Surat Permintaan Pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; b. berita acara rekonsiliasi antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PT SMI dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan pejabat yang mewakili PT SMI. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Jaminan kepada Perusahaan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. (5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam rangka MENETAPKAN jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan untuk pembayaran Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT SMI.

Pasal 12

(1) Berdasarkan penetapan jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan melalui pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut: a. lembar konfirmasi penerimaan pembayaran tunggakan dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah terhadap PT SMI; b. berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi; c. salinan surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI; dan d. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Pasal 13

(1) Berdasarkan surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH. (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah Daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan/amandemen; c. jumlah Tunggakan atau jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan; d. jenis dana yang dipotong sebagai penyelesaian Tunggakan atau penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan; e. besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH; dan f. waktu pelaksanaan pemotongan. (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH. (4) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima lengkap; dan/atau b. Salinan berita acara rekonsiliasi antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diterima lengkap.

Pasal 14

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH. (2) Tata cara pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 15

(1) Dalam setiap pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah untuk penyelesaian Tunggakan Pinjaman yang Bersumber dari PT SMI. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPM.

Pasal 16

Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH dari Penyelesaian Tunggakan untuk Penggantian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur dicatat menggunakan akun Penerimaan Nonanggaran.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemotongan DAU dan/atau DBH digunakan sebagai penggantian Dana Jaminan Penugasan, dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Jaminan Penugasan. (2) Penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman yang Bersumber dari Pemerintah

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH dari tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah dicatat dalam akun Penerimaan Nonanggaran.

BAB Kedua

Penyelesaian Tunggakan untuk Penggantian Dana Jaminan Penugasan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH dari Penyelesaian Tunggakan untuk Penggantian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur dicatat menggunakan akun Penerimaan Nonanggaran.

Peraturan Menteri Nomor 121-pmk-07-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21