PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 120-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEKKEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERMEN Nomor 120-pmk-08-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN. 4. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek. 5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko. 10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat proyeksi penarikan dana proyek selama masa pelaksanaan proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek. 12. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada yang bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SBSN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN . (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan: a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap: 1) perkembangan realisasi penyerapan dana; 2) pencapaian fisik Proyek; 3) permasalahan yang dihadapi; dan 4) tindak lanjut yang diperlukan; b. penyelesaian pekerjaan proyek.

Pasal 3

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk: a. laporan pelaksanaan; dan b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pasal 4

(1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung berupa: a. perkembangan pencapaian fisik Proyek; dan b. permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan. (2) Bentuk laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada format dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. disusun untuk periode triwulanan; b. disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 5

(1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat paling kurang: a. salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan b. pengajuan usulan penetapan status penggunaan proyek yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara. (2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.

Pasal 6

(1) Untuk Proyek yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan dan diberikan perpanjangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa perpanjangan kontrak atau pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 7

(1) DJPPR melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dengan: a. berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6; dan b. berpedoman pada RPD. (2) Pemantauan realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. membandingkan antara RPD dengan realisasi penyerapan dana Proyek; dan b. melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, apabila diperlukan.

Pasal 8

(1) DJPPR melakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek, berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. ”baik” untuk Proyek dengan persentase kesenjangan (gap) antara rencana dan realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan; b. ”kurang” untuk Proyek dengan persentase gap antara rencana dan realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek lebih lambat dari jadwal yang direncanakan; dan c. ”rendah” untuk Proyek dengan persentase gap antara rencana dan realisasi sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek sangat lambat dari jadwal yang direncanakan. (2) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dilakukan setiap triwulan atau dalam hal diperlukan. (3) Metode penghitungan terhadap kesenjangan (gap) penyerapan dana Proyek mengacu pada penghitungan tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) DJPPR menyusun hasil evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Dalam rangka penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dokumen yang bersumber, antara lain dari: a. data realisasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek; dan/atau c. hasil rapat antara DJPPR dengan Pemrakarsa Proyek dan pihak terkait lainnya.

Pasal 10

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa: a. laporan hasil pemantauan; dan/atau b. rekomendasi terhadap hasil pemantauan. (2) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk seluruh kriteria penilaian Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Rekomendasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan terhadap hasil pemantauan dengan kriteria penilaian “kurang” dan “rendah”.

BAB Kesatu

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk: a. laporan pelaksanaan; dan b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

Peraturan Menteri Nomor 120-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEKKEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 18