PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 120-pmk-06-2022 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 120-pmk-06-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENYEDIAAN

Pasal 1

(1) Pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN. (2) Penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan melalui mekanisme: a. pembelian tanah dan bangunan; b. pembelian tanah dan pembangunan rumah; atau c. pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi, untuk rumah kediaman.

BAB II

KRITERIA UMUM

Pasal 2

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI UNTUK PENGANGGARAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah dan/atau bangunan sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. Menteri Keuangan menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Keuangan menyampaikan nilai pasar tanah terendah termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah dan/atau bangunan sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, kepada Menteri Sekretaris Negara; d. Penyampaian nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan permohonan dari Menteri Sekretaris Negara. (2) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

(1) Perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal pengadaan rumah kediaman dilakukan melalui pembelian rumah yang telah ada, dan rumah tersebut memerlukan renovasi atau restorasi, maka biaya renovasi atau restorasi tersebut termasuk dalam perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Menteri Sekretaris Negara menyusun rincian anggaran untuk pengadaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN pada tahun yang direncanakan. (2) Tahun yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun pada saat tanah dan/atau bangunan rumah kediaman akan dibangun atau dibeli. (3) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai yang diperoleh dari penjumlahan antara: a. total nilai tanah; b. total nilai bangunan; dan c. segala pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian rumah kediaman yang layak bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN yang ditanggung oleh Negara. (4) Total nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perkalian antara: a. nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan b. luas tanah dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi). (5) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perkalian antara: a. perhitungan nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. luas bangunan dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN direncanakan akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. disampaikan untuk kebutuhan pada masing-masing tahun anggaran; dan b. rincian nilai tanah atau bangunan dapat melebihi ketentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sepanjang total nilai tanah dan bangunan tidak melebihi total anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PELAKSANAAN PENYEDIAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri Sekretaris Negara melaksanakan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN sesuai dengan pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara. (2) Pelaksanaan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi ketentuan luasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau luasan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepanjang total biaya penyediaan tanah dan bangunan tidak melebihi pagu yang tersedia. (3) Dalam hal total biaya penyediaan yang akan dikeluarkan melebihi pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara untuk penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN, maka: a. kelebihan tersebut tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. Menteri Sekretaris Negara dapat mencari lokasi lain. (4) Dalam hal pelaksanaan penyediaan Rumah Kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN tidak selesai dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, Menteri Sekretaris Negara mengajukan kebutuhan rincian anggaran untuk penyelesaian pengadaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN untuk tahun anggaran berikutnya disertai penjelasan mengenai penyebab tidak selesainya pengadaan rumah kediaman di tahun anggaran berjalan dengan ketentuan total anggaran penyediaan tanah dan/atau bangunan tidak melebihi total anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

(1) Bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN yang telah berakhir masa jabatannya dan sampai dengan saat diberlakukannya Peraturan Menteri ini belum dilaksanakan pengadaan rumah kediamannya, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, kecuali ketentuan mengenai: a. jangka waktu pengajuan 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; b. perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c; dan c. penyusunan rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) tidak termasuk: 1. ketentuan mengenai total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); 2. ketentuan mengenai total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); dan 3. ketentuan pajak dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, serta pengajuan rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). (2) Perhitungan total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dan segala pajak dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dijadikan sebagai dasar dalam pengalokasian anggaran untuk keperluan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 120-pmk-06-2022 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14