PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 118-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

PERMEN Nomor 118-pmk-06-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 3. Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara. 4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat Satuan Kerja/KPB yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. 8. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAKPB. 9. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya. 10. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen. 11. Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian. 12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu. 13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 16. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 17. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang. 18. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang. 19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. 20. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN. 21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 22. Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber guna menghasilkan informasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara/SIMAK BMN).

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam pelaksanaan Penilaian Kembali berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. merumuskan kebijakan dan strategi Penilaian Kembali BMN; b. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; c. melaksanakan Penilaian BMN; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada PRESIDEN. (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan DJKN untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat. (2) Tim Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. menyiapkan usulan kebijakan dan pedoman serta langkah pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; b. MENETAPKAN target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional; c. melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, Kanwil DJKN, dan KPKNL dalam perencanaan dan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; d. melakukan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL; e. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL; g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara nasional dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan; dan h. tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Daerah sesuai dengan wilayah kerja Kanwil DJKN. (2) Tim Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan sesuai dengan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional; b. melaksanakan sosialisasi; c. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; d. mengoordinasikan pembentukan Tim Pelaksana pada KPKNL dengan memperhatikan rencana kerja dan beban kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; e. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; dan g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN. (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh KPKNL dan KPB. (2) Kepala KPKNL berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. menyusun rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan; b. melaksanakan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada KPB di wilayah kerjanya; c. membentuk Tim Pelaksana; d. melakukan Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali dengan KPB; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerjanya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. melakukan sosialisasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN hingga jenjang KPB dalam lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan; b. mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan; c. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Inventarisasi dan Penilaian BMN yang menjadi tanggung jawab Pengguna Barang; d. melaksanakan Inventarisasi BMN; e. melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN; f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan; dan g. menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan BMN, seperti Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Badan Sarana Pertahanan/Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana/Pimpinan Kesekretariatan/Kepala Badan Urusan Administrasi/Deputi Bidang Administrasi/ Direktur Utama.

Pasal 9

KPB berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Penilaian Kembali BMN yang menjadi tanggung jawab KPB; b. melakukan Inventarisasi BMN yang berada pada penguasaannya; c. melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN; d. melakukan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan KPKNL; e. melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMN; dan f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang secara berjenjang.

BAB Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 10

Koreksi

(1) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian BMN. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang. (3) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang terdiri atas: a. Penilai Direktorat Jenderal; dan b. pegawai pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL dan/atau pegawai pada Seksi lain/Sub Bagian pada KPKNL. (4) Dalam hal diperlukan, Kepala KPKNL dapat meminta bantuan tenaga dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN untuk menjadi bagian dari anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk: a. menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN; b. menyampaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN kepada Kepala KPKNL; dan c. melakukan monitoring atas pelaksanaan: 1. koreksi data dan nilai BMN hasil Inventarisasi dan Penilaian; dan 2. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN antara KPB dengan KPKNL. (6) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur KPB bertanggung jawab untuk: a. melakukan pencocokan data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN; b. melakukan Inventarisasi; dan c. menyusun laporan hasil Inventarisasi. (7) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang bertanggung jawab untuk: a. melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN; b. mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan dan penilaian BMN; c. melakukan Penilaian BMN; dan d. menyusun laporan hasil Penilaian. (8) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dibentuk oleh Kepala KPKNL.

Pasal 11

(1) Dalam Penilaian Kembali BMN, UAKPB menyediakan data awal BMN yang terdiri atas: a. data BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN pada masing-masing Pengguna Barang/KPB; b. profil KPB; c. formulir pendataan objek Penilaian Kembali; dan d. dokumen lain terkait BMN yang diperlukan. (2) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. kode barang; b. nama barang; c. nomor urut pendaftaran; d. tanggal perolehan; e. kuantitas; f. harga perolehan; g. akumulasi penyusutan; dan h. nilai buku. (3) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. buku barang; c. Kartu Identitas Barang; d. Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan; e. dokumen kepemilikan BMN; f. dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan g. dokumen lainnya yang diperlukan. (4) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPKNL sebelum pelaksanaan Penilaian. (5) Penyediaan data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja Inventarisasi. (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana dari unsur KPB. (3) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam laporan hasil Inventarisasi. (4) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. rekapitulasi hasil Inventarisasi; b. daftar barang hasil Inventarisasi barang baik; c. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak ringan; d. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak berat; e. daftar barang hasil Inventarisasi barang berlebih; f. daftar barang hasil Inventarisasi barang tidak ditemukan; g. daftar barang hasil Inventarisasi barang dalam sengketa; h. catatan atas hasil Inventarisasi; dan i. surat keterangan dari KPB/pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi. (5) Pelaksanaan Inventarisasi serta penyusunan format kertas kerja Inventarisasi dan laporan hasil Inventarisasi dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan: a. pendekatan data pasar; b. pendekatan biaya; dan/atau c. pendekatan pendapatan. (2) Penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian. (3) Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penilaian dilakukan dengan: a. survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali berupa Tanah; dan b. tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali selain Tanah.

Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penilaian BMN.

Pasal 15

Penilaian tidak dilakukan terhadap: a. BMN yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan b. BMN yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan laporan hasil Inventarisasi.

Pasal 16

(1) Hasil Penilaian BMN untuk Penilaian Kembali dituangkan dalam laporan hasil Penilaian. (2) Laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Pelaksana menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. (2) Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan b. laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (3) Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN. (4) Penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas: a. penyelesaian BMN berlebih; b. penyelesaian BMN yang tidak ditemukan; c. penyelesaian BMN dalam sengketa; d. penyelesaian BMN yang dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; e. penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/KPB; dan f. koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 19

(1) Koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan KPB melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian. (2) Koreksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kondisi dan luas. (3) Koreksi nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap. (4) Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi nol. (5) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali menjadi nilai perolehan baru. (6) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih tinggi dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. (7) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih rendah dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan. (8) Koreksi nilai hasil penilaian BMN tidak mengakibatkan perubahan penyajian kelompok BMN yang semula sebagai intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. (9) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (10) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian. (11) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Koreksi data dan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 21

(1) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL. (2) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (3) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN semesteran atau tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi BMN. (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani oleh KPKNL dengan KPB. (5) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan. (2) Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana. (3) Penentuan masa manfaat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 24

Koreksi

(1) Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara berjenjang. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. UAKPB; b. UAPPB-W; c. UAPPB-E1; dan d. UAPB.

Pasal 25

Koreksi

(1) UAKPB menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (2) UAKPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPPB-W atau UAPPB-E1; dan b. KPKNL. (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 26

(1) UAPPB-W menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Wilayah yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) UAPPB-W wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada: a. UAPPB-E1 atau UAPB; dan b. Kanwil DJKN. (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 27

(1) UAPPB-E1 menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tingkat Eselon I yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Barang setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang setiap semester, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Kepala KPKNL menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Tim Koordinasi Tingkat Daerah menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPKNL untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN guna ditetapkan. (2) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Tim Koordinasi Tingkat Pusat menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal guna ditetapkan. (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pasal 33

Penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada: a. tingkat KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; b. tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; c. tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; d. tingkat Koordinator Wilayah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; e. tingkat Eselon I Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan f. tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan sesuai dengan format dan tata cara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 118-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34