PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

PERMEN Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kelima

Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

Pasal 23A

Dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada Kode Billing yang dibuat oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan terdapat kelalaian petugas Bank/Pos Persepsi dalam melakukan eksekusi Kode Billing, KPPN Khusus Penerimaan dapat melakukan pembatalan atas transaksi Penerimaan Negara.

Pasal 23B

Pasal 23C

Koreksi

Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor mengajukan permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara kepada Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi dilampiri dengan: 1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti; b. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi menerbitkan Surat Pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi menyampaikan permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dilampiri dengan: 1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti; 3. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan; dan 4. Surat Pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi; d. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menerbitkan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada KPPN Khusus Penerimaan dilampiri dengan: 1. surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; 2. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara pengganti; 3. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan; dan 4. surat pernyataan Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.

Pasal 23F

Koreksi

(1) KPPN Khusus Penerimaan melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e. (2) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e tidak memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan kembali Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e disertai dengan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e telah memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan: a. menerbitkan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Settlement; c. melakukan penyesuaian data transaksi Penerimaan Negara pada SPAN; dan d. mengirimkan notifikasi pemblokiran transaksi penerimaan negara secara sistem kepada Biller. (5) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada: a. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan LHP Elektronik; b. Biller, sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan pada database Biller; dan c. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan melalui KPPN mitra kerja untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara lainnya, sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada laporan keuangan. (6) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali LHP Elektronik yang telah diperbaiki kepada KPPN Khusus Penerimaan. 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

BAB Kelima

Pasal 23A

Pasal 23B

BAB Kelima

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 23C

Pasal 23D

Pasal 23E

Pasal 23F

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 37

Pasal 38

Pasal II