PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS. PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS. UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN

PERMEN Nomor 115-pmk-05-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek Nucleus Estate Smallholder (NES) I sampai dengan VII, NES Gula, NES Asian Development Bank I dan II, NES Saudi Fund VII Tallopino, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal, PIR I/II, Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), dan Tree Crop Smallholder Development Project (TCSDP). 2. Petani adalah petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan. 3. Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat adanya surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit. 4. Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh bank penatausaha dan ditandatangani oleh Petani. 5. Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani. 6. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membidangi usaha pertanian khususnya di bidang perkebunan. 7. Bank Penatausaha adalah bank yang telah ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk. 8. Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan. 9. Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima limpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang. 10. Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi terkait sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran data penandatanganan SPH dan hak tagih pemerintah pusat atas pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani per tanggal tertentu. 11. Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani. 12. Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani. 13. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani. 14. Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani adalah tim yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani diajukan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Perusahaan Inti dan Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek; b. surat keterangan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan c. surat kuasa dari Petani secara kolektif per proyek kepada Perusahaan Inti dan Dinas untuk mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Pasal 5

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. (4) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan untuk melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (2) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kebun dan kemampuan membayar kembali Petani.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pada Petani kepada Menteri Keuangan. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi. (3) Apabila Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan. (4) Surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diteruskan secara formal kepada pimpinan Perusahaan Inti dan kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada Petani.

Pasal 8

(1) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap utang pokok dan/atau non pokok. (2) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya persetujuan penjadwalan kembali oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Penagihan dan pengumpulan setoran atas Piutang Negara Pada Petani dilaksanakan oleh: a. Perusahaan Inti atau Dinas; dan/atau b. Bank Penatausaha.

Pasal 10

Perusahaan Inti dan Dinas berkewajiban: a. menagih Piutang Negara Pada Petani; b. menerima setoran angsuran Petani; c. menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran angsuran Petani ke Kantor Cabang; dan d. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.

Pasal 11

(1) Bank Penatausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari: a. Kantor Cabang; dan b. Kantor Cabang Koordinator. (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban: a. menerima dan menatausahakan angsuran pelunasan Piutang Negara Pada Petani, yang berasal dari: 1) Petani, 2) Perusahaan Inti, dan 3) Dinas. b. melimpahkan seluruh setoran angsuran Petani, Perusahaan Inti, dan Dinas pada hari yang sama ke Rekening Kantor Cabang Koordinator dengan ketentuan: 1) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk: a. untuk setoran PIR dibayarkan pada Rekening nomor 0206.01.000023.30.5 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk; b. untuk setoran UPP yang meliputi P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP dibayarkan pada rekening nomor 0206.01.000022.30.9 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk; 2) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ke rekening nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta S. Parman. c. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang. (3) Kantor Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban: a. melimpahkan seluruh setoran atas Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ke Rekening Dana Investasi nomor 513000000980 di Bank INDONESIA Jakarta pada tanggal yang sama; b. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat pusat.

Pasal 12

(1) Perusahaan Inti dan Dinas menyetor angsuran Petani ke Kantor Cabang setiap 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyetoran dengan dilampiri daftar nama Petani dan nomor kapling. (2) Petani yang menyetor angsuran secara langsung ke Kantor Cabang, menyerahkan salinan bukti setoran ke Perusahaan Inti atau Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyetoran. (3) Kantor Cabang melimpahkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Cabang Koordinator pada tanggal penyetoran.

Pasal 13

Ketentuan teknis bagi Petani yang telah melakukan pembayaran utang pokok dan utang non pokok yang secara akumulasi melebihi jumlah utang pokok, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 14

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap utang non pokok. (2) Petani yang telah mendapatkan persetujuan penghapusan diberikan penjadwalan kembali utang pokok untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya penghapusan. (3) Ketentuan penghapusan Piutang Negara Pada Petani mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani diajukan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Perusahaan Inti dan Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek; b. surat keterangan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan c. surat kuasa dari Petani secara kolektif per proyek kepada Perusahaan Inti dan Dinas untuk mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Pasal 5

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. (4) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan untuk melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. (2) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kebun dan kemampuan membayar kembali Petani.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pada Petani kepada Menteri Keuangan. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi. (3) Apabila Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan. (4) Surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diteruskan secara formal kepada pimpinan Perusahaan Inti dan kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada Petani.

BAB Ketiga

Penagihan Piutang Negara Pada Petani

Pasal 9

Koreksi

Penagihan dan pengumpulan setoran atas Piutang Negara Pada Petani dilaksanakan oleh: a. Perusahaan Inti atau Dinas; dan/atau b. Bank Penatausaha.

Pasal 10

Koreksi

Perusahaan Inti dan Dinas berkewajiban: a. menagih Piutang Negara Pada Petani; b. menerima setoran angsuran Petani; c. menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran angsuran Petani ke Kantor Cabang; dan d. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.

Pasal 11

(1) Bank Penatausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari: a. Kantor Cabang; dan b. Kantor Cabang Koordinator. (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban: a. menerima dan menatausahakan angsuran pelunasan Piutang Negara Pada Petani, yang berasal dari: 1) Petani, 2) Perusahaan Inti, dan 3) Dinas. b. melimpahkan seluruh setoran angsuran Petani, Perusahaan Inti, dan Dinas pada hari yang sama ke Rekening Kantor Cabang Koordinator dengan ketentuan: 1) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk: a. untuk setoran PIR dibayarkan pada Rekening nomor 0206.01.000023.30.5 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk; b. untuk setoran UPP yang meliputi P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP dibayarkan pada rekening nomor 0206.01.000022.30.9 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk; 2) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ke rekening nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta S. Parman. c. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang. (3) Kantor Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban: a. melimpahkan seluruh setoran atas Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ke Rekening Dana Investasi nomor 513000000980 di Bank INDONESIA Jakarta pada tanggal yang sama; b. melaksanakan Rekonsiliasi tingkat pusat.

Pasal 12

(1) Perusahaan Inti dan Dinas menyetor angsuran Petani ke Kantor Cabang setiap 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyetoran dengan dilampiri daftar nama Petani dan nomor kapling. (2) Petani yang menyetor angsuran secara langsung ke Kantor Cabang, menyerahkan salinan bukti setoran ke Perusahaan Inti atau Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyetoran. (3) Kantor Cabang melimpahkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Cabang Koordinator pada tanggal penyetoran.

Pasal 13

Ketentuan teknis bagi Petani yang telah melakukan pembayaran utang pokok dan utang non pokok yang secara akumulasi melebihi jumlah utang pokok, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS. PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS. UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31