PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 114-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran

PERMEN Nomor 114-pmk-02-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.02/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI ORGANISASI Kode Bagian Anggaran Uraian 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA 002 Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA 004 Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA 005 Mahkamah Agung Republik INDONESIA 006 Kejaksaan Republik INDONESIA 007 Kementerian Sekretariat Negara 010 Kementerian Dalam Negeri 011 Kementerian Luar Negeri 012 Kementerian Pertahanan 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 015 Kementerian Keuangan 018 Kementerian Pertanian 019 Kementerian Perindustrian 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 022 Kementerian Perhubungan 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 024 Kementerian Kesehatan Kode Bagian Anggaran Uraian 025 Kementerian Agama 026 Kementerian Ketenagakerjaan 027 Kementerian Sosial 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 040 Kementerian Pariwisata 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 050 Badan Intelijen Negara 051 Lembaga Sandi Negara 052 Dewan Ketahanan Nasional 054 Badan Pusat Statistik 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kode Bagian Anggaran Uraian 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 057 Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 060 Kepolisian Negara Republik INDONESIA 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 064 Lembaga Ketahanan Nasional 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 066 Badan Narkotika Nasional 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 076 Komisi Pemilihan Umum 077 Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 083 Badan Informasi Geospasial 084 Badan Standardisasi Nasional 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 086 Lembaga Administrasi Negara Kode Bagian Anggaran Uraian 087 Arsip Nasional Republik INDONESIA 088 Badan Kepegawaian Negara 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 090 Kementerian Perdagangan 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 095 Dewan Perwakilan Daerah 100 Komisi Yudisial Republik INDONESIA 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 107 Badan SAR Nasional 108 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 110 Ombudsman Republik INDONESIA 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 114 Sekretariat Kabinet 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik INDONESIA 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA Kode Bagian Anggaran Uraian 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 119 Badan Keamanan Laut 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 121 Badan Ekonomi Kreatif 999 Bendahara Umum Negara MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P. S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.02/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI FUNGSI KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 01 PELAYANAN UMUM 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri 01.02 Bantuan Luar Negeri 01.03 Pelayanan Umum 01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 01.05 Utang Pemerintah 01.06 Pembangunan Daerah 01.07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah 01.90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya 02 PERTAHANAN 02.01 Pertahanan Negara 02.02 Dukungan Pertahanan 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri 02.04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 02.90 Pertahanan lainnya 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.01 Kepolisian KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 03.02 Penanggulangan Bencana 03.03 Pembinaan Hukum 03.04 Peradilan 03.05 Lembaga Pemasyarakatan 03.06 Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum 03.90 Ketertiban, Keamanan, dan Hukum lainnya 04 EKONOMI 04.01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 04.02 Tenaga Kerja 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 04.04 Pengairan 04.05 Bahan Bakar dan Energi 04.06 Pertambangan 04.07 Industri dan Konstruksi 04.08 Transportasi 04.09 Telekomunikasi dan Informatika 04.10 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi 04.90 Ekonomi lainnya 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05.01 Manajemen Limbah 05.02 Manajemen Air Limbah 05.03 Penanggulangan Polusi 05.04 Konservasi Sumber Daya Alam 05.05 Tata Ruang dan Pertanahan KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 05.06 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup 05.90 Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 Pengembangan Perumahan 06.02 Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum 06.03 Penyediaan Air Minum 06.04 Penerangan Jalan 06.05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 06.90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 07 KESEHATAN 07.01 Obat dan Peralatan Kesehatan 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 07.04 Keluarga Berencana 07.05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 07.90 Kesehatan lainnya 08 PARIWISATA 08.01 Pengembangan Pariwisata 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 08.04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 08.90 Pariwisata Lainnya KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 09 AGAMA 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama 09.02 Kerukunan Hidup Beragama 09.03 Penelitian dan Pengembangan Keagamaan 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya 10 PENDIDIKAN 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini 10.02 Pendidikan Dasar 10.03 Pendidikan Menengah 10.04 Pendidikan Nonformal dan Informal 10.05 Pendidikan Kedinasan 10.06 Pendidikan Tinggi 10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 10.08 Pendidikan Keagamaan 10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 10.11 Pengembangan Budaya 10.90 Pendidikan Lainnya 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula) 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang 11.04 Perlindungan dan Pelayananan Sosial Anak-Anak dan Keluarga 11.05 Pemberdayaan Perempuan KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 11.07 Bantuan Perumahan 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 11.09 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial 11.90 Perlindungan Sosial lainnya