Koreksi Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id DAFTAR BARANG DAN BAHAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF 1. Carbon Black Bentuk bubuk/butiran 2803.00.30.00 2. Iron Oxide Bentuk bubuk/butiran 2821.10.00.00 3. C.l. Solvent Violet Bentuk bubuk/butiran 3204.19.00.00 4. Polypropylene Bentuk bubuk 3902.10.10.00 5. Styrene Acrylate Resin Bentuk bubuk/butiran 3903.90.90.00 6. Copolymer Acrylate Bentuk bubuk/butiran 3906.90.19.00 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.011/2011 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id