PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 111-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

PERMEN Nomor 111-pmk-07-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENERBITAN

Pasal 8

(1) Gubernur, bupati, atau walikota melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah. (2) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. menentukan Kegiatan; b. membuat Kerangka Acuan Kegiatan; c. menyiapkan Studi Kelayakan Kegiatan; d. membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman; e. membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); dan f. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD; b. kesediaan pembayaran Pokok dan Bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan c. kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 9

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Kerangka Acuan Kegiatan; b. Laporan penilaian studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal; c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; d. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan; e. perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD; f. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); g. surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan h. struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah. (3) Format surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penilaian administrasi; dan b. penilaian keuangan. (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penilaian atas: a. kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah; dan b. kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah. (4) Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penilaian atas: a. jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan c. jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah. (2) Persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar.

Pasal 12

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal. (2) Pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (3) Pemerintah Daerah yang melakukan penawaran umum Obligasi Daerah di Pasar Modal bertindak selaku Emiten. (4) Pelaksanaan penawaran umum Obligasi Daerah di Pasar Modal melibatkan profesi/lembaga penunjang Pasar Modal yang terdaftar di Pasar Modal. (5) Profesi/lembaga penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi: a. Penjamin Emisi; b. Akuntan Publik; c. Notaris; d. Konsultan Hukum; e. Penilai; f. Wali Amanat; dan g. Lembaga Pemeringkat Efek.

Pasal 13

(1) Gubernur, bupati, atau walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah. (2) Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: a. jumlah nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan; b. penggunaan dana Obligasi Daerah; dan c. tanggung jawab atas pembayaran Pokok, Bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah. (3) Dalam hal Obligasi Daerah akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah. (4) Dalam hal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai barang milik daerah yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 14

(1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah termasuk profesi/lembaga penunjang Pasar Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. (2) Pengadaan barang dan jasa untuk Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB Kedua

Pengajuan Usulan dan Persetujuan

Pasal 9

Koreksi

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Kerangka Acuan Kegiatan; b. Laporan penilaian studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal; c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; d. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan; e. perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD; f. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); g. surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan h. struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah. (3) Format surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penilaian administrasi; dan b. penilaian keuangan. (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penilaian atas: a. kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah; dan b. kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah. (4) Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penilaian atas: a. jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan c. jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah. (2) Persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Koreksi

Gubernur, bupati, atau walikota melakukan penatausahaan atas: a. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah; b. penerimaan dan penggunaan dana atas Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; c. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah; dan d. pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah.

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Cadangan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran Pokok Obligasi Daerah. (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya, sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. (3) Perkiraan dana pembayaran Bunga Obligasi Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun anggaran untuk dialokasikan dalam APBD. (4) Mekanisme pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga Obligasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Gubernur, bupati, atau walikota membuat pertanggungjawaban atas: a. pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. dana Obligasi Daerah. (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi: a. realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian risiko; b. laporan transaksi Obligasi Daerah antara lain memuat penawaran umum, pembelian kembali, penjualan kembali, pembayaran Pokok, Bunga, dan biaya lain, serta kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah; dan c. laporan alokasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (3) Pertanggungjawaban dana Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang meliputi: a. perkembangan pelaksanaan Kegiatan; dan b. laporan keuangan Kegiatan yang meliputi penggunaan dana dari Obligasi Daerah dan dana hasil penerimaan Kegiatan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 18

(1) Gubernur, bupati, atau walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat: a. penerbitan Obligasi Daerah; b. penggunaan dana Obligasi Daerah; c. kinerja pelaksanaan Kegiatan; d. pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah; e. realisasi pembayaran Pokok, Bunga, dan/atau biaya lain Obligasi Daerah; dan f. alokasi Dana Cadangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

Pasal 19

Gubernur, bupati, atau walikota wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 20

(1) Publikasi data dan informasi terkait Obligasi Daerah dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. (2) Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah hanya dapat melakukan publikasi data dan informasi mengenai Obligasi Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari gubernur, bupati, atau walikota.

Pasal 21

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan Obligasi Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 111-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25