PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 111-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang MEKANISME PENGALIHAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DARI PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEPADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PENARIKAN KEMBALI DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH PEMERINTAH

PERMEN Nomor 111-pmk-06-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Dana FLPP adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung program FLPP. 3. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 5. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. 6. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan pengelolaan atas Dana FLPP. 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 pada PPDPP yang selanjutnya disebut KPA PPDPP adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Dana FLPP pada PPDPP. 9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 Pengelola Investasi Dana FLPP sebagai Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA IP FLPP adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Investasi Pemerintah berupa Dana FLPP pada BP Tapera. 10. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENGALIHAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DARI PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEPADA BADAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang melakukan pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera. (2) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dana yang sedang digulirkan; dan b. dana yang belum digulirkan. (3) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Dana FLPP yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada pos pembiayaan investasi untuk PPDPP dan telah dicairkan sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun pelaksanaan pengalihan.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan menunjuk: a. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA IP FLPP; dan b. BP Tapera selaku OIP untuk pengelolaan Dana FLPP setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Investasi Pemerintah.

Pasal 5

(1) Pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh KPA PPDPP dan KPA IP FLPP sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Dana FLPP yang dialihkan kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana FLPP sampai dengan perhitungan nilai transaksi terakhir (cut off) per tanggal 31 Oktober 2021.

Pasal 6

Tugas dan wewenang KPA PPDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. melakukan koordinasi dengan KPA IP FLPP, BP Tapera, dan pihak terkait untuk melakukan pengalihan Dana FLPP; b. mempersiapkan administrasi terkait pengalihan Dana FLPP; c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun kajian tuntas atas kontrak atau perjanjian yang harus dilakukan penyesuaian sebagai akibat pengalihan Dana FLPP; d. mempersiapkan pelaksanaan reviu yang akan dilakukan oleh BPKP; e. menyusun laporan keuangan penutup; f. melakukan pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera; g. menandatangani berita acara serah terima pengalihan Dana FLPP kepada KPA IP FLPP; dan h. melaksanakan hal-hal terkait lainnya yang dianggap perlu dalam proses pengalihan Dana FLPP.

Pasal 7

Tugas dan wewenang KPA IP FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. menatausahakan penerimaan negara bukan pajak dan Investasi Pemerintah nonpermanen pada BP Tapera; b. menyusun laporan keuangan Investasi Pemerintah; c. tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Investasi Pemerintah; d. menandatangani berita acara serah terima pengalihan Dana FLPP dari KPA PPDPP; dan e. melaksanakan hal-hal terkait lainnya yang dianggap perlu dalam proses pengalihan Dana FLPP.

Pasal 8

(1) Nilai Dana FLPP yang dialihkan kepada BP Tapera didasarkan atas hasil pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh BPKP. (2) Pelaksanaan reviu oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tanggal perhitungan nilai transaksi terakhir (cut off) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Laporan hasil reviu BPKP disampaikan kepada KPA PPDPP dan KPA IP FLPP dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Komisioner BP Tapera.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil reviu BPKP dan penunjukan BP Tapera sebagai OIP, dilaksanakan penyusunan dan penandatanganan perjanjian investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Investasi Pemerintah. (2) Berdasarkan perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA IP FLPP memberitahukan kepada KPA PPDPP untuk melakukan pengalihan Dana FLPP ke BP Tapera.

Pasal 10

(1) Berdasarkan pemberitahuan dari KPA IP FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), KPA PPDPP melakukan pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera. (2) Pengalihan Dana FLPP ke BP Tapera dilakukan paling lambat pada tahun 2021. (3) Pengalihan Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dana FLPP yang belum digulirkan dipindahbukukan ke rekening yang ditetapkan oleh BP Tapera sesuai dengan perjanjian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). b. Dana FLPP yang sedang digulirkan dicatat dan dikelola oleh BP Tapera. (4) BP Tapera memberitahukan kepada KPA IP FLPP setelah Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 11

Pengalihan Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh KPA PPDPP dan KPA IP FLPP.

Pasal 12

PPDPP, BP Tapera, dan perbankan penyalur Dana FLPP menyusun perjanjian sebagai akibat pengalihan pengelolaan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera.

Pasal 13

(1) Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Investasi Pemerintah. (2) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tabungan pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Investasi Pemerintah nonpermanen. (3) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BP Tapera berdasarkan perjanjian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (4) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada BP Tapera selama BP Tapera menjalankan program FLPP berdasarkan pernyataan kebijakan Investasi Pemerintah.

Pasal 14

(1) Setelah tanggal perhitungan nilai transaksi terakhir (cut off) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perbankan penyalur Dana FLPP tetap melakukan pengembalian Dana FLPP kepada PPDPP. (2) Pengembalian Dana FLPP kepada PPDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara PPDPP dan perbankan penyalur Dana FLPP. (3) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung di rekening PPDPP sampai dengan terdapat rekening pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera selaku OIP. (4) Dalam hal telah terdapat rekening pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera selaku OIP, Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindahbukukan oleh KPA PPDPP ke rekening pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PPDPP, BP Tapera, dan perbankan penyalur Dana FLPP.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18