Peraturan Menteri Nomor 111-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara

PERMEN Nomor 111-pmk-06-2017 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. 3. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. 4. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu. 5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 8. Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian. 9. Pemohon adalah Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian. 10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. 12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. 13. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal. 14. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. 15. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 16. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 17. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen. 18. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah. 19. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian. 20. Nilai Wajar atas Sewa adalah estimasi jumlah uang yang akan diterima dari penyewaan suatu aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sewa yang wajar pada tanggal Penilaian. 21. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Negara yang disimpan dalam media penyimpanan data.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara, yang meliputi: a. permohonan/penugasan Penilaian; b. tim Penilai Direktorat Jenderal; c. bantuan Penilaian; d. pelaksanaan Penilaian; e. pendekatan Penilaian; f. laporan Penilaian; g. Penilaian ulang; h. kaji ulang laporan Penilaian; dan i. Basis Data Penilaian. (2) Penilaian Barang Milik Negara dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 3

Objek Penilaian merupakan Barang Milik Negara yang meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bagian Ketiga Tujuan Penilaian

Pasal 4

(1) Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk: a. penyusunan neraca Pemerintah Pusat; b. Pemanfaatan; c. Pemindahtanganan; atau d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Surat Berharga Syariah Negara. (2) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penilaian dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar atas Sewa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penentuan Nilai Wajar atas Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Penilaian Barang Milik Negara berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal. (2) Selain melakukan Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dalam hal: a. dimohonkan oleh Pengguna Barang; atau b. dimohonkan/ditugaskan oleh Pengelola Barang.

BAB III

PENUGASAN/PERMOHONAN PENILAIAN

Pasal 6

Koreksi

Penilaian Barang Milik Negara untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan penugasan dari Pengelola Barang.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penilaian Barang Milik Negara untuk pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; atau b. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 19

Permohonan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.

Pasal 20

Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk objek Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk objek Penilaian Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan untuk pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Permintaan kelengkapan data dan/atau informasi diajukan secara tertulis kepada Pemohon, dalam hal data dan/atau informasi yang diserahkan belum lengkap.

Pasal 24

(1) Pemohon menyerahkan kelengkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. (2) Dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon.

BAB Kedua

Penilaian Barang Milik Negara untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan

Pasal 7

Koreksi

(1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; atau b. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 8

Koreksi

Permohonan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 9

Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 10

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi: a. latar belakang permohonan; b. tujuan Penilaian; c. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; d. deskripsi objek Penilaian; dan e. dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 11

(1) Dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu: a. dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertipikat, untuk objek Penilaian berupa tanah; dan/atau b. dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk objek Penilaian berupa bangunan. (2) Dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diganti dengan: a. fotokopi dokumen legalitas yang setara, antara lain Akta Jual Beli, Girik, Letter C, dan Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang; atau b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pimpinan satuan kerja di Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh Kementerian/Lembaga tersebut. (3) Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan belum memiliki dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diganti dengan: a. surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang; atau b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pimpinan satuan kerja di kementerian/lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut benar-benar dimiliki oleh kementerian/lembaga tersebut.

Pasal 12

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.

BAB 1

Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 7

Koreksi

(1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; atau b. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 8

Koreksi

Permohonan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 9

Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 10

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi: a. latar belakang permohonan; b. tujuan Penilaian; c. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; d. deskripsi objek Penilaian; dan e. dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 11

(1) Dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu: a. dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertipikat, untuk objek Penilaian berupa tanah; dan/atau b. dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk objek Penilaian berupa bangunan. (2) Dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diganti dengan: a. fotokopi dokumen legalitas yang setara, antara lain Akta Jual Beli, Girik, Letter C, dan Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang; atau b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pimpinan satuan kerja di Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh Kementerian/Lembaga tersebut. (3) Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan belum memiliki dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diganti dengan: a. surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang; atau b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pimpinan satuan kerja di kementerian/lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut benar-benar dimiliki oleh kementerian/lembaga tersebut.

Pasal 12

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.

Pasal 13

(1) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; b. Pengguna Barang; atau c. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 14

Permohonan Penilaian dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.

Pasal 15

Permohonan Penilaian dari Pengguna Barang atau Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 16

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi: a. latar belakang permohonan; b. tujuan Penilaian; dan c. deskripsi objek Penilaian. (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang; b. objek Penilaian berupa limbah padat (scrap), permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan deskripsi objek Penilaian yang sekurang-kurangnya memuat keterangan berat objek Penilaian; c. objek Penilaian berupa limbah cair, permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan deskripsi objek Penilaian yang paling sedikit memuat keterangan volume objek Penilaian. (3) Keterangan berat objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau volume objek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang/Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk menggunakan barang.

Pasal 17

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

BAB 2

Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 13

Koreksi

(1) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; b. Pengguna Barang; atau c. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 14

Koreksi

Permohonan Penilaian dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.

Pasal 15

Permohonan Penilaian dari Pengguna Barang atau Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 16

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi: a. latar belakang permohonan; b. tujuan Penilaian; dan c. deskripsi objek Penilaian. (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang; b. objek Penilaian berupa limbah padat (scrap), permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan deskripsi objek Penilaian yang sekurang-kurangnya memuat keterangan berat objek Penilaian; c. objek Penilaian berupa limbah cair, permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan deskripsi objek Penilaian yang paling sedikit memuat keterangan volume objek Penilaian. (3) Keterangan berat objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau volume objek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang/Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk menggunakan barang.

Pasal 17

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

BAB Ketiga

Penilaian Barang Milik Negara Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18

Koreksi

(1) Penilaian Barang Milik Negara untuk pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan permohonan dari: a. Pengelola Barang; atau b. Pihak yang Memiliki Kewenangan. (2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.

Pasal 19

Koreksi

Permohonan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah; d. Kepala Kantor Pelayanan; atau e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.

Pasal 20

Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan secara tertulis kepada: a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk objek Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk objek Penilaian Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan untuk pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAPORAN PENILAIAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan Penilaian. (2) Laporan Penilaian paling sedikit memuat: a. uraian objek Penilaian; b. tujuan Penilaian; c. tanggal survei lapangan; d. tanggal Penilaian; e. hasil analisis data; f. pendekatan Penilaian; dan g. simpulan nilai. (3) Tanggal Penilaian merupakan tanggal terakhir pelaksanaan survei lapangan atas objek Penilaian. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3), dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan dilakukan tanpa survei lapangan terhadap objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2): a. Laporan Penilaian tidak memuat tanggal survei lapangan; dan b. tanggal Penilaian merupakan tanggal surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan kondisi dari objek Penilaian.

Pasal 36

Laporan Penilaian ditulis dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 37

(1) Untuk melaksanakan kendali mutu atas laporan Penilaian Barang Milik Negara untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, dilakukan pemaparan atas konsep laporan Penilaian. (2) Pemaparan konsep laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. administrasi laporan Penilaian; dan b. prosedur dan penerapan metode Penilaian. (3) Pemaparan konsep laporan Penilaian dilakukan sebelum laporan Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai Direktorat Jenderal. (4) Pelaksanaan teknis pemaparan konsep laporan Penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 38

(1) Laporan Penilaian ditandatangani oleh ketua dan anggota tim Penilai Direktorat Jenderal. (2) Ketua dan anggota tim Penilai Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas laporan Penilaian. (3) Anggota tim Penilai Direktorat Jenderal dapat tidak menandatangani laporan Penilaian, dengan alasan tertulis yang dilampirkan dalam laporan Penilaian.

Pasal 39

(1) Laporan Penilaian Barang Milik Negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penilaian. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan Penilaian Barang Milik Negara: a. tetap berlaku sampai dengan dicantumkannya Nilai Wajar Barang Milik Negara objek Penilaian pada neraca, untuk Penilaian untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat; atau b. tetap berlaku sampai dengan tanggal surat permohonan persetujuan dari Menteri kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Penilaian dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat, sepanjang konsep surat tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal pada masa berlaku laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

(1) Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi sepanjang masa berlaku laporan Penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh Pemohon/pemberi tugas. (2) Dalam hal dilakukan revisi atas laporan Penilaian, Tim Penilai: a. menyatakan dalam laporan Penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan Penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan; b. menyatakan alasan dilakukan revisi; c. membuat kertas kerja revisi; dan d. menggunakan nomor laporan Penilaian yang berbeda dengan nomor laporan Penilaian sebelumnya.

Peraturan Menteri Nomor 111-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37