PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 109-pmk-04-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PERMEN Nomor 109-pmk-04-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. 2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 4. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik. 5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan. 7. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai adalah barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH. 8. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai. 9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai. (2) Termasuk dalam pengertian pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan barang hasil akhir yang dilakukan melalui Proses Produksi Terpadu.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor. (2) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dari pengusaha barang hasil akhir. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: 263, 2010, No. 4 a. rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai; dan b. rincian jumlah dan jenis barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong yang akan diproduksi. (4) Selain persyaratan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan oleh importir harus mencantumkan pelabuhan pemasukan etil alkohol. (5) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir untuk memperoleh Pembebasan Cukai harus menggunakan dokumen PMCK-2.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 5

(1) Pengeluaran dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, atas etil alkohol yang telah mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus dicampur dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan dalam pembuatan barang hasil akhir. (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir, wajib memberitahukan pengeluaran etil alkohol yang telah mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5. (3) Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir berupa makanan, obat-obatan, atau barang hasil akhir lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya, etil alkohol tidak boleh dicampur dengan bahan pencampur tertentu. (4) Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus: a. menimbun etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam lokasi perusahaannya; dan b. mencatat penerimaan dan penggunaan etil alkohol serta barang hasil akhir yang diproduksi dalam buku persediaan dengan menggunakan dokumen BCK-10.

Pasal 6

Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan BCK-10 dengan menggunakan dokumen LACK-4. 263, 2010, No. 6

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-1. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 1. rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun takwim yang meliputi: a. jenis dan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi setiap bulan dan dalam satu tahun takwim; dan b. jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang; 2. uraian mengenai alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan barang hasil akhir; dan 3. contoh barang hasil akhir.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8: a. wajib memberitahukan kepada kepala Kantor mengenai pengeluaran etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai dari tempat atau tangki penimbunan untuk digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan dokumen CK-5; dan b. harus mencatat penerimaan, penggunaan, dan persediaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai serta jumlah dan jenis Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang diproduksi dalam buku persediaan. (2) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus menyampaikan laporan bulanan paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan dengan menggunakan dokumen LACK-3.

Pasal 10

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 263, 2010, No. 8 (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-3. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan berdasarkan pesanan lembaga atau badan resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai dan tujuan pemakaiannya.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada lembaga atau badan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebelum mengeluarkan etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5. (2) Kepala lembaga atau badan yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya, paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, dengan menggunakan dokumen LACK-5.

Pasal 13

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik. (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwakilan negara asing atau pejabatnya mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Kementerian Luar Negeri. (3) Barang kena cukai yang diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Toko Bebas Bea atau diimpor langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 14

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di INDONESIA. (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Sekretariat Negara. 263, 2010, No. 10 (3) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) liter untuk setiap orang dewasa setiap bulan. b. Hasil tembakau berupa: 1. sigaret ditetapkan paling banyak 300 (tiga ratus) batang; 2. cerutu ditetapkan paling banyak 100 (seratus) batang; atau 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 500 (lima ratus) gram, untuk setiap orang dewasa setiap bulan, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut. (4) Barang kena cukai yang diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh pada Toko Bebas Bea sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang dipergunakan untuk tujuan sosial. (2) Tujuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan rumah sakit atau bantuan bencana alam. (3) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-3. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan berdasarkan pesanan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai dan tujuan pemakaiannya.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada kepala/ pimpinan rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 18

(1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir, sebelum mengeluarkan etil alkohol dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5. (2) Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang memuat: a. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterimanya; b. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang digunakan; dan c. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan, dengan menggunakan dokumen LACK-6.

Pasal 19

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat. 263, 2010, No. 14 (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan sebelum mengeluarkan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5. (3) Dalam hal barang kena cukai yang akan dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat berasal dari Kawasan Pabean, pelaksanaannya mengikuti tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (4) Dalam hal barang kena cukai yang memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada pembuatan barang kena cukai yang dijual atau diserahkan di dalam negeri, terhadap pengeluaran barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai wajib dilunasi cukainya. (5) Dalam hal barang kena cukai yang berasal dari Tempat Penimbunan Berikat dimasukkan ke Toko Bebas Bea, penjualannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (6) Dalam hal barang kena cukai yang memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual untuk keperluan perwakilan negara asing dan tenaga ahli bangsa asing, terhadap pengeluaran barang kena cukai wajib dilindungi dengan dokumen CK-5 dan pengusaha Toko Bebas Bea harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai dengan fasilitas Pembebasan Cukai di Toko Bebas Bea.

Pasal 20

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (brand spiritus). (2) Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar hanya diizinkan kepada Pengusaha Pabrik dan dilakukan di tempat tertentu di Pabrik dengan diawasi oleh pejabat bea dan cukai. (3) Pengusaha Pabrik sebelum melakukan perusakan etil alkohol harus mengajukan permohonan perusakan etil alkohol kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-4. (4) Permohonan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari pengusaha pengguna pembebasan.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan. 263, 2010, No. 16

Pasal 22

(1) Pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan dokumen BACK-6. (2) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju ke tempat pengusaha pengguna Pembebasan Cukai. (3) Pengusaha Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor mengenai jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah dikeluarkan dari Pabrik, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-7.

Pasal 23

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara. (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-5. (3) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan atas pemesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan rincian jumlah minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dimintakan Pembebasan Cukai. (5) Selain persyaratan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan oleh importir harus mencantumkan pelabuhan pemasukan minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau.

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 25

(1) Pengusaha Pabrik sebelum mengeluarkan minuman yang mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari Pabrik, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen CK-5. 263, 2010, No. 18 (2) Importir sebelum mengeluarkan minuman mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen CK-5. (3) Pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan barang kena cukai yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-8.

Pasal 26

(1) Dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai pada periode tahun berjalan jumlah etil alkohol tidak mencukupi, pengguna Pembebasan Cukai dapat mengajukan pesanan tambahan melalui Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir. (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir mengajukan permohonan penambahan Pembebasan Cukai berdasarkan pesanan tambahan dari pengguna Pembebasan Cukai.

Pasal 27

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan importir, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai harus menyampaikan laporan bulanan tentang jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-9.

BAB Kesatu

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Bahan Baku atau Bahan Penolong

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Proses Produksi Terpadu

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada lembaga atau badan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 12

BAB Keempat

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Keperluan Perwakilan Negara Asing dan Tenaga Ahli Bangsa Asing

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

BAB Kelima

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Kiriman Dari Luar Negeri

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri. (2) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai bagi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 1 (satu) liter untuk setiap orang dewasa. b. Hasil tembakau berupa: 1. sigaret ditetapkan paling banyak 200 (dua ratus) batang; 2. cerutu ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) batang; atau 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 100 (seratus) gram, untuk setiap orang dewasa, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut. (3) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai bagi awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter untuk setiap awak sarana pengangkut. b. Hasil tembakau berupa: 1. sigaret ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) batang; 2. cerutu ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) batang; atau 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) gram, untuk setiap awak sarana pengangkut, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut. (4) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai untuk barang kiriman dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter untuk setiap alamat penerima kiriman. b. Hasil tembakau berupa: 1. sigaret ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) batang; 2. cerutu ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) batang; atau 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) gram, untuk setiap alamat penerima kiriman, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut. (5) Dalam hal jumlah barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri melebihi jumlah yang 263, 2010, No. 12 ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), atas kelebihan barang kena cukai harus dimusnahkan.

BAB Keenam

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Tujuan Sosial

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada kepala/ pimpinan rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan. 263, 2010, No. 16

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai Untuk Konsumsi Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan NPPP. (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 25

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Koreksi

(1) Dokumen PMCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Dokumen PMCK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Dokumen PMCK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Dokumen PMCK-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Dokumen PMCK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Dokumen LACK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. (7) Dokumen LACK-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini. (8) Dokumen LACK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini. (9) Dokumen LACK-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini. (10) Dokumen LACK-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini. (11) Dokumen LACK-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini. (12) Dokumen LACK-9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini. 263, 2010, No. 20 (13) Dokumen BCK-10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini. (14) Dokumen BACK-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini. (15) Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2), dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini. (16) Formulir untuk laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai dengan fasilitas Pembebasan Cukai di toko bebas bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini. (17) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 29

(1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dicabut, dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir, pengguna Pembebasan Cukai, atau setiap Orang melanggar ketentuan mengenai: a. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27; dan/atau b. jangka waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (2) Atas pencabutan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai setelah 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR 263, 2010, No. 24 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PMCK-1 Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p.. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...(3)... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di .........(4)................ Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..............................................(5).................................................... Jabatan dalam Perusahaan : ..............................................(6).................................................... Nama Perusahaan : ..............................................(7).................................................... NPWP Perusahaan : ..............................................(8).................................................... Alamat dan No. Telp. Perusahaan : ..............................................(9).................................................... NPPBKC : .............................................(10)................................................... dalam kedudukan sebagai produsen Etil Alkohol dan produsen Barang Hasil Akhir yang menggunakan Etil Alkohol sebagai bahan baku yang dalam proses pembuatannya dilakukan secara terpadu (integrated processing), dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai Etil Alkohol, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Nama Pabrik : ..................................(11).................................... b. Alamat Pabrik : ..................................(12).................................... c. Jenis barang yang akan diproduksi : ..................................(13).................................... d. Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang : ..................................(14).................................... e. Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. : ..................................(15).................................... Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibuat di...................(16)................. pada tanggal...........(17).................. Pengusaha Pabrik, ...................(5)................... Nomor : .........................(1).................................... Lampiran : .........................(2).................................... Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Dengan Proses Produksi Secara Terpadu Materai PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-1 (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. (3) Diisi nama kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:” Jakarta”. (5) Diisi nama orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. (6) Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. (7) Diisi nama perusahaan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. (8) Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan. (9) Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan. (10) Diisi nomor NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. (11) Diisi nama Pabrik pengguna pembebasan. (12) Diisi alamat Pabrik pengguna pembebasan. (13) Diisi jenis barang yang akan diproduksi. (14) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang. (15) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. (16) Diisi tempat permohonan PMCK-1 dibuat. (17) Diisi tanggal permohonan PMCK-1 dibuat. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 26 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PMCK-2 Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ..(3).... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di ...........(4).............. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pemilik : ..................................(5)....................................... Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Perusahaan Import : ..................................(6)....................................... Alamat dan Nomor Telepon : ..................................(7)....................................... N P W P : ..................................(8)....................................... NPPBKC : ..................................(9)....................................... dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol/Pengusaha Tempat Penyimpanan/ Importir *) yang berdasarkan pemesanan barang kena cukai dari Pengusaha Barang Hasil Akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai, dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol, dengan perincian sebagai berikut : Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibuat di ....................(18)....................... pada tanggal .............(19)....................... Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/ Importir *) (.................(5)..................) *) Coret yang tidak perlu **) hanya diisi untuk Importir Nomor : .........................(1).................................... Lampiran : .........................(2).................................... Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai a. Nama Pengusaha Barang Hasil Akhir : ...............................(10)................................. b. Nama Perusahaan Barang Hasil Akhir : ...............................(11)................................. c. Alamat dan Nomor Telepon : ...............................(12)................................. d. N P W P : ...............................(13)................................. e. Jenis barang yang akan diproduksi : ...............................(14)................................. f. Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang : ...............................(15)................................. g. Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. : ...............................(16)................................. h. Pelabuhan Pemasukan **) : ...............................(17)................................. PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-2 (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: ”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: ” Jakarta”. (5) Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. (6) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan. (8) Diisi NPWP yang mengajukan permohonan. (9) Diisi NPPBKC. (10) Diisi nama pengusaha barang hasil akhir. (11) Diisi nama perusahaan barang hasil akhir. (12) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon. (13) Diisi NPWP perusahaan barang hasil akhir. (14) Diisi jenis barang yang akan diproduksi. (15) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang. (16) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. (17) Diisi pelabuhan pemasukan. (18) Diisi tempat permohonan PMCK-2 dibuat. (19) Diisi tanggal permohonan PMCK-2 dibuat. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 28 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PMCK-3 Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p.. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...(3)... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di .........(4)................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pemilik : ....................................(5)................................. Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan /Importir Etil Alkohol *) : ....................................(6)................................. Alamat dan Nomor Telepon : ....................................(7................................... NPWP : ....................................(8)................................. Nomor NPPBKC : ....................................(9)................................. dengan ini mengajukan permohonan Pembebasan Cukai etil alkohol yang akan digunakan untuk Tujuan Sosial/Keperluan Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Jumlah Etil Alkohol : ............................................(10)................................... b. Kadar Etil Alkohol : ............................................(11)................................... c. Nama Lembaga/Badan *) : ............................................(12)................................... d. Digunakan untuk : ............................................(13)................................... e. Pelabuhan Pemasukan **) : ............................................(14)................................... Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengetahui, Kepala Lembaga/Badan *) ..................(17)................ Dibuat di ....................(15).............. pada tanggal................(16)................ Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan /Importir Pemasok Etil Alkohol *) ................(5).................. *) Coret yang tidak perlu **) Hanya diisi untuk Importir Nomor : .........................(1).................................... Lampiran : .........................(2).................................... Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Tujuan Sosial/ Keperluan Penelitian Dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Materai PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-3 (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: ”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: ” Jakarta”. (5) Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. (6) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan. (8) Diisi NPWP yang mengajukan permohonan. (9) Diisi NPPBKC. (10) Diisi jumlah etil alkohol. (11) Diisi kadar etil alkohol. (12) Diisi nama lembaga/badan pengguna etil alkohol. (13) Diisi digunakan untuk. (14) Diisi pelabuhan pemasukan. (15) Diisi tempat permohonan PMCK-3 dibuat. (16) Diisi tanggal permohonan PMCK-3 dibuat. (17) Diisi nama kepala lembaga/badan pengguna etil alkohol. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 30 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PMCK-4 Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ..(3).... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di ...........(4).............. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pemilik : ................................(5)............................... Nama Pabrik : ................................(6)............................... Alamat dan Nomor Telepon : ................................(7)............................... N P W P : ................................(8)............................... NPPBKC : ................................(9)............................... dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik yang berdasarkan pemesanan barang kena cukai dari Pengguna Pembebasan dengan ini mengajukan permohonan permohonan pembebasan cukai etil alkohol untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, dengan perincian sebagai berikut : a. Nama Pengguna Pembebasan : ...............................(10).............................. b. Nama Perusahaan Pengguna Pembebasan : ...............................(11).............................. c. Alamat dan Nomor Telepon : ...............................(12).............................. d. N P W P : ...............................(13).............................. e. Jumlah dan Kadar Etil Alkohol Yang Akan Dirusak Dalam Satu Tahun : ...............................(14).............................. f. Jumlah Spiritus Bakar Yang Dihasilkan Dalam Satu Tahun : ...............................(15).............................. Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibuat di....................(16)................... pada tanggal...........(17).................... Pengusaha Pabrik (..................(5).................) Nomor : .........................(1).................................... Lampiran : .........................(2).................................... Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Etil Alkohol yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum Materai PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-4 (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:” Jakarta”. (5) Diisi nama pemilik yang mengajukan permohonan PMCK-4. (6) Diisi Pabrik yang mengajukan permohonan PMCK-4. (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan yang bersangkutan. (8) Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan. (9) Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. (10) Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai. (11) Diisi nama perusahaan Pembebasan Cukai. (12) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon pengguna Pembebasan Cukai. (13) Diisi NPWP. (14) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak dalam satu tahun. (15) Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satu tahun. (16) Diisi tempat permohonan PMCK-4 dibuat. (17) Diisi tanggal permohonan PMCK-4 dibuat. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 32 LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PMCK-5 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pemilik : ..............................................(5)........................................................ Nama Pabrik/ Importir : ..............................................(6)........................................................ Alamat dan Nomor Telepon : ..............................................(7)........................................................ N P W P : ..............................................(8)........................................................ NPPBKC : ..............................................(9)........................................................ dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik/ Importir *) , dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol/ Hasil Tembakau *) untuk keperluan konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat/ laut/ udara *), dengan penjelasan sebagai berikut : a. Nama dan alamat perusahaan : ..................................(10)..................................... b. Nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk : ..................................(11)..................................... c. Jenis Barang Kena Cukai yang diperlukan : ..................................(12)..................................... d. Jumlah Barang Kena Cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun : ..................................(13)..................................... e. Pelabuhan Pemasukan **) : ..................................(14)..................................... Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibuat di....................(15).................... pada tanggal..............(16)…............ Pengusaha Pabrik/Importir *), (................(5)....................) *) Coret yang tidak perlu **) Hanya diisi untuk Importir Nomor : ....................(1)......................... Lampiran : ....................(2)......................... Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Atas Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri / Luar Negeri *) Yth. Menteri Keuangan RI u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di J a k a r t a melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...(3)... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di .........(4)................ Materai PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-5 (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:” Jakarta”. (5) Diisi nama pemilik Pabrik atau importir. (6) Diisi nama Pabrik atau importir. (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan Pabrik/importir. (8) Diisi NPWP pemilik Pabrik/importir. (9) Diisi NPPBKC Pabrik/importir. (10) Diisi nama dan alamat perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Cukai. (11) Diisi nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk. (12) Diisi jenis barang kena cukai yang diperlukan yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (13) Diisi dengan jumlah barang kena cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (14) Diisi dengan nama pelabuhan pemasukan barang kena cukai yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (15) Diisi tempat permohonan PMCK-5 dibuat. (16) Diisi tanggal permohonan PMCK-5 dibuat. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 34 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-3 (1) Diisi bulan dan tahun laporan. (2) Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. (3) Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. (4) Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. (5) Diisi nomor dan tanggal keputusan Pembebasan Cukai. (6) Diisi nomor urut uraian barang. (7) Diisi tanggal penggunaan etil alkohol yang digunakan. (8) Diisi jumlah etil alkohol yang digunakan. (9) Diisi kadar etil alkohol yang digunakan. (10) Diisi nama barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai. (11) Diisi jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai. (12) Diisi keterangan tambahan. (13) Diisi tempat pembuatan laporan. (14) Diisi tanggal pembuatan laporan. (15) Diisi dengan nama pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 36 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-4 (1) Diisi bulan dan tahun laporan. (2) Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui Proses Produksi Terpadu. (3) Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui Proses Produksi Terpadu. (4) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). (5) Diisi nomor urut uraian barang. (6) Diisi jenis barang yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (7) Diisi saldo awal etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (8) Diisi pemasukan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (9) Diisi penjumlahan antara kolom 3 dan kolom 4. (10) Diisi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai yang digunakan pada bulan pelaporan. (11) Diisi dengan saldo akhir hasil pengurangan kolom 5 dan kolom 6. (12) Diisi dengan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (13) Diisi keterangan tambahan jika ada. (14) Diisi tempat pembuatan laporan. (15) Diisi tanggal pembuatan laporan. (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 38 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-5 (1) Diisi bulan dan tahun laporan. (2) Diisi nama lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai. (3) Diisi alamat lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai. (4) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). (5) Diisi nomor urut. (6) Diisi nama dan alamat pemasok etil alkohol untuk lembaga/badan yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. (7) Diisi jumlah etil alkohol yang diperoleh melalui fasilitas Pembebasan Cukai. (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai. (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol pada bulan pelaporan. (10) Diisi keterangan tambahan jika ada. (11) Diisi tempat pembuatan laporan. (12) Diisi tanggal pembuatan laporan. (13) Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala lembaga/badan penerima fasilitas Pembebasan Cukai. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 40 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-6 (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan. (2) Diisi nama rumah sakit/lembaga. (3) Diisi alamat lengkap rumah sakit/lembaga. (4) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. (5) Diisi nomor urut. (6) Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol. (7) Diisi jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga. (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit dalam bulan yang dilaporkan. (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga. (10) Diisi keterangan/informasi lainnya. (11) Diisi tempat pembuatan laporan. (12) Diisi tanggal pembuatan laporan. (13) Diisi tanda tangan dan nama lengkap kepala/pimpinan rumah sakit/lembaga. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 42 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-7 (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan. (2) Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai. (3) Diisi alamat lengkap pengguna Pembebasan Cukai. (4) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. (5) Diisi nomor urut. (6) Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. (7) Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diterima. (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. (10) Diisi keterangan/informasi lainnya. (11) Diisi tempat pembuatan laporan. (12) Diisi tanggal pembuatan laporan. (13) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha pabrik. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 44 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-8 (1) Diisi nama perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga. (2) Diisi alamat lengkap perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga. (3) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. (4) Diisi bulan pelaporan. (5) Diisi nomor urut. (6) Diisi jenis barang kena cukai. (7) Diisi saldo awal bulan yang dilaporkan/saldo akhir bulan sebelumnya. (8) Diisi jumlah barang kena cukai yang diterima dalam bulan yang dilaporkan. (9) Diisi jumlah pada kolom a ditambah jumlah pada kolom b. (10) Diisi jumlah pengeluaran barang kena cukai dalam bulan yang dilaporkan. (11) Diisi sisa barang kena cukai bulan yang dilaporkan. (12) Diisi keterangan/informasi lainnya. (13) Diisi tempat pembuatan laporan. (14) Diisi tanggal pembuatan laporan. (15) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha pengangkut /perusahaan jasa boga. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 46 TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN LACK-9 (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan. (2) Diisi nama lengkap pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir. (3) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir. (4) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Perusahaan Importir. (5) Diisi NPWP pemilik Pabrik/ Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir. (6) Diisi NPPBKC Pabrik /Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir. (7) Diisi jenis barang kena cukai yang dijual/diserahkan. (8) Diisi nomor urut. (9) Diisi nomor dokumen pengeluaran barang kena cukai. (10) Diisi tanggal dokumen pengeluaran barang kena cukai. (11) Diisi jumlah barang kena cukai yang dijual/diserahkan. (12) Diisi nama lengkap pembeli/penerima barang kena cukai. (13) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebebasan/Nomor Keputusan mengenai Pembebasan Cukai. (14) Diisi alamat lengkap pembeli/penerima barang kena cukai. (15) Diisi tempat pembuatan laporan. (16) Diisi tanggal pembuatan laporan. (17) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 48 PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN BCK-10 (1) Diisi nama perusahaan. (2) Diisi alamat perusahaan. (3) Diisi NPWP perusahaan. (4) Diisi nomor dan tanggal Keputusan mengenai Pembebasan Cukai. (5) Diisi jumlah liter etil alkohol. (6) Diisi nomor urut buku persediaan etil alkohol untuk produksi barang bukan barang kena cukai tanpa melalui proses produksi terpadu (BCK-10). (7) Diisi jumlah saldo awal etil alkohol. (8) Diisi nomor dokumen pengangkutan. (9) Diisi tanggal dokumen pengangkutan. (10) Diisi jumlah etil akohol yang diangkut. (11) Diisi nomor bukti pemakaian etil alkohol. (12) Diisi tanggal bukti pemakaian etil alkohol. (13) Diisi jumlah bukti pemakaian etil alkohol. (14) Diisi jumlah saldo akhir etil alkohol. (15) Diisi jenis barang yang diproduksi. (16) Diisi jumlah aktual barang yang diproduksi. (17) Diisi hasil perhitungan jumlah pemakaian dikali konversi. (18) Diisi selisih etil alkohol. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 50 BACK – 6 BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL No. BA...(1)....../WBC...(2)...../KP...(3)...../…(4)... Pada hari ini,.....(5)........... tanggal .......(6)............ bulan....(7)..........tahun….(8)....... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe..(9)... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ......(10)............. bertempat di.....................(11).................................... telah dilaksanakan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar sehingga tidak baik untuk diminum milik : Nama Pemilik : ................................................(12)................................................... .......................... Nama Pabrik : ................................................(13)................................................... ........................... Alamat dan Nomor Telepon : ................................................(14.................................................... ........................... N P W P : ................................................(15)................................................... ........................... NPPBKC : ................................................(16)................................................... ........................... dengan perincian sebagai berikut : Jumlah & Kadar Etil Alkohol Jumlah Etil Alkohol Dalam kadar 50 % Bahan Pencampur Jumlah Spiritus Bakar Metanol Bahan Warna Kerosin Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 …(17)… …(18)… …(19)… …(20)… …(21)… …(22)… …(23)… Perusakan etil alkohol dilakukan dengan cara.....................................(24).......................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan Mengingat sumpah jabatan. Dibuat di......(11).............. Pada tanggal...(25)......... Mengetahui Pengusaha Pabrik (.............(12)....................) Pejabat Bea dan Cukai 1. ...................(26).................................... NIP ………(27)………………………… 2. ...................(26).................................... NIP ………(27)………………………… 3. . ...................(26).................................... NIP ………(27)………………………… LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN BACK-6 (1) Diisi nomor berita acara. (2) Diisi kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Diisi kode Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (4) Diisi tahun. (5) Diisi nama hari perusakan etil alkohol, contoh: Senin. (6) Diisi tanggal perusakan etil alkohol, contoh: tujuh. (7) Diisi bulan perusakan etil alkohol, contoh: Juni. (8) Diisi tahun perusakan etil alkohol, contoh: dua ribu sepuluh. (9) Diisi tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: B. (10) Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: Probolinggo. (11) Diisi nama tempat perusakan etil alkohol, contoh: Probolinggo. (12) Diisi nama pemilik Pabrik. (13) Diisi nama Pabrik. (14) Diisi alamat dan nomor telepon Pabrik. (15) Diisi NPWP Pabrik. (16) Diisi NPPBKC Pabrik. (17) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol. (18) Diisi jumlah etil alkohol dalam kadar 50%. (19) Diisi jumlah metanol. (20) Diisi jumlah bahan warna. (21) Diisi jumlah kerosin. (22) Diisi jumlah total bahan pencampur. (23) Diisi jumlah spiritus bakar. (24) Diisi cara perusakan etil alkohol. (25) Diisi tanggal pembuatan Berita Acara Perusakan Etil Alkohol (BACK-6), contoh 7 Juni 2010. (26) Diisi nama pejabat bea dan cukai. (27) Diisi NIP pejabat bea dan cukai. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 52 LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI 263, 2010, No. 54 TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5) (1) Diisi nama Kantor. (2) Diisi kode Kantor. (3) Diisi nomor halaman. (4) Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (5) Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (6) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (7) Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (8) Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya. (9) Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya. (10) Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi. (11) Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1. (12) Diisi NPWP tempat asal/pemasok. (13) Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok. (14) Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok. (15) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok. (16) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok. (17) Diisi nomor invoice/surat jalan. (18) Diisi tanggal invoice/surat jalan. (19) Diisi nomor skep fasilitas (bila ada). (20) Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada). (21) Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara. (22) Diisi jumlah dan jenis kemasan. (23) Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (NPP/NPWP/Paspor/ KTP/lainnya). (24) Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki NPPBKC). (25) Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna. (26) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna. (27) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna. (28) Diisi nama negara tujuan. 263, 2010, No. 56 (29) Diisi kode negara tujuan. (30) Diisi identitas tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP). (31) Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP). (32) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir. (33) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir. (34) Diisi pelabuhan muat. (35) Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat. (36) Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat. (37) Diisi pelabuhan singgah terakhir. (38) Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir. (39) Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir. (40) Diisi nomor urut uraian barang. (41) Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli. (42) Diisi uraian jenis barang secara lengkap. (43) Diisi jumlah dan jenis satuan barang. (44) Diisi HJE/HJP dalam rupiah. (45) Diisi tarif cukai. (46) Diisi jumlah cukai dalam rupiah. (47) Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika. (48) Diisi keterangan/informasi lainnya. (49) Diisi nama dan alamat pemberitahu. (50) Diisi nomor identitas pemberitahu. (51) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha. (52) Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos. (53) Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya. (54) Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan. (55) Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal jaminan untuk jaminan. (56) Diisi kode penerimaan. (57) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima. (58) Diisi nama dan stempel kantor penerima. (59) Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya BKC. (60) Diisi nomor buku rekening barang kena cukai. (61) Diisi nomor buku rekening kredit. (62) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai. (63) Diisi NIP pejabat bea dan cukai. (64) Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan dikeluarkan. (65) Diisi jenis dan nomor segel. (66) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai. (67) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai).. (68) Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal (69) Diisi jenis alat angkut. (70) Diisi nomor polisi/voyage/flight. (71) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai. (72) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71) adalah pejabat bea dan cukai). (73) Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat tujuan/penimbunan terakhir. (74) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai. (75) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74) adalah pejabat bea dan cukai). (76) Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor). (77) Diisi nomor dokumen ekspor. (78) Diisi tanggal dokumen ekspor. (79) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai. (80) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79) adalah pejabat bea dan cukai). (81) Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor). (82) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai. (83) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82) adalah pejabat bea dan cukai). (84) Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat. (85) Diisi nomor buku rekening. (86) Diisi nomor buku pengawasan. (87) Diisi nomor dan tanggal surat pengantar. (88) Diisi nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan kembali. (89) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai. 263, 2010, No. 58 (90) Diisi NIP pejabat bea dan cukai. (91) Diisi nama Kantor. (92) Diisi kode Kantor. (93) Diisi nomor halaman. (94) Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (95) Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (96) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (97) Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). (98) Diisi nomor urut uraian barang. (99) Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli. (100) Diisi uraian jenis barang secara lengkap. (101) Diisi jumlah dan jenis satuan barang. (102) Diisi HJE/HJP dalam rupiah. (103) Diisi tarif cukai. (104) Diisi jumlah cukai dalam rupiah. (105) Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika. (106) Diisi keterangan/informasi lainnya. (107) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 263, 2010, No. 60 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN PEMASUKAN DAN PENJUALAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI DI TOKO BEBAS BEA (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan (2) Diisi nama perusahaan Toko Bebas Bea (TBB). (3) Diisi alamat lengkap perusahaan TBB. (4) Diisi NPPBKC perusahaan TBB. (5) Diisi kantor yang mengawasi misalnya ” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. (6) Diisi nomor urut. (7) Diisi jenis barang kena cukai misalnya MMEA atau Hasil Tembakau. (8) Diisi merek secara rinci barang kena cukai misal Jack Daniels, corona beer. (9) Diisi jenis hasil tembakau atau golongan MMEA. (10) Diisi isi kemasan. (11) Diisi saldo awal barang kena cukai. (12) Diisi pemasukan barang kena cukai. (13) Diisi asal barang kena cukai misalnya dari TBB dari KPPBC Soekarno Hatta atau importir. (14) Diisi pengeluaran/penjualan barang kena cukai. (15) Disi saldo akhir barang kena cukai. (16) Diisi nama dan NIP serta tandatangan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi. (17) Diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan. (18) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha TBB. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 109-pmk-04-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

BAB Kedelapan

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesepuluh

Pasal 26

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34