PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 108-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

PERMEN Nomor 108-pmk-06-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. 2. Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Satker PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Nilai Kekayaan Awal PTN Badan Hukum yang selanjutnya disebut Nilai Kekayaan Awal adalah saldo aset neto atau selisih antara saldo aset dengan saldo liabilitas pada awal periode akuntansi PTN Badan Hukum berdasarkan standar akuntansi keuangan. 4. Tahun Akhir adalah tahun periode pelaporan terakhir selaku Satker PTN. 5. Tahun Awal adalah tahun periode pelaporan pertama perguruan tinggi negeri menerapkan pola pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum. 6. Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Satker PTN yang selanjutnya disingkat LK-SAP adalah laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Satker PTN sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker PTN atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 7. Neraca Satker PTN yang selanjutnya disebut Neraca adalah bagian dari LK-SAP yang menyajikan informasi posisi keuangan Satker PTN yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 8. Laporan Posisi Keuangan PTN Badan Hukum yang selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto PTN Badan Hukum pada tanggal tertentu, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi INDONESIA. 9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 10. Menteri Teknis adalah menteri yang secara struktural membawahi Rektor Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina pimpinan PTN Badan Hukum. 11. Kementerian Teknis adalah kementerian yang secara struktural membawahi Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina PTN Badan Hukum.

BAB II

PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL

Pasal 2

Koreksi

Penetapan Nilai Kekayaan Awal dilakukan dengan tahapan: a. pengajuan usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal; b. penelitian usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal; dan c. penetapan Nilai Kekayaan Awal.

Pasal 3

Koreksi

(1) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal disampaikan Menteri Teknis kepada Menteri sebelum tanggal 1 Agustus Tahun Awal. (2) Salinan usulan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit kepada: a. pimpinan unit eselon I terkait pada Kementerian Teknis; b. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan d. pimpinan PTN Badan Hukum yang akan ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya. (3) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: a. dokumen pelaporan keuangan Satker PTN; b. dokumen likuidasi Satker PTN; c. dokumen penutup Satker PTN; d. dokumen pembuka PTN Badan Hukum; dan e. dokumen berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pula dalam bentuk softcopy.

Pasal 18

(1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan penelitian terhadap usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan penelitian atas usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri dapat meminta kepada Menteri Teknis untuk melengkapinya. (4) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan hasil penelitian atas usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 19

(1) Menteri MENETAPKAN Nilai Kekayaan Awal sebesar saldo aset neto per tanggal 1 Januari Tahun Awal yang tercantum dalam berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3). (2) Saldo aset neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan juga sebagai saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada PTN Badan Hukum. (3) Keputusan Menteri mengenai Nilai Kekayaan Awal paling sedikit memuat: a. penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. penetapan saldo awal kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan c. perintah kepada PTN Badan Hukum untuk menyajikan LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebagai LPK pembanding dalam penyajian LPK per tanggal 31 Desember Tahun Awal. (4) Keputusan Menteri mengenai Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran berupa lembar muka LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 20

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan Menteri Teknis untuk: a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan atas barang milik negara berupa tanah kepada Menteri; dan b. melakukan serah terima kepada pimpinan PTN Badan Hukum atas aset dan kewajiban yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. (2) Serah terima aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat eselon I terkait pada Kementerian Teknis dan pimpinan PTN Badan Hukum. (3) Barang milik negara berupa tanah dikecualikan dalam serah terima aset kepada pimpinan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Dokumen Pelaporan Keuangan Satker PTN

Pasal 4

Koreksi

Dokumen pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. LK-SAP Tahun Akhir; b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 5

Koreksi

LK-SAP Tahun Akhir dan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan laporan yang telah dilakukan koreksi berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

Dokumen likuidasi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi Satker PTN, yang terdiri atas: a. berita acara serah terima; dan b. laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 7

(1) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka penyerahan aset dan kewajiban Satker PTN yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk. (2) Aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aset dan kewajiban sebagaimana dilaporkan dalam Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir yang merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. aset berupa barang milik negara sebagaimana dilaporkan dalam LBKP ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan laporan keuangan bulanan yang disusun sampai dengan aset dan kewajiban pada Neraca Tahun Awal bersaldo nihil. (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan LBKP ekstrakomptabel bulanan yang disusun sampai dengan aset berupa barang milik negara bersaldo nihil. (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo akhir LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) LBKP ekstrakomptabel bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo LBKP ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1) Likuidasi entitas akuntansi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada kementerian negara/lembaga. (2) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat tanggal 30 April Tahun Awal.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan likuidasi entitas akuntasi Satker PTN.

BAB 2

Dokumen Likuidasi Satker PTN

Pasal 6

Koreksi

Dokumen likuidasi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi Satker PTN, yang terdiri atas: a. berita acara serah terima; dan b. laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 7

Koreksi

(1) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka penyerahan aset dan kewajiban Satker PTN yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk. (2) Aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aset dan kewajiban sebagaimana dilaporkan dalam Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir yang merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. aset berupa barang milik negara sebagaimana dilaporkan dalam LBKP ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan laporan keuangan bulanan yang disusun sampai dengan aset dan kewajiban pada Neraca Tahun Awal bersaldo nihil. (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan LBKP ekstrakomptabel bulanan yang disusun sampai dengan aset berupa barang milik negara bersaldo nihil. (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo akhir LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) LBKP ekstrakomptabel bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo LBKP ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1) Likuidasi entitas akuntansi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada kementerian negara/lembaga. (2) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat tanggal 30 April Tahun Awal.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan likuidasi entitas akuntasi Satker PTN.

Pasal 11

Dokumen penutup Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; b. LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 12

(1) Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun berdasarkan Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya. (2) Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun berdasarkan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB 3

Dokumen Penutup Satker PTN

Pasal 11

Koreksi

Dokumen penutup Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; b. LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 12

(1) Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun berdasarkan Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya. (2) Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun berdasarkan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

Dokumen pembuka PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal beserta penjelasannya; b. lembar pernyataan tanggung jawab atas LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang ditandatangani oleh pimpinan PTN Badan Hukum; dan c. matriks perubahan standar akuntansi.

Pasal 15

(1) LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan, berdasarkan Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b. (2) Barang milik negara berupa tanah yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikecualikan dalam penyusunan LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. (4) Audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan general audit dengan penekanan pada akun yang: a. memiliki saldo material; b. dapat merepresentasikan seluruh Nilai Kekayaan Awal; dan/atau c. mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PTN Badan Hukum.

Pasal 16

(1) Matriks perubahan standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penjelasan pergerakan akun dan saldo akibat perubahan penggunaan standar akuntansi dari standar akuntansi pemerintahan menjadi standar akuntansi keuangan. (2) Perubahan penggunaan standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan penyajian dari Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b menjadi LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 4

Dokumen Pembuka PTN Badan Hukum

Pasal 14

Koreksi

Dokumen pembuka PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal beserta penjelasannya; b. lembar pernyataan tanggung jawab atas LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang ditandatangani oleh pimpinan PTN Badan Hukum; dan c. matriks perubahan standar akuntansi.

Pasal 15

Koreksi

(1) LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan, berdasarkan Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b. (2) Barang milik negara berupa tanah yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikecualikan dalam penyusunan LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. (4) Audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan general audit dengan penekanan pada akun yang: a. memiliki saldo material; b. dapat merepresentasikan seluruh Nilai Kekayaan Awal; dan/atau c. mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PTN Badan Hukum.

Pasal 16

(1) Matriks perubahan standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penjelasan pergerakan akun dan saldo akibat perubahan penggunaan standar akuntansi dari standar akuntansi pemerintahan menjadi standar akuntansi keuangan. (2) Perubahan penggunaan standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan penyajian dari Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b menjadi LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Dokumen berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan kesepakatan tertulis antara Kementerian Teknis dengan PTN Badan Hukum. (2) Dokumen berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat saldo aset, saldo liabilitas, dan saldo aset neto yang bersumber dari LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Dokumen berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran berupa lembar muka LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal. (4) Lembar muka LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani di atas meterai oleh pejabat eselon I terkait pada Kementerian Teknis dan pimpinan PTN Badan Hukum. (6) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Menteri Teknis mengajukan usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 108-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27