PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 108-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah

PERMEN Nomor 108-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi PDN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 2. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi PLN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 3. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPDN adalah PDN yang diteruspinjamkan kepada penerima PPDN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 4. Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah PLN yang diteruspinjamkan kepada penerima PPLN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 5. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PDN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi PDN. 6. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi PLN. 7. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Perjanjian PPDN adalah kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman antara Pemerintah dan penerima PPDN. 8. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman antara Pemerintah dan penerima PPLN. 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 10. Daftar Kegiatan Prioritas adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari PDN dan telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan dari Menteri Perencanaan. 11. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam daftar rencana prioritas PLN dan siap untuk diusulkan kepada calon pemberi PLN dan/atau dirundingkan dengan calon pemberi PLN. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 19. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 20. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang membidangi urusan dalam negeri. 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMN adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. 22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB 2

Kriteria Kegiatan Pemda Yang Dibiayai Melalui PPDN

Pasal 6

Koreksi

Pemda dapat mengajukan usulan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui PPDN, dengan ketentuan pembiayaan kegiatan tersebut merupakan: a. pinjaman jangka menengah; dan/atau b. pinjaman jangka panjang.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan. (2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 8

(1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan Perjanjian PPDN. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sarana dan/atau prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD; b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, Pemda harus mengeluarkan biaya dari APBD; dan/atau c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 9

(1) Direktur Utama BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan pembiayaan PPDN kepada Menteri setelah kegiatan yang akan dibiayai tercantum di dalam Daftar Kegiatan Prioritas. (2) Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan yang kontrak pengadaan barang/jasanya telah ditandatangani , dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pembiayaan yang diajukan oleh Direktur Utama, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. untuk pembiayaan yang diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencantumkan: a. jumlah pinjaman; dan b. jangka waktu pinjaman.

BAB 3

Pengajuan Usulan Pembiayaan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui PPDN

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencantumkan: a. jumlah pinjaman; dan b. jangka waktu pinjaman.

Pasal 11

(1) BUMN yang mengajukan usulan pembiayaan PPDN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki laba bersih selama 2 (dua) tahun terakhir; dan b. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PDN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. (3) Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, BUMN menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut: a. studi kelayakan kegiatan oleh konsultan; b. proyeksi arus kas kegiatan dan perusahaan selama jangka waktu pinjaman; c. data kumulatif pinjaman; d. rencana penarikan pinjaman; e. persetujuan dari Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham; f. persetujuan Komisaris untuk Persero atau Dewan Pengawas untuk Perusahaan Umum; g. laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PDN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (5) Studi kelayakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. kelayakan teknis; dan b. kemampuan finansial untuk membayar kembali pinjaman. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf g, tidak berlaku bagi BUMN yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

BAB 2

Kriteria Kegiatan Pemda Yang Dibiayai Melalui PPLN

Pasal 19

Koreksi

Pemda dapat mengajukan usulan pembiayan kegiatan yang dibiayai melalui PPLN, dengan ketentuan pembiayaan kegiatan tersebut merupakan: a. pinjaman jangka menengah; dan/atau b. pinjaman jangka panjang.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan PPLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 21

(1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan PPLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dan Perjanjian PPLN. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sarana dan/atau prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD; b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, Pemda harus mengeluarkan biaya dari APBD; dan/atau c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 22

(1) Dalam hal PPLN diberikan oleh kreditur multilateral dan bilateral, Direktur Utama BUMN /Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan pembiayaan PPLN kepada Menteri setelah kegiatan yang akan dibiayai tercantum di dalam dokumen daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. (2) Dalam hal PPLN diberikan oleh kreditor swasta asing atau lembaga penjamin kredit ekspor, Direktur Utama BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan pembiayaan PPLN kepada Menteri setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani. (3) Usulan pembiayaan PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan oleh: a. Direktur Utama, ditembuskan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. Gubernur/Bupati/Walikota, ditembuskan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 23

Usulan pembiayaan PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencantumkan: a. jumlah pinjaman dan jenis mata uang; dan b. jangka waktu pinjaman.

BAB 3

Pengajuan Usulan Pembiayaan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui PPLN

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Usulan pembiayaan PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencantumkan: a. jumlah pinjaman dan jenis mata uang; dan b. jangka waktu pinjaman.

Pasal 24

(1) BUMN yang mengajukan usulan pembiayaan PPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki laba bersih selama 2 (dua) tahun terakhir; dan b. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMN yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PLN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. (3) Usulan pembiayaan PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, BUMN menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. studi kelayakan kegiatan oleh konsultan; b. proyeksi arus kas kegiatan dan perusahaan selama jangka waktu pinjaman; c. data kumulatif pinjaman; d. rencana penarikan pinjaman; e. persetujuan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham; f. persetujuan Komisaris untuk Persero atau Dewan Pengawas untuk Perusahaan Umum; g. laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PLN, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (5) Studi kelayakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. kelayakan teknis; dan b. kemampuan finansial BUMN untuk membayar kembali pinjaman. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf g, tidak berlaku bagi BUMN yang baru beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

BAB VI

PENYUSUNAN PERJANJIAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN paling sedikit memuat isi pokok sebagai berikut: a. sumber PPDN/PPLN; b. pagu PPDN/PPLN; c. tujuan PPDN/PPLN; d. ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan; e. persyaratan dan ketentuan PPDN/PPLN yang meliputi: 1. jangka waktu PPDN/PPLN dan jadwal pembayaran kembali PPDN/PPLN; 2. tingkat suku bunga; 3. biaya manajemen/biaya komitmen; dan/atau 4. biaya lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian PDN/PLN; f. cara dan jangka waktu penarikan PPDN/PPLN; g. hak dan kewajiban Pemerintah dan BUMN/Pemda; h. sanksi terhadap BUMN/Pemda yang gagal melaksanakan kewajibannya; dan i. sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemda gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kembali PPDN/PPLN. (2) Seluruh beban pengembalian pokok, bunga dan/atau biaya lainnya dalam rangka Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menimbulkan kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemerintah. (3) Ketentuan dan persyaratan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada ketentuan dan persyaratan pinjaman dalam Perjanjian PDN/Perjanjian PLN.

Pasal 35

(1) PPDN menggunakan mata uang Rupiah. (2) PPLN dapat menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang asing yang digunakan dalam Perjanjian PLN.

Pasal 36

Tingkat suku bunga PPDN/PPLN berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perundingan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN selesai dan dokumen persyaratan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN diterima secara lengkap.

Pasal 38

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak untuk dan atas nama Menteri menandatangani Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN bersama dengan Direktur Utama BUMN/Gubernur/Walikota/Bupati. (2) Penandatanganan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan salinan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Perencanaan, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 39

(1) Perubahan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dalam Perjanjian PDN/Perjanjian PLN. (2) Perubahan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN yang tidak terkait dengan Perjanjian PDN/Perjanjian PLN, dapat dilakukan karena: a. BUMN/Pemda mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan Menteri; b. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan; c. kebijakan Pemerintah; atau d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 44

Koreksi

(1) Selama masa pelaksanaan PPDN/PPLN, Direksi BUMN wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri BUMN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan PPDN/PPLN; b. laporan triwulanan realisasi PPDN/PPLN; c. laporan keuangan yang telah diaudit; dan d. laporan lain yang ditentukan dalam Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan berkenaan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan audit diterbitkan

Pasal 45

(1) Selama masa pelaksanaan PPDN/PPLN, Pemda wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. APBD setiap tahun; b. laporan semester pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan PPDN/PPLN; c. laporan realisasi penarikan PPDN/PPLN; d. laporan keuangan Pemda yang telah diaudit; dan e. laporan lain yang ditentukan dalam Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan berkenaan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal laporan audit diterbitkan.

Pasal 46

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penarikan, penyaluran, penyerapan dan pembayaran kembali PPDN/PPLN kepada BUMN/Pemda. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, instansi pengusul/pelaksana, atau instansi terkait lainnya. (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan: a. mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan PPDN/PPLN termasuk pembatalan PPDN/PPLN, dalam hal: 1. penyerapan PPDN/PPLN mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; 2. penggunaan PPDN/PPLN tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian PPLN/Perjanjian PPDN; dan/atau 3. terdapat indikasi gagal bayar; b. menerbitkan laporan perkembangan PPDN/PPLN secara semesteran.

Pasal 47

Direktur Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penatausahaan PPDN/PPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemda yang mengajukan usulan pembiayaan PPDN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dalam hal Pemda tidak memiliki pinjaman, maka jumlah PPDN yang dapat ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. dalam hal Pemda masih memiliki pinjaman, jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah PPDN yang dapat ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; c. memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima); d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah; dan e. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan paling rendah wajar dengan pengecualian untuk 1 (satu) tahun, dan wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PDN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. (3) Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Pemda yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut: a. persetujuan tertulis DPRD melalui sidang paripurna sebagai bentuk komitmen/dukungan atas pengembalian PPDN; b. pertimbangan tertulis Menteri Dalam Negeri; c. studi kelayakan kegiatan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan PPDN sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk PPDN; f. surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka pembayaran tunggakan PPDN, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. surat kuasa pemotongan DAU dan/atau DBH dari Gubernur/Walikota/Bupati kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. APBD tahun berkenaan; i. rencana penarikan PPDN sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PDN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemda yang mengajukan usulan pembiayaan PPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dalam hal Pemda tidak memiliki pinjaman, maka jumlah PPLN yang dapat ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. dalam hal Pemda masih memiliki pinjaman, jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah PPLN yang dapat ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; c. memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima); d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah; e. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan paling rendah wajar dengan pengecualian untuk 1 (satu) tahun dan wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan f. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan paling rendah wajar dengan pengecualian untuk 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal kegiatan berupa penyediaan infrastruktur prioritas. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PLN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. (3) Usulan pembiayaan PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) terpenuhi, Pemda yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut: a. persetujuan tertulis DPRD melalui sidang paripurna sebagai bentuk komitmen/dukungan atas pengembalian PPLN; b. pertimbangan tertulis Menteri Dalam Negeri; c. studi kelayakan kegiatan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan PPLN sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk PPLN; f. surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka pembayaran tunggakan PPLN sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. surat kuasa pemotongan DAU dan/atau DBH dari Gubernur/Walikota/Bupati kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. APBD tahun berkenaan; i. rencana penarikan PPLN sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi PLN, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 108-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3